SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Politik Kota Atlas lagi-lagi bikin drama. Kali ini giliran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang yang mendadak jadi bahan bisik-bisik warung kopi.
Sebanyak 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kompak angkat kaki dari struktur kepengurusan. Bukan cuma pamit, mereka sekalian balikin “aset sakral”: pelang kantor DPC. Simbolis? Banget. Dramatis? Jelas.
“Malam ini resmi kami mengundurkan diri dari struktural DPC PSI Kota Semarang dengan mengembalikan aset-aset DPC ke DPD berupa pelang DPC,” kata Hanif Nafilah Rozaq, Ketua DPC Semarang Utara, Minggu (22/2) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kalau diibaratkan, ini seperti anak kos yang resign dari grup WhatsApp keluarga besar — tapi masih ngaku bagian dari keluarga.
Sebab, meski mundur dari struktur, mereka tetap mengklaim setia sebagai kader biasa. Jadi ini bukan cerai, katanya. Cuma turun jabatan. Katanya.
Plt Datang, Bara Menyala
Akar masalahnya disebut-sebut bermula dari penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PSI Kota Semarang, Bangkit Mahanantyo.
Penunjukan itu dianggap “tanpa sebab dan alasan yang kuat”. Bahasa halusnya: tak berdasar. Bahasa jujurnya: bikin panas.
“Suara kami sudah tidak lagi didengar, maka percuma kalau kami bertahan,” tegas Hanif.
Upaya dialog, klaim mereka, sudah mentok. Dari komunikasi lewat DPW, sampai kirim pesan langsung ke DPP via WhatsApp dan bahkan DM Instagram Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Hasilnya? Centang biru pun tak terdengar gaungnya.
Kalau benar tak ada respons, ini bukan cuma soal struktur partai. Ini soal komunikasi yang mampet di era yang katanya serba digital.
DPW Jadi Jembatan Gantung?
Mantan Ketua DPC PSI Semarang Tengah, Teguh Pambudi, tak kalah pedas. Ia menilai DPW gagal jadi penghubung antara DPC dan DPP. Harusnya jadi jembatan emas, malah terasa seperti jembatan gantung goyang-goyang.
“Harusnya DPW bisa menjembatani kita ke DPP. Tapi kenyataannya? Malah DPW bingung. Terakhir saya ingat, beliau mengatakan ‘tanya aja ke DPP’,” ujarnya.
Kalimat “tanya aja ke DPP” terdengar sederhana, tapi dalam politik internal partai, itu bisa berarti: silakan jalan sendiri.
SK yang Bikin Sesak
Sebelumnya, 13 DPC ini memang sudah protes soal Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD PSI Kota Semarang.
Dalam SK tersebut, Bangkit Mahanantyo ditetapkan sebagai Ketua DPD dan Melly Pangestu sebagai sekretaris.
Masalahnya, menurut mereka, susunan itu berbeda dari komunikasi awal sebelum SK disahkan.
“Tadi teman-teman menyampaikan rasa kecewa karena SK yang dikomunikasikan ke teman DPC oleh DPP sebelum disahkan susunannya bukan itu,” kata Hanif dalam pertemuan di Hotel Triizz, Januari lalu.
Di politik, beda satu nama saja bisa berarti beda arah kapal. Dan ketika komunikasi tak sinkron, yang muncul bukan solidaritas — tapi spekulasi.
Tanda Awal Kebangkrutan?
Apakah ini tanda awal kebangkrutan? Terlalu cepat menyimpulkan. Tapi 13 DPC mundur serempak jelas bukan riak kecil. Ini ombak.
PSI selama ini dikenal sebagai partai anak muda, lincah di media sosial, dan vokal dalam isu-isu publik.
Tapi drama internal seperti ini bisa jadi ujian serius: apakah PSI benar-benar solid di akar rumput, atau cuma kuat di timeline?
Hingga berita ini diturunkan, Plt Ketua DPD PSI Kota Semarang belum memberikan respons. Publik pun menunggu: ini sekadar restrukturisasi biasa, atau alarm dini retaknya mesin partai?
Satu hal pasti: di politik, yang paling berbahaya bukan oposisi di luar. Tapi suara-suara yang merasa tak lagi didengar di dalam. (Red)
Komentar