Oleh; Jufra Udo, Pegiat Literasi, Alumni HMI Kendari
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Setiap kali kalender mendekat ke angka satu di bulan Mei, atmosfer ruang publik kita mendadak berubah.
Spanduk-spanduk merah membentang, orasi memekakkan telinga di depan gedung parlemen, dan tuntutan kenaikan upah minimum menjadi menu wajib yang disajikan di atas meja perdebatan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, jika kita mau sedikit menepi dari hiruk-pikuk klakson kendaraan yang terjebak macet demonstrasi, ada sebuah kegelisahan eksistensial yang lebih besar dari sekadar nominal rupiah dalam slip gaji.
Kita sedang membicarakan nasib “buruh” di era di mana kecerdasan buatan (AI) bukan lagi sekadar bumbu film fiksi ilmiah, melainkan rekan kerja atau calon pengganti di meja kantor sebelah.
Secara historis, Hari Buruh atau May Day lahir dari tetesan keringat dan darah para pekerja di Chicago pada 1886 yang menuntut standarisasi delapan jam kerja.
Saat itu, musuhnya jelas: eksploitasi fisik yang tak manusiawi. Hari ini, musuh itu menjadi lebih abstrak, lebih dingin, dan sering kali tidak terlihat karena bersembunyi di balik algoritma yang efisien.
Membicarakan hak buruh di tahun 2026 tanpa menyenggol disrupsi teknologi adalah sebuah kenaifan intelektual.
Kita harus jujur bahwa definisi “pekerja” telah bergeser secara tektonik. Jika dulu buruh identik dengan kerah biru di pabrik, kini “kerah putih” di balik layar laptop pun sedang mencemaskan hal yang sama: apakah posisi saya masih relevan besok pagi?
Mari kita lihat data ilmiah untuk memberi bobot pada keresahan ini.
Laporan dari World Economic Forum (WEF) dalam Future of Jobs Report secara konsisten mengingatkan bahwa puluhan juta pekerjaan akan hilang akibat otomatisasi.
Namun, narasi yang sering luput dari orasi di jalanan adalah konsep upskilling dan reskilling. Para ahli ekonomi tenaga kerja, seperti Daron Acemoglu dari MIT dalam bukunya Power and Progress, menekankan bahwa teknologi sebenarnya tidak secara inheren buruk bagi pekerja.
Masalahnya terletak pada bagaimana teknologi itu diarahkan. Jika arahnya hanya untuk “otomatisasi pengganti” (so-called so-so technologies) demi menekan biaya modal, maka buruh memang akan tergilas.
Namun, jika diarahkan sebagai “augmentasi” atau penambah kemampuan manusia, produktivitas justru akan melonjak.
Ironisnya, kebijakan ketenagakerjaan kita sering kali masih terjebak pada paradigma lama. Kita sibuk berdebat soal angka inflasi dan indeks harga konsumen untuk menentukan upah, sementara di sisi lain, investasi pada literasi digital dan perlindungan sosial bagi pekerja gig economy (seperti ojek online dan freelancer) masih tertatih-tatih.
Padahal, merujuk pada data survei ketenagakerjaan nasional, jumlah pekerja informal terus mendominasi struktur pasar kerja kita.
Pekerja di sektor ini sering kali berada dalam area abu-abu; mereka bekerja keras layaknya buruh pabrik zaman dulu, namun tanpa jaring pengaman sosial yang memadai. Mereka adalah potret buruh modern yang “merdeka” secara waktu, namun “terjajah” oleh ketidakpastian algoritma.
Secara sosiologis, hubungan industrial kini juga mengalami pergeseran dari yang bersifat kolektif menjadi individualis.
Dulu, kekuatan buruh terletak pada serikat. Persatuan adalah senjata. Namun di era digital, di mana orang bisa bekerja dari mana saja secara remote, kohesi sosial antarpekerja mulai luntur.
Hal ini menciptakan kerentanan baru. Tanpa adanya posisi tawar kolektif yang kuat, perusahaan teknologi besar atau pemilik modal memiliki kendali penuh atas syarat-syarat kerja.
Inilah yang oleh para pakar disebut sebagai algorithmic management, di mana keputusan penting seperti pemutusan hubungan kerja atau pemberian bonus dilakukan oleh sistem tanpa adanya dialog kemanusiaan.
Lalu, apa yang harus kita rayakan di tanggal 1 Mei ini? Apakah sekadar ritual turun ke jalan dan setelah itu kembali ke rutinitas yang monoton? Harusnya lebih dari itu.
Hari Buruh harus menjadi momentum untuk menagih janji negara dalam menyiapkan transisi yang adil (just transition).
Kita butuh kebijakan yang berani, misalnya pengenaan pajak pada robot atau AI yang menggantikan tenaga kerja manusia, yang hasilnya dialokasikan untuk dana pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak.
Ini bukan ide utopis, melainkan kebutuhan pragmatis agar stabilitas sosial tetap terjaga di tengah badai efisiensi.
Selain itu, kita perlu meredefinisi apa itu “upah yang layak”. Dalam perspektif ekonomi kesejahteraan, upah bukan sekadar angka untuk bertahan hidup dari lapar, melainkan instrumen untuk mencapai martabat manusia.
Jika seorang buruh harus bekerja 12 jam sehari hanya untuk menutup biaya kontrakan dan susu anak tanpa punya waktu untuk pengembangan diri atau beristirahat, maka kita sebenarnya tidak sedang maju, melainkan sedang mundur ke era pra-1886 dengan kemasan yang lebih estetis.
Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal: teknologi adalah pelayan manusia, bukan majikannya.
Hari Buruh adalah pengingat bahwa di balik setiap data pertumbuhan ekonomi, ada denyut nadi manusia yang ingin dihargai. Kita tidak boleh membiarkan kemajuan zaman membuat kita lupa bahwa ekonomi ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya.
Jadi, selamat Hari Buruh. Rayakan dengan kepala tegak, namun tetap waspada dengan jempol yang terus menggeser layar, karena di balik kemudahan yang kita nikmati hari ini, ada tantangan besar yang menuntut kita untuk terus belajar dan berorganisasi.
Jangan sampai kita menjadi usang sebelum waktunya, karena robot tidak butuh serikat, tapi manusia butuh keadilan.*
Komentar