Oleh: Muhammad Ikbal, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat dan memperoleh, mengolah, serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran.
Ketentuan tersebut menjadi jaminan atas hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, kritik, ide, dan gagasan, baik yang disampaikan melalui media maupun di ruang publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebebasan menyampaikan pendapat termasuk kritik merupakan salah satu pilar dalam negara hukum demokratis, tidak hanya sebagai hak individual, namun lebih dari itu, juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam negara hukum demokrasi, kekuasaan bukanlah sesuatu hal yang sakral sehingga tak bisa disentuh publik, namun sebaliknya kekuasaan adalah amanat publik itu sendiri.
Oleh karena itu, demokrasi yang sehat mestinya terbuka terhadap kritik dan koreksi masyarakat pada kebijakan publik, penyelenggaraan negara, serta perilaku pejabat publik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan kerangka pemikiran tersebut, dirumuskan bahwa pendapat yang disampaikan dalam bentuk kritik termasuk salah satu mekanisme berdemokrasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak berjalan tanpa kontrol.
Namun, pada realitanya, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia seringkali berada di persimpangan jalan. Penegakan hukum seringkali menyuguhkan pemandangan yang bertolak belakang.
Batasan antara pendapat dalam bentuk kritik dengan penghinaan, subjek yang dikritik apakah individual atau lembaga seringkali menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat dalam penegakan hukumnya.
Di tengah iklim demokrasi yang kian meredup, Mahkamah Konstitusi dalam perannya sebagai The Guardian of the Constitution hadir sebagai angin segar melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang menandai babak baru dalam perimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara.
Melalui putusan tersebut, MK memangkas potensi terjadinya kriminalisasi terhadap kritik atas norma-norma yang selama ini dianggap elastis dalam penafsirannya.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk seluruhnya permohonan uji materiil Pasal 240 dan Pasal 241 serta penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan oleh 12 mahasiswa. Sidang pengucapan Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025 digelar pada Jum’at 28 Agustus 2026.
Mahkamah menilai bahwa pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara membuka potensi untuk menjadi instrument yang mereduksi, mematikan, bahkan menghilangkan hak konstitusional warga negara dalam hal menyampaikan pikiran dan pendapat.
Mahkamah berpandangan bahwa dalam batas penalaran yang wajar, semua lembaga termasuk lembaga negara adalah subjek hukum yang tidak memiliki rasa layaknya manusia.
Dalam hal menjaga martabat lembaga, individu yang berada dalam lembaga negara tersebutlah yang harus menjaganya dengan cara melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga tersebut.
Melalui putusan tersebut, mahkamah membandingkan antara melindungi lembaga negara menggunakan rezim “larangan penghinaan” dengan kepentingan melindungi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pikiran dan pendapat sebagai wujud dalam keikutsertaan dalam pemerintahan, dan mahkamah menyatakan hak warga negara harus dijaga dan dilindungi.
Menepis Efek Menakut-Nakuti (Chilling Effect)
Chilling effect adalah sebuah kondisi dimana masyarakat lebih memilih untuk diam dan membungkam dirinya sendiri karena takut dijerat sanksi pidana. Fenomena ini telah menjadi penyakit kronis dalam ruang publik terutama berkaitan dengan menyatakan pendapat atau kritik.
Kritik akademis, investigasi jurnalistik, hingga unggahan di media sosial pun seringkali berujung pada laporan polisi seperti yang terjadi pada aktivis akhir-akhir ini yang kemudian menjadi tahanan politik dengan dalih pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, atau penghinaan terhadap lembaga negara.
Dengan hadirnya Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025 meluruskan kembali batasan hukum pidana supaya tidak menabrak batas kebebasan dasar.
Mahkamah menegaskan bahwa hukum pidana harus dikembalikan fungsi aslinya sebagai ultimatum remedium yaitu penegakan hukum Indonesia yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir bukan upaya utama dalam meredam perbedaan pendapat.
Norma Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 KUHP membuka ruang interpretasi subjektif dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, melalui Putusan 282/PUU-XXIII/2025 terdapat dua penataan mendasar yang ditawarkan oleh MK.
Pertama, Penegasan Kriteria Kepastian Hukum, mahkamah membatalkan dan mempertegas norma-norma asbtrak yang sering menimbulkan multitafsir di tingkat penyidikan. Penggunaan frasa ambigu yang tidak memiliki kriteria objektif dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Kedua, Pembedaan antara Kritik dan Penghinaan, putusan ini memberikan garis batasan yang jelas bahwa evaluasi, saran, atau kritik terhadap kinerja pejabat publik dan lembaga Negara tidak dapat dikualifikasikan sebagai pidana pencemaran nama baik. Kehormatan individu dikelompokkan secara terpisah dengan akuntabilitas publik seorang pejabat.
Setelah diputusnya Putusan tersebut terdapat perubahan dalam hukum kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam kaitannya dengan lembaga Negara. Pertama, kriteria pidana wajib memenuhi kriteria objektif yang terukur dan mematuhi asas lex certa yaitu delik pidana harus jelas.
Kedua, institusi publik tidak dapat melapor karena delik pencemaran murni untuk individu. Ketiga, perlindungan hukum yang lebih kuat bagi partisipasi publik dan pengawasan warga Negara.
Tantangan Penegakan Hukum
Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025 adalah sebuah kemenangan yurisprudensi. Namun, belajar dari sejarah hukum Indonesia bahwa kemenangan di atas kertas tidak selalu berbanding lurus dengan realita di lapangan. Tantangan terberat dari sebuah Putusan MK selalu terletak pada komitmen kepatuhan para penegak hukum di lapangan.
Aparat kepolisian dan kejaksaan dituntut untuk segera menyesuaikan paradigm penanganan perkara. Laporan-laporan dan aduan masyarakat yang secara substansial merupakan ekspresi kritik sebagai bentuk pengawasan publik tidak boleh lagi diproses secara gegabah.
Aparat kepolisian mesti mengoptimalkan mekanisme penyaringan kasus (case screening) serta menolak laporan yang bermotif pembungkaman. Tanpa adanya penyesuaian regulasi dan penegakan hukum pada aparat penegak hukum, maka norma yang sudah diluruskan oleh MK hanyalah macan kertas belaka.
Namun, perlu dipahami juga bahwa kebebasan menyatakan pendapat pasca putusan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk berbuat anarki di ruang publik. Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat selalu diiringi dengan tanggung jawab etis dan hukum.
Putusan ini tidak melindungi tindakan fitnah, penyebaran ujaran kebencian (hate speech), perundungan siber, provokasi kekerasan, maupun yang menyebabkan keresahan publik lainnya.
Pembatasan-pembatasan tersebut tetap sah dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum demokratis untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam menyatakan pendapat dan berekspresi. Namun, masyarakat juga harus mengedepankan narasi yang berbasis data, argument yang rasional, dan etika berpendapat yang sehat. (Red)
Komentar