SUARAMUDA.NET, PATI — Rencana seru outing class ke Bali yang digagas SMP Negeri 1 Tayu, Pati, mendadak berubah jadi drama panas. Bukan soal destinasi, tapi soal biaya yang bikin orang tua siswa langsung “angkat tangan”.
Bayangin aja, biaya tembus Rp 1,8 juta per siswa—dan harus dilunasi cuma dalam waktu seminggu!
Nggak heran kalau banyak wali murid protes keras karena merasa keberatan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluhan ini pun langsung “meledak” sampai ke DPRD Pati. Komisi D bergerak cepat dengan memanggil pihak sekolah, komite, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk duduk bareng dalam audiensi, Kamis (16/6/2026).
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, nggak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa kegiatan wisata sekolah ke luar daerah seperti Bali harus dikaji ulang total.
“Biaya Rp 1,8 juta dengan waktu pembayaran hanya satu minggu tentu sangat berat bagi sebagian besar masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Bukan cuma soal mahal, DPRD juga mencium adanya dugaan tekanan ke orang tua. Bahkan, ada laporan pihak sekolah mendatangi wali murid yang keberatan. Ini yang bikin situasi makin panas.
Bandang mengingatkan keras: kegiatan seperti outing class atau perpisahan nggak boleh jadi kewajiban, apalagi sampai berdampak ke hak siswa.
“Jangan sampai karena belum bayar uang rekreasi atau perpisahan, ijazah siswa ditahan. Kami ingin meluruskan ini agar kegiatan sekolah tidak membebani ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Rencananya, DPRD bakal mengundang seluruh wali murid pekan depan untuk meluruskan persoalan ini secara terbuka.
Di sisi lain, pihak sekolah mencoba meredam. Wakil Kepala SMPN 1 Tayu, Heri Setiawan, menjelaskan bahwa rencana ke Bali sebenarnya masih sebatas survei.
Dari sekitar 300 siswa, hasilnya cukup berimbang: 155 setuju, 145 menolak. Buat yang nggak ikut, sekolah bahkan sudah menyiapkan alternatif berupa proyek video budaya lokal Pati. Tapi, plot twist datang dari pemerintah daerah.
Kepala Disdikbud Pati, Sunarji, langsung mengeluarkan kebijakan tegas: semua outing class ke luar daerah resmi dilarang!
“Semua kegiatan ke luar daerah dibatalkan, termasuk yang sebelumnya sudah direncanakan. Kami ingin siswa lebih mengenal potensi lokal sekaligus mendukung UMKM daerah,” tegasnya.
Dengan keputusan ini, rencana liburan ke Bali pun resmi kandas. Pihak sekolah menyatakan siap membatalkan, tapi DPRD meminta agar pengumuman dilakukan secara tertulis supaya nggak menimbulkan salah paham.
Langkah tegas ini ternyata bagian dari upaya Pemkab Pati untuk menertibkan dunia pendidikan.
Mereka sedang gencar mensosialisasikan aturan dari Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, yang fokus pada penghentian pungutan di sekolah negeri dan pembatasan kegiatan mahal seperti wisata luar daerah.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, bahkan menegaskan tanpa kompromi: “Iurannya tidak boleh. Aturannya sudah jelas, tidak boleh ada pungutan apa pun dengan alasan apa pun.”
Intinya jelas, sekolah diminta kembali ke jalur—fokus pendidikan tanpa membebani orang tua. Sementara itu, impian liburan ke Bali? Untuk sekarang, harus ditunda dulu, ya…… (Red)
Komentar