Oleh: Mohamad Fazrial Ihfron, Penulis & Akademisi
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Sebagai seorang akademisi yang telah lama mengkaji kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan isu gizi masyarakat, saya menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya pada 2 Juni 2026.
Keputusan ini bukan sekadar pergantian personel, melainkan momentum krusial untuk merefleksikan objektivitas pemerintah dalam menjalankan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program yang dirancang sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045 ini telah ternoda oleh dugaan praktik korupsi, menjadikannya ladang subur bagi penyimpangan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi perbaikan gizi anak-anak dan ibu hamil.
Dalam opini ini, saya akan menguraikan analisis objektivitas pemerintah, dampak korupsi terhadap MBG, serta saran akademik untuk memperketat tata kelola sambil menjaga kualitas layanan.
Pemecatan kepala BGN menunjukkan sinyal positif objektivitas pemerintah. Dalam sistem demokrasi yang matang, kekuasaan eksekutif harus mampu bertindak tegas tanpa pandang bulu ketika bukti awal mismanagement muncul.
Presiden Prabowo, yang baru memimpin, menghadapi tekanan publik akibat kasus keracunan massal dan tuduhan mark-up pengadaan barang seperti motor listrik hingga triliunan rupiah.
Tindakan cepat ini mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas program unggulan, bukan membiarkan isu membusuk demi loyalitas politik. Objektivitas semacam ini jarang terlihat di masa lalu, dimana program sosial sering menjadi alat politik yang dilindungi meski bermasalah.
Namun, objektivitas sejati bukan hanya pada pemecatan, melainkan pada proses yang transparan, berbasis bukti, dan diikuti reformasi sistemik. Jika keputusan ini hanya reaksi sesaat tanpa perubahan struktural, maka ia berisiko menjadi sandiwara akuntabilitas.
Dari perspektif akademik, MBG memang berpotensi menjadi ladang korupsi jika tata kelolanya lemah. Program dengan anggaran raksasa, mencapai puluhan triliun rupiah, dan jangkauan jutaan penerima manfaat (anak sekolah, balita, ibu hamil) rentan terhadap intervensi tidak wajar.
Dugaan intervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penggelembungan harga pengadaan, serta penunjukan penyedia yang tidak qualified telah menyebabkan potensi kerugian negara yang signifikan.
Kasus ini bukan anomali; ia mencerminkan masalah klasik principal-agent dalam public policy, di mana agen (pengelola BGN) memiliki insentif untuk memaksimalkan kepentingan pribadi daripada tujuan publik.
Korupsi di MBG tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program gizi yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia.
Keracunan massal yang dilaporkan di berbagai daerah menunjukkan kegagalan kontrol kualitas yang parah, di mana aspek gizi dan keamanan pangan dikorbankan demi keuntungan pribadi.
Sebagai akademisi, saya melihat MBG sebagai double-edged sword. Di satu sisi, ia berpotensi mengurangi stunting dan meningkatkan produktivitas generasi muda. Di sisi lain, tanpa pengawasan ketat, ia menjadi arena rent-seeking.
Data audit internal dan penyidikan Kejaksaan Agung mengindikasikan adanya mark-up pada barang-barang tidak langsung terkait gizi, seperti pengadaan armada dan peralatan, yang seharusnya dialokasikan sepenuhnya untuk bahan pangan bergizi.
Hal ini memperkuat teori public choice yang menyatakan bahwa birokrat cenderung memperluas anggaran untuk kepentingan sendiri. Korupsi semacam ini tidak hanya merusak efisiensi, tetapi juga equity: dana yang seharusnya menjangkau daerah terpencil malah mengalir ke kantong pribadi, memperlebar kesenjangan gizi antarwilayah.
Untuk itu, diperlukan saran akademik yang konkret guna memperketat tata kelola MBG sambil menjaga kualitas layanan. Pertama, reformasi kelembagaan.
BGN perlu dilengkapi dengan mekanisme checks and balances yang lebih kuat, seperti dewan pengawas independen yang melibatkan akademisi, KPK, dan organisasi masyarakat sipil.
Perpres terkait MBG harus direvisi untuk memasukkan klausul transparansi penuh, termasuk publikasi real-time data pengadaan dan distribusi melalui platform digital berbasis blockchain untuk mencegah manipulasi.
Kedua, perketat proses pengadaan barang dan jasa. Terapkan prinsip value for money dengan audit independen pra dan pasca-pengadaan.
Larang intervensi langsung dari pimpinan terhadap PPK, dan terapkan rotasi jabatan secara berkala untuk mencegah kolusi. Pengadaan harus berbasis kebutuhan riil di lapangan, bukan proyek-proyek mewah yang tidak relevan dengan gizi.
Ketiga, jaga kualitas layanan melalui standar ketat. Implementasikan sistem monitoring berbasis teknologi, seperti aplikasi pelaporan keracunan dan survei gizi digital. Kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk uji organoleptik dan nutrisi secara berkala.
Pelatihan bagi penyedia layanan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) harus ditingkatkan, dengan sertifikasi wajib dan sanksi tegas bagi pelanggar. Kualitas bukan hanya soal rasa, tapi juga nutrisi yang terukur dan keamanan pangan yang terjamin.
Keempat, aspek akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Libatkan komunitas lokal dalam pengawasan MBG melalui forum desa atau sekolah.
Publikasikan laporan keuangan tahunan secara terbuka, lengkap dengan indikator outcome seperti penurunan stunting. Ini sejalan dengan prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan inklusivitas.
Secara akademis, pendekatan ini harus berbasis evidence-based policy. Pemerintah perlu mendanai penelitian longitudinal tentang dampak MBG terhadap status gizi, agar keputusan tidak hanya reaktif tapi juga proaktif.
Kerja sama internasional dengan WHO atau UNICEF untuk benchmarking best practices juga penting, mengingat banyak negara telah sukses menjalankan program serupa dengan korupsi minimal.
Pemecatan kepala BGN adalah langkah awal yang objektif, tetapi keberhasilan MBG bergantung pada komitmen jangka panjang. Jika tata kelola tidak diperketat, program ini akan terus menjadi ladang korupsi yang merusak citra pemerintahan dan harapan generasi muda.
Sebaliknya, dengan reformasi yang tepat, MBG dapat menjadi model kebijakan publik yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Sebagai akademisi, saya mendorong pemerintah untuk terus mendengarkan masukan ilmiah dan menjadikan objektivitas sebagai prinsip utama.
Hanya dengan demikian, visi ‘Indonesia Emas’ bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang terwujud melalui generasi yang sehat, cerdas, dan berintegritas. (Red)
Komentar