Oleh: Ilham Aufa Rahim, Mahasiswa Hukum Universitas Negeri Surabaya
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Siapa yang tak mengenal Tan Malaka? Namanya telah melewati berbagai generasi dan menjadi salah satu sosok penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Gagasan dan tulisan-tulisannya turut menginspirasi sejumlah tokoh pergerakan, seperti Soekarno, Adam Malik, Sutan Sjahrir, hingga Jenderal Soedirman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemikiran Tan Malaka dituangkan dalam sejumlah karya, antara lain “Madilog” dan “Aksi Massa“. Buku-buku tersebut kemudian menjadi bacaan penting bagi kalangan pergerakan karena menawarkan cara berpikir kritis dalam melihat persoalan sosial dan politik.
Namun, kedekatannya dengan Marxisme serta rekam jejaknya di Partai Komunis Indonesia (PKI) membuat nama Tan Malaka ikut tenggelam dalam narasi sejarah pasca-peristiwa G30S. Padahal, hubungan Tan Malaka dengan PKI sebenarnya telah memburuk jauh sebelum peristiwa tersebut.
Salah satu titik pentingnya adalah pemberontakan PKI 1926. Setelah pemberontakan itu gagal, Tan Malaka menilainya sebagai putsch, atau upaya kudeta yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa persiapan politik dan sosial yang matang.
Bagi Tan, sebuah revolusi tidak mungkin hanya mengandalkan satu kelompok. Persatuan berbagai kekuatan rakyat merupakan syarat penting untuk mencapai kemenangan.
Apalagi, hubungan PKI dengan kelompok lain, termasuk Sarekat Islam, ketika itu diwarnai pertentangan ideologis yang semakin tajam.
Kondisi tersebut membuat PKI hanya memperoleh dukungan terbatas, terutama dari sebagian kelompok masyarakat bawah.
Sementara itu, situasi ekonomi dan sosial yang belum sepenuhnya menciptakan kondisi revolusioner juga membuat pemberontakan tersebut tidak mendapatkan dukungan luas dari rakyat.
Kegagalan pemberontakan itu kemudian membawa konsekuensi politik bagi Tan Malaka. Ia dituduh sebagai pengkhianat dan tersingkir dari kepemimpinan partai. Dalam perjalanan berikutnya, ia mendirikan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak).
Di kemudian hari, sejumlah elite PKI, seperti Alimin, Musso, dan generasi berikutnya seperti D.N. Aidit, kerap mengidentifikasi Tan Malaka sebagai bagian dari kelompok Trotskyite, pengikut Leon Trotsky yang merupakan lawan politik Stalin. Tan bahkan dicap sebagai pengkhianat dan pemecah belah gerakan kiri.
Kisah tersebut memperlihatkan betapa ideologis dan kompleksnya sosok Tan Malaka. Ia sering disebut sebagai seorang revolusioner yang berjalan sendirian.
Di tengah keterasingan dan kesulitan mencari pengikut, berbagai gagasan mengenai Indonesia merdeka justru lahir selama masa pelariannya.
Hidupnya dipenuhi pengasingan, penjara, dan konflik politik. Bahkan setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka kembali merasakan penjara selama lebih dari dua tahun tanpa proses hukum yang jelas. Pada akhirnya, ia tewas di tangan pasukan Republik yang justru sejak awal menjadi cita-cita perjuangannya.
Barangkali, itulah konsekuensi dari sikap politik Tan Malaka yang berpegang teguh pada gagasan kemerdekaan sepenuhnya. Baginya, jika Indonesia hendak merdeka, kemerdekaan itu tidak boleh setengah-setengah.
Namun, tulisan ini tidak hendak mengulas panjang lebar perjalanan hidup Tan Malaka. Fokus tulisan ini adalah satu gagasan yang cukup menarik sekaligus kontroversial pada zamannya: upaya Tan Malaka mempertemukan gerakan komunis dengan kekuatan Islam.
Pada 25 Desember 1921, dalam Kongres II Partai Komunis Indonesia di Semarang, Tan Malaka yang saat itu menjabat Ketua PKI menyerukan pentingnya persatuan antara Partai Komunis dan Sarekat Islam.
Menurut Tan, kedua kekuatan tersebut semestinya dapat bekerja sama karena memiliki tujuan politik yang sama, yakni melawan imperialisme Belanda.
Bagi Tan, perbedaan ideologi tidak seharusnya membuat kedua kelompok lupa bahwa mereka sedang berhadapan dengan musuh yang sama.
Namun, gagasan tersebut tidak serta-merta diterima. Suasana Kongres II PKI justru memanas setelah Abdul Muis, anggota Central Sarekat Islam, mengungkit kembali perdebatan antara kelompok komunis dan sejumlah tokoh Sarekat Islam mengenai Pan-Islamisme.
Muis juga mengangkat kritik Komunis Internasional terhadap gerakan Pan-Islamisme yang didukung sebagian anggota Sarekat Islam. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi seruan Tan Malaka yang beberapa saat sebelumnya menekankan pentingnya persatuan.
Tan melihat pertentangan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, memperbesar perbedaan antara Islam dan komunisme justru akan menguntungkan pemerintah kolonial Belanda.
Bagi Tan, politik divide et impera atau politik pecah belah merupakan ancaman nyata bagi gerakan kemerdekaan. Jika perbedaan antara kelompok Islam dan komunis terus dipertajam, kekuatan rakyat justru akan melemah.
Pandangan Tan Malaka tersebut mendapat dukungan dari tokoh Muhammadiyah sekaligus Sarekat Islam, Kiai Haji Hadikusumo. Ia juga berpandangan bahwa orang yang sengaja memecah persatuan rakyat justru bertentangan dengan semangat Islam.
Ketika Komunis Berusaha Merangkul Dunia Islam
Upaya membangun jembatan antara gerakan komunis dan kelompok Islam sebenarnya bukan gagasan yang sepenuhnya lahir dari Tan Malaka.
Setelah Revolusi Bolshevik 1917, Partai Komunis Rusia juga sempat berusaha menjangkau masyarakat Muslim di berbagai wilayah bekas Kekaisaran Rusia dan kawasan jajahan.
Pada Februari 1918, bahkan dibentuk komisariat khusus urusan Islam yang bertugas membangun hubungan sekaligus menyebarkan propaganda revolusioner ke wilayah-wilayah berpenduduk mayoritas Muslim.
Namun, upaya tersebut memiliki batas yang jelas. Vladimir Ilyich Lenin tetap menekankan bahwa kerja sama politik tidak boleh menghilangkan independensi gerakan proletariat. Aliansi dapat dibangun, tetapi identitas ideologis masing-masing gerakan tetap dipertahankan.
Pandangan tersebut kemudian semakin terlihat dalam Kongres II Komunis Internasional (Komintern) pada Juli 1920. Sebagian besar delegasi menilai Pan-Islamisme berpotensi memperkuat elite agama daripada mendorong revolusi proletar.
Perubahan sikap Komintern tersebut ikut memengaruhi hubungan antara PKI dan Sarekat Islam di Hindia Belanda. Ketegangan semakin meningkat ketika tokoh-tokoh PKI seperti Darsono dan Adolf Baars melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto.
Di sisi lain, tokoh-tokoh Sarekat Islam seperti Haji Agus Salim dan Haji Fachrodin mulai aktif menghadapi pengaruh komunisme di tubuh organisasi.
Ruang dialog yang sebelumnya masih terbuka perlahan berubah menjadi jurang perpecahan. Di tengah situasi itulah Tan Malaka mengambil posisi yang berbeda.
Ia melihat bahwa keretakan antara kaum komunis dan gerakan Islam justru menjadi keuntungan bagi pemerintah kolonial. Karena itu, Tan mengkritik sikap sejumlah tokoh komunis yang dianggap semakin memperlebar jarak dengan Sarekat Islam.
Bagi Tan Malaka, rakyat Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dari identitas keislamannya. Jika revolusi hendak mendapatkan dukungan luas, gerakan komunis harus mampu memahami dan menghormati keyakinan masyarakat, bukan menjadikannya sebagai musuh.
Atas dasar pemikiran tersebut, Tan mendorong PKI untuk kembali merangkul Sarekat Islam. Ia bahkan mendukung sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan kemudahan pelaksanaan ibadah umat Islam sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan politik. Namun sejarah kemudian bergerak ke arah yang berbeda.
Upaya Tan Malaka mempertemukan “palu arit” dengan “bulan bintang” tidak pernah benar-benar menemukan titik temu. Kedua kelompok justru semakin berhadapan.
Tan pun berada dalam posisi yang serba sulit. Di satu sisi, sebagian kalangan Islam tetap melihatnya sebagai seorang komunis. Di sisi lain, sebagian tokoh komunis menganggapnya terlalu kompromistis terhadap kelompok Islam.
Pada akhirnya, Tan Malaka semakin terasing. Ia memilih berjalan di jalan politik yang sunyi, mempertahankan keyakinannya meskipun harus menghadapi risiko berdiri sendirian.
Ketika Ideologi Berhadapan dengan Realitas
Dari perjalanan tersebut, Tan Malaka menunjukkan bahwa pergulatan ideologi dalam sejarah Indonesia tidak sesederhana pertentangan antara komunisme dan Islam.
Gagasannya untuk membangun aliansi dengan kelompok Islam memperlihatkan upaya membaca realitas sosial Indonesia secara kontekstual.
Ia tidak ingin sekadar menerapkan doktrin Komintern secara tekstual, tetapi berusaha menyesuaikannya dengan kondisi masyarakat Hindia Belanda.
Di sinilah salah satu sisi menarik Tan Malaka. Ia memahami bahwa revolusi bukan hanya persoalan teori dan doktrin, tetapi juga persoalan membangun dukungan politik di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan keagamaan yang beragam.
Gagasan tersebut tentu tidak mudah diwujudkan. Perbedaan strategi di internal gerakan komunis, perubahan kebijakan Komintern, konflik dengan Sarekat Islam, serta semakin kuatnya polarisasi ideologis membuat cita-cita menyatukan dua kekuatan tersebut semakin sulit.
Tan Malaka akhirnya tetap menjadi sosok yang kontroversial. Namun, terlepas dari perdebatan mengenai pilihan ideologinya, ada satu hal yang menarik untuk dicatat: ia pernah mencoba membangun jembatan ketika banyak orang justru sedang sibuk membangun tembok.
Mungkin di situlah letak “jalan sunyi” Tan Malaka. Ia tidak selalu menang dalam pertarungan politik, tetapi gagasannya tentang pentingnya persatuan lintas kelompok menunjukkan bahwa sejarah Indonesia pernah memiliki seorang revolusioner yang mencoba melihat lebih jauh dari sekadar batas-batas ideologi. (Red)
Komentar