Oleh: Yohanes Soares, Yohanes Soares, peneliti dan aktivis sosial; dosen STIE Sulut
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Belakangan ini, publik dikejutkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Andhika Pratama melalui akun Threads pribadinya.
Unggahan tersebut bukan sekadar curahan hati seorang selebritas, melainkan representasi dari kegelisahan yang sesungguhnya sedang dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika nilai tukar rupiah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, yang sesungguhnya melemah bukan hanya mata uang nasional, tetapi juga kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kemampuan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Tulisan Andhika memang dikemas dalam bentuk satire. Namun dalam tradisi kritik sosial, satire sering kali menjadi medium paling efektif untuk menyampaikan kegelisahan yang tidak lagi mampu ditampung oleh bahasa-bahasa formal.
Kalimatnya yang menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), perjalanan luar negeri pejabat, berbagai kebijakan perpajakan, hingga pernyataan-pernyataan pemerintah yang dianggap tidak sensitif terhadap realitas ekonomi masyarakat.
Hal itu menunjukkan adanya jarak yang semakin terasa antara narasi resmi pemerintah dan pengalaman nyata rakyat sehari-hari.
Fenomena ini menarik untuk dicermati lebih jauh. Sebab persoalannya bukan semata-mata tentang Andhika Pratama atau unggahan media sosialnya.
Persoalan yang lebih substansial adalah mengapa kritik tersebut begitu cepat mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Jawabannya sederhana: karena banyak orang merasa apa yang disampaikan Andhika adalah suara yang selama ini mereka pendam.
Dalam ilmu sosial dan politik, terdapat konsep yang dikenal sebagai “public sentiment” atau sentimen publik. Sentimen publik muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap pemerintah dengan kondisi yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat, biaya pendidikan semakin mahal, lapangan pekerjaan semakin kompetitif, daya beli masyarakat melemah, sementara pemerintah justru sibuk membangun narasi bahwa kondisi ekonomi baik-baik saja, maka yang muncul adalah disonansi sosial.
Masyarakat tidak menilai kondisi ekonomi dari angka-angka statistik yang dipresentasikan dalam konferensi pers. Mereka menilai ekonomi dari isi dompet mereka.
Mereka mengukur kesejahteraan dari kemampuan membeli beras, membayar listrik, membiayai sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena itu, ketika pemerintah mengatakan ekonomi sedang tumbuh sementara rakyat merasakan hidup semakin sulit, maka yang dipertanyakan bukan hanya data ekonominya, tetapi juga sensitivitas para pengambil kebijakan.
Melemahnya rupiah hingga menyentuh angka psikologis Rp18.000 per dolar AS memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar fluktuasi kurs.
Rupiah adalah simbol kekuatan ekonomi nasional. Ketika rupiah melemah, dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Harga barang impor meningkat, biaya produksi naik, tekanan inflasi bertambah, dan pada akhirnya masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan konsekuensinya.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat, bukan sekadar optimisme verbal. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa negara memahami persoalan yang mereka hadapi dan memiliki strategi yang jelas untuk mengatasinya.
Di sinilah kritik terhadap berbagai program pemerintah mulai bermunculan. Program-program seperti MBG maupun berbagai agenda pembangunan lainnya pada dasarnya memiliki tujuan yang baik.
Tidak ada yang salah dengan niat meningkatkan kualitas gizi masyarakat atau memperkuat ekonomi desa. Namun setiap program publik harus diuji berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan prioritasnya.
Pertanyaan yang muncul dari masyarakat bukanlah apakah program tersebut baik atau buruk, melainkan apakah program-program tersebut merupakan prioritas yang paling mendesak ketika tekanan ekonomi sedang meningkat?
Apakah anggaran negara telah digunakan secara optimal? Apakah kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Kritik bukanlah bentuk kebencian terhadap pemerintah. Kritik adalah mekanisme kontrol sosial agar kekuasaan tetap berpijak pada realitas.
Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, kritik sering kali dipersepsikan sebagai serangan politik. Padahal tidak semua kritik berasal dari oposisi. Banyak kritik lahir dari kecintaan terhadap bangsa dan kekhawatiran terhadap arah kebijakan negara.
Fenomena viralnya unggahan Andhika juga menunjukkan perubahan penting dalam lanskap demokrasi Indonesia. Hari ini, suara publik tidak lagi dimonopoli oleh politisi, akademisi, atau media massa.
Selebritas, influencer, bahkan warga biasa dapat menjadi representasi keresahan sosial ketika mereka berbicara tentang isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Media sosial telah menjadi ruang baru bagi demokrasi. Ia bisa menjadi tempat lahirnya kritik, solidaritas, sekaligus pengawasan terhadap kebijakan publik.
Ketika satu unggahan sederhana mampu memperoleh resonansi yang begitu luas, sesungguhnya yang sedang kita lihat bukan popularitas seorang artis, melainkan akumulasi kegelisahan sosial yang menemukan salurannya.
Pada akhirnya, pemerintah perlu membaca fenomena ini secara lebih bijaksana. Yang sedang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar klarifikasi atau bantahan, melainkan kemampuan mendengar.
Sebab sejarah menunjukkan bahwa banyak krisis besar tidak dimulai dari runtuhnya ekonomi, tetapi dari hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka.
Ketika rupiah melemah, negara memang menghadapi tantangan ekonomi. Namun ketika suara-suara keresahan masyarakat diabaikan, yang sesungguhnya sedang melemah adalah modal sosial bangsa itu sendiri.
Dan ketika kepercayaan publik mulai tergerus, persoalannya tidak lagi sekadar tentang angka Rp18.000 per dolar. Persoalannya adalah tentang bagaimana negara menjaga keyakinan rakyat bahwa masa depan masih layak diperjuangkan bersama. (Red)
Komentar