Oleh: Ali Achmadi, praktisi pendidikan dan pemerhati masalah sosial, tinggal di Pati, Jawa Tengah
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Panggung politik Pati sedang gelap. Lampu sorot hanya menyala satu. Ke satu orang. Sudewo. Bupati Pati itu kini bukan lagi penguasa anggaran. Ia menjadi tokoh utama sebuah drama hukum. Dramanya bukan monolog. Lebih mirip pementasan kolosal.
Di Jawa, ada filosofi tua: “Tiji Tibeh” alias mati siji, mati kabeh. Sudewo tampaknya penganut setia falsafah itu. Ia tidak ingin sendiri. Ini bukan kisah solo karier. Ini band. Grup. Orkestra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama berkuasa, kekuasaan tidak dinikmati sendirian. Ada yang ikut mencicipi. Ada yang ikut menikmati. Ada yang sekadar berdiri dekat, tapi kebagian remah. Kini, ketika panggung berpindah ke gedung KPK, logika itu kembali dipakai. Kalau jatuh, ya bersama.
Media sosial Pati pun mulai gaduh. Bukan karena bukti baru. Tapi karena ketakutan lama yang bangkit kembali. Banyak yang mulai menghitung ulang masa lalu: pernah tanda tangan apa, pernah menyetujui apa, pernah bikin kebijakan apa, pernah diam pada apa.
Ada yang mulai rajin berdoa. Ada yang mendadak rajin ke luar kota. Ada yang rajin sowan sana, sowan sini. Bahkan ada yang mulai lepas kendali sowan ke tempat keramat.
Sudewo, menurut cerita yang beredar, tidak akan mengaku sebagai aktor utama. Ia lebih suka peran “pendengar setia”. “Saya hanya mendengarkan masukan.” “Saya hanya korban.” Kalimat klasik.
Masukan dari siapa? Dari para penjilat, katanya. Dari orang-orang yang selalu bilang: “Siap, Pak.” Dari mereka yang tak pernah bilang: “Jangan, itu melanggar.”
Narasi ini menarik. Karena tiba-tiba, seorang bupati yang pernah nantangin rakyatnya bisa tampil seperti anak kos yang salah pergaulan. Padahal, kekuasaan tidak bekerja dengan bisikan. Ia bekerja dengan tanda tangan. Dan tanda tangan tidak pernah punya telinga.
Ironisnya, tak lama sebelum ditangkap, Sudewo masih sempat membuat pernyataan. Minta doa. Minta restu. Untuk Pati yang lebih baik. Doa itu kini dijawab dengan dakwaan. Dua perkara sekaligus. Satu di internal Pemkab. Satu lagi di DJKA Kementerian Perhubungan.
Para ahli pidana menyebut: ini kombinasi berat. Kepala daerah. Jabatan publik. Kerugian negara. Merugikan masyarakat. Semua unsur lengkap. Hukuman maksimal bukan lagi wacana, tapi keniscayaan.
Di kantor-kantor dinas Pati, di balai desa-balai desa, dan bahkan mungkin di gedung yang termormat anggota DPRD udara terasa aneh. AC dingin, tapi tengkuk panas. Orang tetap bekerja.
Tapi pikiran ke mana-mana. Kantor mana yang akan disambangi KPK berikutnya? Siapa yang akan dipanggil berikutnya?
Tiji tibeh bukan sekadar ancaman. Ia cermin. Dalam korupsi, solidaritas hanya hidup saat pembagian. Saat pertanggungjawaban, semua jadi beban. Rakyat Pati tinggal menonton. Tanpa tiket. Tanpa popcorn. Karena ini bukan hiburan. Ini pelajaran.
Dan seperti semua pelajaran mahal, tarifnya mahal. Tarif tak tertulis, yang tak asing bagi mereka yang pernah “mendaftar” jadi perangkat desa. (Red)
Komentar