SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Kris Antoni Hadiputra, CEO dan pendiri Toge Productions, kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian kritiknya terhadap birokrasi dan regulasi pemerintah yang dinilai konsisten dan tajam dalam membela kepentingan industri gim nasional.
Selama beberapa tahun terakhir, ia dikenal vokal menyoroti kebijakan yang dianggap menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif digital di Indonesia.
Pajak “Memento” Coffee Talk yang Viral
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu peristiwa yang paling ramai diperbincangkan terjadi pada Januari 2020. Saat itu, Kris menerima paket berisi salinan fisik gim Coffee Talk dari mitra penerbit di Jepang.
Coffee Talk sendiri merupakan salah satu judul populer karya Toge Productions yang mendapat apresiasi global. Namun, paket tersebut dikenakan pajak sebesar Rp6.000.000 oleh pihak Bea Cukai.
Nilai barang dalam dokumen pengiriman tertulis 150.000, yang kemudian dipahami sebagai rupiah.
Kris menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman karena angka tersebut merujuk pada 150.000 yen, bukan rupiah.
Menurut Kris, barang tersebut bukan untuk diperjualbelikan, melainkan sekadar kenang-kenangan (memento) atas karya studionya sendiri yang telah dirilis di pasar internasional.
Ia mengaku kecewa karena merasa diperlakukan tidak proporsional oleh sistem administrasi negara sendiri.
Kasus ini sempat viral di media sosial dan memicu diskusi luas mengenai mekanisme perpajakan barang kiriman serta transparansi penilaian bea masuk.
Penolakan Aturan Publisher Berbadan Hukum
Pada Januari 2024, Kris kembali bersuara keras menanggapi wacana kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mewajibkan seluruh publisher gim—termasuk perusahaan asing—untuk berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia.
Ia menyebut kebijakan tersebut “tidak realistis, tidak scalable, dan rawan korupsi.”
Menurutnya, industri game bersifat global dan digital. Banyak pengembang lokal bergantung pada platform distribusi internasional seperti Steam dan Epic Games untuk menjangkau pasar.
Kris mengkhawatirkan jika kewajiban administratif ini diterapkan tanpa pertimbangan matang, maka publisher global enggan mengurus proses birokrasi tambahan.
Dampaknya, gim-gim karya pengembang Indonesia justru terhambat masuk ke pasar domestik maupun internasional.
Ia juga menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi alat gatekeeping yang mempersulit pengembang indie.
Dampak Pemblokiran Platform Digital
Kritik Kris sebelumnya juga mengemuka pada Juli 2022 saat Kominfo memblokir sejumlah platform digital karena belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Beberapa platform yang terdampak antara lain Steam, Epic Games, dan PayPal.
Pemblokiran tersebut memicu kegelisahan di kalangan pelaku industri digital, termasuk pengembang gim.
Kris menilai langkah tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam stabilitas ekosistem yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Bagi banyak pengembang indie, platform digital bukan sekadar kanal distribusi, melainkan juga sumber pendapatan utama.
Gangguan akses dalam beberapa hari saja dapat berdampak signifikan terhadap pemasukan dan kepercayaan pasar.
Kritik Pajak Terbaru dan Ancaman Pindah Negara
Memasuki Februari 2026, Kris kembali mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial X.
Ia menyoroti aturan pajak yang menurutnya semakin memberatkan dan tidak konsisten. Dalam unggahannya, ia bahkan sempat menyatakan frustrasi hingga melontarkan ancaman untuk “pindah negara” demi kelangsungan bisnisnya.
Pernyataan tersebut memicu reaksi beragam. Sebagian warganet mendukung sikap kritisnya sebagai bentuk keberanian membela industri kreatif nasional. Namun, ada pula yang menilai ancaman tersebut terlalu emosional.
Kris menegaskan bahwa selama 17 tahun membangun Toge Productions dan memperjuangkan eksistensi gim lokal di pasar global, dukungan konkret dari negara masih minim.
Ia menilai kebijakan yang berubah-ubah justru membuat pelaku industri sulit melakukan perencanaan jangka panjang.
Sorotan pada Sinkronisasi Kebijakan
Secara umum, kritik Kris terhadap birokrasi Indonesia menyoroti tiga hal utama.
Pertama, fokus yang berlebihan pada formalitas administratif tanpa insentif nyata bagi pelaku industri, seperti tax holiday atau hibah riset dan pengembangan.
Kedua, kurangnya sinkronisasi antar kementerian—di satu sisi mendorong ekonomi kreatif, di sisi lain memberlakukan kebijakan yang dinilai kontraproduktif. Ketiga, potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem perizinan yang dianggap rawan praktik koruptif.
Industri gim Indonesia sendiri tengah berkembang pesat, dengan semakin banyak studio lokal yang meraih pengakuan global. Namun, menurut Kris, pertumbuhan tersebut membutuhkan kepastian regulasi dan dukungan kebijakan yang adaptif terhadap karakter industri digital yang lintas batas.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terbaru atas kritik yang disampaikan Kris Antoni. Namun, diskursus yang muncul menunjukkan adanya kebutuhan dialog lebih intens antara regulator dan pelaku industri kreatif.
Di tengah transformasi ekonomi digital nasional, suara kritis seperti yang disampaikan Kris Antoni mencerminkan dinamika hubungan antara negara dan pelaku usaha.
Pertanyaannya kini, apakah regulasi akan menjadi jembatan pertumbuhan atau justru tembok penghalang bagi talenta kreatif dalam negeri? (Red)
Komentar