SUARAMUDA.NET, YOGYAKARTA — Ambisi Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggenjot pengembangan kampung wisata sebagai motor pertumbuhan sektor pariwisata patut diapresiasi.
Namun di balik optimisme tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: untuk siapa sebenarnya kampung wisata ini dibangun?
Pemkot Yogyakarta melalui Wakil Wali Kota Wawan Harmawan menyatakan komitmennya mengembangkan kampung wisata berbasis kekhasan budaya dan kehidupan otentik masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini dinilai sejalan dengan tren wisata modern yang tidak lagi sekadar menjual destinasi, tetapi juga pengalaman, interaksi sosial, dan nilai-nilai budaya lokal.
Koordinator Kajian Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK), Umar Ma’ruf, menilai arah kebijakan tersebut sudah tepat.
Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, melainkan dari sejauh mana masyarakat memperoleh ruang dan manfaat nyata dalam keseluruhan prosesnya.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek yang dipamerkan untuk kebutuhan industri wisata. Jika yang dijual adalah kehidupan sosial, budaya, dan aktivitas keseharian warga, maka warga harus menjadi subjek utama yang menentukan arah pengembangannya,” tegas Umar.
Menurutnya, salah satu ancaman yang sering muncul dalam pengembangan pariwisata adalah terjadinya komersialisasi ruang hidup masyarakat.
Kampung yang awalnya menjadi ruang sosial warga berpotensi berubah menjadi etalase wisata yang dikendalikan oleh kepentingan investor, pelaku usaha besar, atau pihak luar yang memiliki modal lebih kuat.
Karena itu, Umar mendorong Pemkot Yogyakarta menjadikan konsep Community-Based Tourism (CBT) atau Pariwisata Berbasis Komunitas sebagai fondasi utama pengembangan kampung wisata.
Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya dilibatkan pada tahap sosialisasi, tetapi memiliki posisi sebagai perencana, pengelola, sekaligus penerima manfaat utama.
“Pariwisata harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan instrumen pengambilalihan ruang hidup masyarakat. Jangan sampai keuntungan ekonomi terpusat pada segelintir pihak, sementara warga lokal hanya mendapatkan dampak keramaian tanpa kesejahteraan,” ujarnya.
Umar juga mengingatkan bahwa narasi kolaborasi yang kerap digaungkan pemerintah harus diterjemahkan secara konkret dalam bentuk partisipasi publik yang bermakna.
Keterlibatan masyarakat tidak boleh berhenti pada forum konsultasi formal, melainkan harus diwujudkan dalam kewenangan nyata untuk mengambil keputusan.
Menurutnya, tantangan terbesar pembangunan pariwisata Yogyakarta saat ini bukan sekadar meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berjalan beriringan dengan keadilan ekonomi dan pelestarian identitas budaya lokal.
“Jogja tidak boleh menjadi kota yang ramai dikunjungi wisatawan tetapi warganya tersisih dari ruang ekonomi yang tumbuh di sekitarnya. Masyarakat harus menjadi aktor utama, pengambil keputusan, sekaligus penerima manfaat terbesar dari perkembangan pariwisata. Jangan sampai warga hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri,” pungkas Umar. (Red)
Editor : DT Atmaja
Komentar