Oleh: Miracle Oscarvanes Phaulhentje Ramandey, mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua; email: miracleoscarvanesthauramandey@gmail.com
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Setiap tahun kita disuguhi kabar menggembirakan tentang bertambahnya Proyek Strategis Nasional yang di arahkan ke Papua.
Pengumuman investasi mengalir deras, peta jalan pembangunan dipresentasikan di berbagai forum resmi, dan pemerintah dengan penuh optimisme meyakinkan publik bahwa kemakmuran Papua tinggal selangkah lagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, di balik riuhnya tepuk tangan, ada sekat tebal yang memisahkan antara narasi ideal dengan realitas yang terjadi di atas tanah Papua yang sesungguhnya.
Masyarakat lokal, terutama komunitas adat yang hidup bergantung pada hutan, kini mulai mempertanyakan satu hal yang sama: jika PSN terus bertambah, mengapa kondisi lingkungan hidup dan hak-hak mereka justru terasa semakin terancam?
Melihat kontras yang kian tajam di lapangan, kita merayakan ekspansi pembangunan seolah semua janji kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan telah terpenuhi secara merata hingga ke pelosok.
Padahal, jika kita menengok lebih dalam ke akar rumput, ada keresahan kolektif yang tidak tersentuh oleh sekadar gincu kebijakan.
Keresahan ini bukan perasaan subjektif para aktivis lingkungan yang dianggap menghalangi pembangunan, melainkan manifestasi dari kegagalan struktural yang nyata dan berulang.
Kontras yang Kian Tajam: Investasi Tumbuh, Hutan Menyusut
Mari kita bedah melalui kacamata fakta yang berbicara apa adanya. Papua menyimpan sekitar 34 juta hektar hutan tropis, menjadikannya kawasan hutan hujan tropis terluas yang tersisa di Indonesia.
Selama bertahun-tahun, hutan ini berfungsi sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati nasional sekaligus penyangga iklim yang perannya diakui dunia.
Namun data yang datang justru mengkhawatirkan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan Papua terus meningkat seiring deras nya arus investasi dan ekspansi PSN.
Pembukaan lahan dalam skala masif memecah hutan yang semula terhubung secara alami menjadi fragmen-fragmen terisolasi, menurunkan kualitas habitat satwa liar, sekaligus melemahkan kapasitas ekosistem dalam menopang fungsi ekologisnya.
Ini adalah tamparan keras di tengah gegap gempita narasi pembangunan hijau yang terus digembar-gemborkan.
Hal yang lebih ironis adalah bahwa infrastruktur yang dibangun atas nama kemajuan justru membuka akses ke kawasan yang sebelumnya terisolasi, sehingga peluang eksploitasi sumber daya alam terbuka jauh lebih lebar dan lebih agresif. Jalan yang dibangun untuk konektivitas menjadi koridor bagi perambahan hutan yang semakin dalam.
Ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak hanya mengubah peta wilayah, tetapi juga mengubah relasi fundamental antara manusia dan lingkungan tempat mereka hidup
Paradoks Pembangunan: Investasi Naik, Kepercayaan Turun
Lebih ironis lagi, di balik angka-angka investasi yang terus meningkat, fenomena deforestasi terus mencuri perhatian dunia. Alih fungsi lahan telah terbukti menjadi pendorong utama berkurangnya tutupan hutan di Indonesia, dan di Papua tekanan ini terasa semakin berat seiring ekspansi investasi yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.
Ketika hutan terdegradasi, fungsinya sebagai penyerap air dan penyangga iklim lokal ikut runtuh. Risiko banjir bandang, longsor, dan kekeringan menjadi semakin nyata dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Lebih jauh, lepasnya cadangan karbon yang tersimpan dalam hutan turut memperburuk krisis iklim yang dampaknya sudah dirasakan secara global.
Dari perspektif keberlanjutan, situasi ini mengajukan pertanyaan yang tidak mudah dijawab: seberapa besar keuntungan ekonomi jangka pendek yang kita raih rela kita tukarkan dengan biaya ekologis yang harus dibayar jauh lebih lama?
Kita menyaksikan sebuah paradoks nyata bahwa investasi bertambah, namun kepercayaan ekosistem terhadap daya dukung lingkungan Papua justru kian terkikis.
Ketimpangan antara ambisi pembangunan dan kapasitas lingkungan yang sesungguhnya ini menciptakan frustrasi struktural yang dampaknya dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan, dari masyarakat adat, pegiat lingkungan, hingga generasi Papua yang akan mewarisi bumi ini.
Masyarakat Adat: Kelompok yang Paling Dibiarkan Menanggung Beban
Di antara semua pihak yang terkena dampak, masyarakat adatlah yang sesungguhnya menanggung beban paling berat. Bagi mereka, hutan bukan sekadar ladang pangan atau sumber penghidupan sehari-hari.
Ia adalah pondasi dari seluruh sistem nilai, kepercayaan, dan identitas budaya yang dengan penuh kasih dirawat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Ketika wilayah adat beralih fungsi akibat tekanan PSN, yang hancur bukan hanya ekosistem fisiknya. Pranata sosial yang terbangun selama ratusan tahun, pengetahuan lokal yang tersimpan dalam memori kolektif, dan ikatan spiritual yang menyatukan manusia dengan tanahnya pun ikut tergerus perlahan namun pasti.
Yang membuat kondisi ini semakin menyakitkan, proses alih fungsi ini sering berjalan tanpa persetujuan yang sesungguhnya. Mekanisme konsultasi yang tersedia kerap tidak memberi ruang yang cukup bagi suara masyarakat untuk benar-benar didengar, apalagi dipertimbangkan secara serius.
Kondisi itu memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat adat Papua jauh melampaui soal kehilangan lahan secara fisik. Ia menyentuh dimensi yang lebih fundamental, yakni terancamnya kelangsungan hidup mereka sebagai komunitas budaya yang utuh dan bermartabat.
Setiap pendekatan pembangunan yang tidak menempatkan perlindungan hak masyarakat adat sebagai prioritas nyata hanya akan memperpanjang daftar ketidakadilan yang selama ini sudah terlalu panjang.
Menabur PSN, Menuai Krisis Tata Kelola
Kemegahan program PSN sering kali menjadi tabir asap bagi kenyataan pahit yang dihadapi lingkungan dan komunitas adat Papua. Apa yang sebenarnya kita banggakan jika di balik ribuan lembar dokumen perencanaan itu masih ada hutan yang terus terkikis dan masyarakat adat yang terus tersisih dari tanahnya sendiri?
Indonesia sebenarnya sudah dilengkapi dengan berbagai instrumen hukum untuk melindungi lingkungan hidup, mulai dari kewajiban menyusun AMDAL, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, hingga berbagai mekanisme pengawasan pembangunan.
Namun regulasi yang tampak kokoh di atas kertas itu belum selalu mampu menjelma menjadi praktik yang efektif di lapangan. Tidak jarang, dokumen lingkungan diperlakukan semata sebagai syarat administratif yang harus dilengkapi demi meloloskan izin proyek, bukan sebagai instrumen pencegah kerusakan yang sesungguhnya.
Soal transparansi pun menjadi keluhan yang terus berulang. Informasi mengenai dampak lingkungan, proses perizinan, maupun hasil kajian tidak selalu mudah diakses oleh masyarakat yang paling terdampak langsung.
Padahal keterbukaan informasi adalah salah satu syarat mutlak tata kelola yang baik, karena tanpanya masyarakat tidak punya bekal untuk berpartisipasi secara bermakna.
Konsultasi yang digelar dalam banyak kasus hanya bersifat seremonial belaka, dan hasilnya ketidakpercayaan merebak serta memicu konflik yang berkepanjangan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak investor.
Ekspansi PSN tanpa transformasi tata kelola hanyalah anestesi sementara yang tidak menyembuhkan luka sistemik. Realitas menunjukkan bahwa pertambahan jumlah proyek strategis saat ini belum berbanding lurus dengan peningkatan kepercayaan ekologis dan keadilan sosial yang diharapkan.
Dari Ekspansi Menuju Transformasi yang Sesungguhnya
Sebagai bangsa yang ingin pembangunannya dihormati oleh sejarah, kita harus mulai mempertanyakan esensi dari setiap proyek besar yang menguras anggaran dan mengubah bentang alam.
Mengapa kita begitu sibuk mengejar angka investasi, sementara amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati hak masyarakat adat seolah terlupakan di tengah perjalanan?
Apakah ekspansi PSN ini hanyalah topeng untuk menutupi ketidakmampuan kita dalam membangun sistem pembangunan yang benar-benar berpihak pada lingkungan dan manusia? Pertanyaan ini sangat tajam, dan nurani kita dituntut untuk menjawabnya dengan jujur.
Jika ekspansi PSN hanya menjadi rutinitas administratif tanpa perubahan nyata pada kondisi lingkungan dan keadilan bagi masyarakat adat, apakah program tersebut sebenarnya sedang membangun Papua, atau justru sedang meninabobokan kita di atas bara kerusakan ekologis yang kian membara?
Kita tidak boleh terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, sementara di setiap sudut wilayah adat masih terdengar tangis yang sama dari generasi ke generasi.
Kemegahan angka-angka PSN tidak akan pernah cukup untuk meredam kegelisahan eksistensial masyarakat Papua jika tidak dibarengi dengan keberanian merombak struktur yang rapuh.
Kita tidak bisa terus mengagungkan angka pembangunan tanpa menyediakan ruang perlindungan yang sepadan bagi lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat.
Menyelaraskan ambisi pembangunan dengan daya dukung ekologis serta menjamin pengakuan nyata atas hak ulayat adalah satu-satunya jalan keluar untuk memutus rantai ketidakadilan ini.
Tanpa transformasi nyata dari sekadar ekspansi menjadi pembangunan yang benar-benar berkelanjutan dan inklusif, kita hanya sedang mewariskan panggung kosong bagi generasi Papua yang sedang berjuang. Mari berhenti sekadar merayakan angka. Mulailah membangun keadilan yang menyentuh akar rumput Papua yang sesungguhnya. (Red)
Komentar