SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi-lagi jadi bahan obrolan netizen. Kali ini bukan soal menunya, bukan juga soal gizinya. Tapi soal satu hal yang selalu bikin publik melek 24 jam: duitnya dari mana?
Drama dimulai ketika Wakil Menteri Haji, Dahnil Azhar Simanjuntak, ikut terseret dalam polemik pendanaan MBG. Lalu muncullah klarifikasi demi klarifikasi. Plot twist? Lumayan.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, buru-buru membantah isu yang bilang dana MBG nyomot dari anggaran pendidikan Rp 335 triliun. Katanya, itu hoaks level grup WhatsApp keluarga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataan tertulisnya di media sosial, Nanik mengaku sudah ketemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi buat klarifikasi.
Hasilnya?
Menurut Nanik, Purbaya bilang dana MBG bukan cuma dari satu pos. Bukan cuma pendidikan. Tapi… dari mana-mana.
“Semua kementerian kita potong. Saya di sini (Kemenkeu) juga kena potong.” Bahasa simpelnya: ini bukan satu korban. Ini gotong royong pemangkasan nasional.
Belum selesai. Ada bumbu tambahan: dana rampasan koruptor juga ikut disalurkan buat MBG. Alias, uang hasil kejahatan dikembalikan ke rakyat dalam bentuk… nasi bergizi.
“Pokoknya dari mana-mana deh,” begitu kira-kira vibe klarifikasinya. Gugatan? Ada. Tapi Katanya Lemah.
Di sisi lain, UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang mengatur alokasi MBG juga digugat. Purbaya mengaku memantau proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Namun ia santai. Katanya, peluang gugatan itu? Lemah. “Kalau lemah, ya pasti kalah,” ujarnya diplomatis tapi pede.
Artinya: drama hukum masih jalan, tapi pemerintah kelihatan cukup yakin dengan fondasi regulasinya.
Prabowo: Defisit Tetap 3 Persen, Tenang Saja
Presiden Prabowo Subianto turun langsung menjawab kritik. Dalam pidatonya, ia memastikan MBG tidak bikin APBN jebol. Defisit tetap di angka 3 persen dari PDB. Masih dalam batas aman versi pemerintah.
Menurutnya, MBG mungkin tidak terlalu terasa buat kalangan mampu. Tapi bagi mayoritas rakyat, ini kebijakan yang “kena banget”.
Ia juga menyinggung kritik dari akademisi dan berbagai pihak yang menyebut program ini berpotensi gagal atau boros anggaran. Namun menurutnya, tudingan itu tidak berdasar. Kenapa? Karena dananya hasil efisiensi.
Efisiensi yang dimaksud? Pengurangan rapat, seminar, konferensi, perjalanan dinas—yang dianggap tidak berdampak langsung ke masyarakat.
Terjemahan bebasnya: daripada uang habis buat hotel dan coffee break, mending buat makan anak-anak.
Rp 60 Triliun di Kuartal Pertama
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan melaporkan realisasi anggaran MBG kuartal pertama 2026 diperkirakan tembus Rp 60 triliun. Angka yang tidak kecil.
Menurutnya, dana sebesar itu bukan cuma soal makan gratis. Tapi juga jadi booster ekonomi—menggerakkan sektor pangan dan mendongkrak daya beli.
Jadi, Dari Mana Sebenarnya?
Kalau dirangkum versi jujur tapi ngepop: Bukan dari satu pos pendidikan. Dipotong dari berbagai kementerian. Termasuk dana rampasan koruptor. Dibalut narasi efisiensi. Dan diklaim tetap aman secara fiskal.
Apakah ini model pendanaan yang solid atau sekadar tambal sulam kreatif khas APBN? Itu mungkin akan terus jadi perdebatan.
Yang jelas, MBG bukan cuma soal gizi. Tapi juga soal politik anggaran, persepsi publik, dan bagaimana pemerintah menjual narasi “efisiensi” di tengah sorotan. Karena di negeri ini, bukan cuma lauk yang perlu transparan. Sumber dananya juga. (Red)
Komentar