Oleh: Ali Achmadi, Praktisi Pendidikan, Peminat Masalah Sosial, Tinggal di Pati
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Lomba itu namanya megah: Cerdas Cermat Empat Pilar. Isinya juga tidak main-main. Tentang kebangsaan. Tentang demokrasi. Tentang konstitusi. Tentang nilai luhur negeri ini.
Tetapi yang viral justru bukan kecerdasan pesertanya. Melainkan juri dan MC-nya.
Indonesia memang kadang unik. Yang belajar anak-anak. Yang tidak siap dikoreksi orang dewasa. Video itu beredar cepat. Seorang peserta menjawab. Dinyatakan salah. Lalu jawaban yang sama persis oleh peserta lain dinyatakan benar. Peserta dengan santun protes.
Wajar. Namanya juga lomba. Bukan tempat menebak-nebak benar salah sesuka hati. Tetapi yang membuat publik panas bukan semata soal salah nilai. Salah itu manusiawi.
Juri juga bisa keliru. MC juga bisa khilaf. Masalahnya ada pada satu penyakit yang makin sering muncul di negeri ini: gengsi mengakui kesalahan.
Ketika peserta mencoba meminta kejelasan, respons yang muncul justru terasa defensif. Nada bicara lebih sibuk menjaga wibawa daripada menjaga keadilan.
Padahal dalam dunia pendidikan, wibawa tidak lahir dari suara keras. Wibawa lahir dari keberanian berkata: “Ya maaf, kami keliru.”
Sulit? Ternyata sangat sulit. Apalagi jika mikrofon sudah di tangan. Di negeri ini, begitu memegang mikrofon, sebagian orang mendadak merasa selalu benar.
Dari ruang seminar, forum organisasi, rapat, sampai lomba pelajar. Mikrofon kadang bukan lagi alat komunikasi. Tapi alat mempertahankan ego.
Ironisnya, ini lomba Empat Pilar. Pilar itu bicara tentang demokrasi. Tentang keadilan. Tentang menghargai suara orang lain. Tetapi praktiknya justru memperlihatkan sesuatu yang berlawanan: anti koreksi.
Anak-anak diajari Pancasila. Tetapi yang mereka lihat justru contoh kecil bagaimana kekuasaan enggan mengaku salah. Padahal pendidikan paling efektif bukan materi di kelas ataupun platform pembelajaran. Melainkan keteladanan.
Satu permintaan maaf yang tulus akan lebih mendidik daripada satu jam ceramah tentang moral dan etika. Publik akhirnya ramai. Media sosial gaduh.
Potongan video berputar di mana-mana. Netizen bekerja seperti biasa: lebih cepat daripada tim evaluasi mana pun. Akhirnya MPR meminta maaf. Juri dan MC dinonaktifkan.
Selesai? Belum tentu. Karena masalah sebenarnya bukan pada satu lomba. Ini hanya cuplikan kecil dari budaya besar yang sudah lama hidup: budaya anti salah.
Budaya yang membuat banyak orang lebih takut terlihat keliru daripada takut berlaku tidak adil.
Padahal menjadi juri itu bukan menjadi manusia paling benar. Menjadi MC juga bukan berarti menjadi pemilik kebenaran panggung.
Kadang yang paling dibutuhkan dalam sebuah acara bukan kecerdasan. Tapi kerendahan hati. Dan sayangnya, itulah yang sering paling langka di ‘negara Konoha’. (Red)