SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Sebuah seminar internasional yang digelar di Jakarta baru-baru ini menyoroti hubungan antara konflik Timur Tengah dengan percepatan terbentuknya tatanan dunia multipolar.
Acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas UPN “Veteran” bersama Global Thinkers Institute (GTI) tersebut menghadirkan sejumlah diplomat dan pakar internasional.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, menegaskan bahwa negaranya secara konsisten mengedepankan jalur diplomasi dan kepatuhan terhadap hukum internasional dalam menyikapi ketegangan global.
Ia menyampaikan bahwa Rusia telah menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan upaya Amerika Serikat dan Israel yang ingin membuka Selat Hormuz melalui jalur militer. Selain itu, Rusia juga secara tegas terus mendukung kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar mengenai konflik di kawasannya.
Ia mengingatkan bahwa Iran adalah pihak yang menjadi korban agresi dari AS dan Israel, bukan sebaliknya.
Boroujerdi menjelaskan bahwa Teheran mengaktifkan Pasal 51 Piagam PBB yang mengakui hak untuk mempertahankan diri, sementara Washington dan Tel Aviv justru melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB serta Resolusi Majelis Umum PBB 3314.
Menurut para pembicara dalam seminar tersebut, konflik yang terjadi saat ini tidak hanya mengubah peta geopolitik kawasan, tetapi juga mempercepat keruntuhan sistem dunia yang selama ini didominasi oleh satu kekuatan besar (unipolar).
Direktur GTI, Muhammad Ma’ruf, menyatakan bahwa perang melawan Iran memiliki karakter eksistensial bagi Republik Islam Iran.
Namun, ironisnya, konflik ini justru menjadi pemicu percepatan keruntuhan sistem unipolar yang simbol-simbolnya diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Kedua tokoh ini dinilai para ahli mewakili pendekatan kolonial yang anti-hukum.
Salah satu poin menarik yang menjadi sorotan adalah penguatan ekonomi dalam kerangka BRICS.
Proyek Koridor Transportasi Internasional Utara-Selatan (INSTC) serta proses de-dollarisasi (pengurangan ketergantungan pada dolar AS) mendapatkan dorongan strategis seiring dengan penutupan Selat Hormuz.
Para ahli menilai bahwa krisis global sekalipun dapat menjadi katalis bagi lahirnya tatanan dunia yang lebih seimbang dan multipolar.
Profesor Tim Anderson dari Australia yang turut berbicara dalam seminar tersebut mengamati adanya penurunan hegemoni AS dan Israel secara cepat.
Ia melihat meningkatnya dukungan global terhadap Iran, yang pada gilirannya juga mempercepat jalan menuju kemerdekaan Palestina.
Pakar lain, Mukhtahid Hashem, menambahkan bahwa kemenangan dalam perang ini akan menentukan siapa yang menguasai persimpangan tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa.
Ia juga menilai pengaruh NATO di Timur Tengah hampir sepenuhnya hancur, sementara model perlawanan Iran tidak didasarkan pada komando tunggal, melainkan pada ideologi kemerdekaan bersama.
Para ahli dari Indonesia, termasuk Dr. Asep Kamaluddin dan Rizki Hikmawan, memberikan pandangan yang cukup kritis. Mereka mendorong Pemerintah Indonesia (khususnya Jakarta) untuk meninjau ulang arah kebijakan luar negerinya.
Menurut mereka, penandatanganan perjanjian BOP (Patur Organisasi Timur Tengah) oleh Indonesia secara praktis menempatkan negara ini pada posisi yang sejalan dengan AS dan Israel.
Mereka menilai hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Para peserta seminar menyimpulkan bahwa perang AS dan Israel terhadap Iran, betapapun dahsyatnya dampak destruktif yang ditimbulkannya, pada akhirnya membawa dunia lebih dekat pada kemerdekaan Palestina dan terciptanya tatanan global yang lebih adil.
Filosofi yang mendasari dunia multipolar, menurut mereka, sangat sederhana: semua bangsa dan negara adalah setara. Krisis Iran, dalam pandangan ini, hanyalah sebuah akselerator bagi transisi sejarah yang tak terelakkan menuju dunia yang lebih multipolar. (Red)