Oleh: Agus Siswanto, Pemerhati Masalah Sosial; alumnus Program Magister Ilmu Politik (MIP) Universitas Wahid Hasyim Semarang
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Bayangkan, sebuah mata bor menembus tubuh Gunung Ungaran hingga kedalaman lebih dari dua kilometer. Aktivitas pengeboran tersebut tentu bukan sekadar persoalan teknis.
Ada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, sumber air, kehidupan masyarakat, dan warisan budaya yang berada di sekitar kawasan tersebut?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan itu penting dibicarakan karena rencana pengembangan panas bumi di Gunung Ungaran kini menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Semarang.
Kementerian ESDM telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran. Wilayah eksplorasinya mencakup area yang luas, dengan rencana pengeboran pada kedalaman lebih dari 2.000 meter.
Secara kebijakan, pengembangan panas bumi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat energi terbarukan. Namun, setiap proyek energi berskala besar tetap perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, serta kepentingan masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.
Di titik inilah perdebatan mengenai masa depan Gunung Ungaran menjadi relevan.
Air dan Gunung Ungaran: Persoalan yang Perlu Dijaga
Gunung Ungaran bukan hanya sebuah bentang alam. Lerengnya menjadi bagian penting dari sistem tata air yang menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Mata air dan aliran sungai dari kawasan pegunungan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, peternakan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Sektor pariwisata di kawasan Bandungan dan sekitarnya juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lingkungan alam yang terjaga.
Karena itu, kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan perubahan kondisi hidrologis akibat kegiatan eksplorasi panas bumi perlu ditempatkan sebagai persoalan serius yang harus dikaji secara ilmiah dan terbuka.
Terlebih lagi, masyarakat di sejumlah kawasan lereng Gunung Ungaran telah menghadapi persoalan ketersediaan air pada musim kemarau. Kondisi tersebut semestinya menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan dalam skala besar.
Bukan berarti setiap proyek panas bumi pasti akan menyebabkan berkurangnya sumber air. Namun, potensi risiko terhadap sistem hidrologi, tanah, dan ekosistem harus benar-benar diketahui sejak awal. Prinsip kehati-hatian menjadi penting karena kerusakan lingkungan tidak selalu mudah dipulihkan.
Selain persoalan air, masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai risiko aktivitas pengeboran dan injeksi fluida, termasuk kemungkinan terjadinya induced seismicity atau aktivitas kegempaan yang dipicu kegiatan manusia, serta pengelolaan gas dan material lain yang muncul dalam proses eksplorasi.
Semua risiko tersebut tentu harus didasarkan pada kajian ilmiah, bukan sekadar asumsi maupun kekhawatiran.
Candi Gedong Songo dan Nilai Budaya yang Tidak Tergantikan
Gunung Ungaran juga memiliki dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu warisan budaya. Kawasan Candi Gedong Songo merupakan salah satu ikon sejarah dan pariwisata Kabupaten Semarang.
Keberadaannya bukan hanya memiliki nilai arkeologis, tetapi juga menjadi bagian dari identitas masyarakat sekaligus sumber ekonomi bagi pelaku usaha wisata di sekitarnya.
Karena itu, setiap aktivitas industri yang berada di kawasan sekitar situs budaya perlu mempertimbangkan aspek pelestarian secara serius.
Kajian mengenai potensi getaran, perubahan kondisi tanah, maupun dampak tidak langsung terhadap kawasan cagar budaya harus dilakukan secara transparan.
Prinsipnya sederhana, pembangunan energi tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan warisan sejarah yang nilainya tidak dapat digantikan.
Ketika Masyarakat Mulai Menyuarakan Kekhawatiran
Perhatian terhadap rencana pengembangan panas bumi Gunung Ungaran juga menunjukkan adanya keresahan yang melampaui satu kelompok masyarakat.
Petani berkepentingan terhadap keberlanjutan sumber air dan irigasi. Pelaku pariwisata bergantung pada kualitas lingkungan dan keberadaan kawasan wisata.
Pelaku UMKM membutuhkan stabilitas ekonomi lokal. Tokoh agama dan masyarakat memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan, sementara organisasi masyarakat sipil dan kelompok lingkungan turut menyuarakan pentingnya prinsip kehati-hatian.
Ketika berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda mulai memperbincangkan persoalan yang sama, hal tersebut semestinya menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan.
Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam pembangunan. Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan suara masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah perlu menyediakan ruang dialog yang memungkinkan seluruh pihak menyampaikan argumentasi berdasarkan data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bukan Menolak Energi Bersih
Penting ditegaskan bahwa kritik terhadap rencana pengembangan panas bumi Gunung Ungaran tidak harus dimaknai sebagai sikap anti-pembangunan ataupun anti-energi bersih.
Indonesia membutuhkan energi. Transisi menuju energi rendah karbon juga merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi perubahan iklim dan tantangan energi global. Namun, pembangunan energi harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.
Pertanyaannya bukan semata-mata apakah panas bumi merupakan energi terbarukan, tetapi apakah lokasi, desain, skala, teknologi, serta tata kelola proyek tertentu benar-benar sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam konteks Gunung Ungaran, pertanyaan tersebut penting dijawab melalui kajian yang transparan dan partisipatif.
Masyarakat terdampak juga perlu mendapatkan informasi yang utuh sebelum mengambil sikap. Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), atau persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi yang memadai, patut menjadi salah satu rujukan penting dalam membangun hubungan antara proyek pembangunan dan masyarakat.
Mengapa Tidak Membandingkan dengan Alternatif Energi Lain?
Perdebatan mengenai energi seharusnya tidak berhenti pada pilihan menerima atau menolak panas bumi. Pemerintah bersama masyarakat dan dunia akademik dapat membandingkan berbagai alternatif energi yang mungkin dikembangkan sesuai karakter Kabupaten Semarang.
Energi surya, misalnya, dapat dikembangkan melalui PLTS atap maupun pembangkit skala komunitas. Gedung pemerintahan, sekolah, pasar, kawasan industri, dan fasilitas publik dapat menjadi lokasi pengembangan energi surya tanpa harus melakukan pengeboran hingga ribuan meter.
Potensi mikrohidro juga layak dikaji. Keberadaan aliran sungai dan sumber air di kawasan pegunungan dapat menjadi peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dalam skala yang sesuai dengan kondisi lingkungan.
Selain itu, Kabupaten Semarang sebagai daerah agraris memiliki potensi bioenergi yang berasal dari limbah pertanian dan peternakan.
Pengembangan biogas maupun biomassa dapat memberikan manfaat ganda: menghasilkan energi sekaligus membantu mengelola limbah organik.
Energi angin juga dapat menjadi bagian dari kajian, meskipun karakter geografis Kabupaten Semarang tentu perlu menjadi pertimbangan. Yang tidak kalah penting adalah efisiensi energi serta optimalisasi jaringan listrik yang sudah tersedia.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menghadirkan satu pilihan energi, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat untuk melihat berbagai alternatif berdasarkan aspek biaya, manfaat, risiko lingkungan, kebutuhan energi, dan keberlanjutan jangka panjang.
Membuka Ruang Dialog yang Lebih Luas
Perbedaan pandangan mengenai Gunung Ungaran tidak seharusnya berkembang menjadi pertentangan antarkelompok masyarakat. Yang dibutuhkan justru adalah dialog yang sehat.
Pemerintah daerah, PT PLN, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, kelompok lingkungan, tokoh agama, pelaku usaha, petani, serta masyarakat di kawasan terdampak perlu duduk bersama.
Dokumen dan kajian lingkungan yang relevan juga perlu dibuka kepada publik secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana potensi dampak proyek dihitung, bagaimana risiko dikelola, serta apa saja langkah mitigasi yang disiapkan.
Dengan informasi yang terbuka, perdebatan tidak perlu dibangun berdasarkan ketakutan ataupun klaim sepihak. Masyarakat dapat mengambil sikap berdasarkan data, sementara pemerintah dan pengembang dapat menjelaskan argumentasinya secara ilmiah.
Menjaga Gunung Ungaran, Menjaga Masa Depan
Gunung Ungaran adalah bagian dari kehidupan masyarakat Kabupaten Semarang. Ia menyediakan sumber air, menopang pertanian, menjadi ruang wisata, sekaligus menyimpan warisan sejarah dan budaya.
Karena itu, pembahasan mengenai masa depan kawasan ini tidak semestinya hanya dilihat dari perspektif investasi dan produksi energi.
Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu mempertemukan kebutuhan energi dengan kepentingan ekologis dan sosial masyarakat.
Jika panas bumi Gunung Ungaran memang dinilai layak untuk dikembangkan, maka kelayakan tersebut harus dapat dibuktikan melalui kajian yang transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, jika terdapat risiko yang terlalu besar terhadap sumber air, lingkungan, masyarakat, maupun warisan budaya, pemerintah juga perlu berani mempertimbangkan pilihan lain.
Pada akhirnya, persoalan Gunung Ungaran bukan sekadar tentang menerima atau menolak sebuah proyek.
Ini adalah tentang bagaimana Kabupaten Semarang menentukan masa depannya: apakah pembangunan energi akan berjalan berdampingan dengan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat, atau justru menempatkan keduanya dalam posisi yang saling berhadapan.
Karena itu, sebelum mengambil keputusan yang sulit dikembalikan, mari memastikan bahwa semua pilihan telah dikaji secara terbuka dan suara masyarakat benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. (Red)
Komentar