SUARAMUDA.NET, TASIKMALAYA — Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Kaffah, Pesantren Srahtarjuningrahyu Kiarakuda, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (17/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat dalam memastikan program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta tepat sasaran bagi masyarakat.
Sedikitnya ratusan pendidik dan tenaga kependidikan hadir, bersama unsur pimpinan yayasan, pengelola pesantren, kepala desa, hingga para kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Kaffah, KH. Ade Daruttahqiq, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan. Ia menilai kehadiran wakil rakyat tersebut membawa manfaat nyata bagi lembaga pendidikan yang dipimpinnya, termasuk bantuan infrastruktur yang telah dirasakan.
“Ini menjadi kebanggaan bagi kami. Kehadiran beliau selama ini telah memberi kontribusi nyata, termasuk pembangunan jalan hotmik di lingkungan pesantren,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, H. Yod Mintaraga—sapaan akrab Kang Yod —yang dulu pernah menimba ilmu di pesantren ini, memaparkan berbagai isu strategis sesuai ruang lingkup kerja Komisi VI DPRD Jawa Barat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur, tata ruang, dan pendidikan.
Ia menyoroti tantangan pendidikan nasional yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya melalui penguatan kualitas sumber daya manusia sejak dini, termasuk lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program ini penting untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Namun, dalam pelaksanaannya masih perlu pengawasan yang lebih optimal agar tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, ia menjelaskan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyalurkan bantuan pendidikan bagi sekolah swasta. Program Biaya Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kini diarahkan menjadi skema beasiswa bagi siswa kurang mampu, guna memastikan distribusi bantuan lebih efektif.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Kang Yod menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga akses pendidikan bagi masyarakat tanpa memberatkan biaya. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pendidikan.
“Sering kali persoalan muncul bukan karena kebijakan yang keliru, tetapi karena informasi yang tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan optimal, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Ade Dedi).
Komentar