SUARAMUDA.NET, SEMARANG – Dukungan publik terus mengalir untuk dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yakni Teguh Istiyanto (49) dan Supriyono (47) alias Botok.
Keduanya kini ditetapkan sebagai tersangka setelah aksi pemblokiran Jalan Pantura usai sidang paripurna hak angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
Dari Influencer hingga Advokat Angkat Suara
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu yang ikut bersuara adalah influencer Ferry Irwandi. Ia menilai, Teguh dan Botok bukanlah pelaku kerusuhan, melainkan warga yang sedang menyuarakan keresahan.
“Mereka hanyalah kelompok warga yang menyuarakan keresahan yang mereka alami,” tulis Ferry lewat akun Instagram-nya.
Dukungan juga datang dari Kaukus Advokat Progresif Indonesia (KAPI). Organisasi ini menilai, langkah penyidik dalam menangani kasus demo pemakzulan Bupati Pati itu terlalu jauh dan cenderung serampangan.
KAPI: Jangan Gunakan Pasal Karet untuk Bungkam Aksi Warga
Nasrul Dongoran, Koordinator KAPI, menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap dua aktivis AMPB sarat kejanggalan. Ia menilai aparat tidak profesional dan melakukan penangkapan tanpa surat resmi.
“Penyidik terlihat mencari-cari kesalahan warga yang berdemonstrasi dengan tuduhan menghalangi jalan atau menghasut,” ujarnya.
Menurut Nasrul, penerapan Pasal 192 ayat (1), Pasal 160, dan Pasal 169 KUHP kepada Teguh dan Botok berpotensi menjadi pasal karet yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi aksi demonstrasi di masa depan.
Ia juga mengingatkan, pola serupa pernah muncul dalam aksi penolakan Omnibus Law tahun 2021 dan aksi May Day 2025, di mana polisi kerap memakai Pasal 216 KUHP untuk menjerat demonstran.
“Kalau pola ini terus dibiarkan, kepolisian bisa semakin sewenang-wenang membungkam warga,” tegasnya.
KAPI pun mendesak Presiden Prabowo Subianto agar turun tangan memerintahkan Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati membebaskan Teguh dan Botok, serta menghentikan praktik yang mereka sebut sebagai “kill the messenger” — membungkam pembawa aspirasi rakyat.
Polisi: Pasal yang Dikenakan Sudah Sesuai
Menanggapi kritik tersebut, Dirreskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, menegaskan bahwa penetapan pasal terhadap dua pentolan AMPB sudah tepat.
“Pasal 160 KUHP diterapkan karena keduanya terbukti menghasut masyarakat untuk melakukan pemblokiran jalan,” ujar Dwi.
Selain itu, polisi juga menilai Teguh dan Botok berperan sebagai koordinator organisasi yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga Pasal 169 KUHP dan Pasal 192 KUHP ikut diterapkan.
“Mereka menghalangi jalan umum yang membahayakan keselamatan lalu lintas,” imbuhnya.
Kronologi: Aksi di Depan DPRD Berujung Blokade Pantura
Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menjelaskan bahwa aksi itu bermula pada Jumat (31/10/2025) ketika massa AMPB menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Pati untuk mengawal sidang hak angket Bupati Sudewo.
Namun ketika hasil sidang tak sesuai tuntutan massa, Teguh dan Botok disebut mengajak peserta aksi melakukan konvoi, lalu memblokir jalur Pantura Pati–Juwana sekitar pukul 18.30 WIB. Aksi tersebut sempat memicu kemacetan selama 15 menit sebelum akhirnya dibubarkan polisi.
Dari lokasi kejadian, aparat mengamankan dua mobil (Ford Ranger K-9365-FS dan Chevrolet D-8363-AM), beberapa pakaian, serta ponsel yang digunakan saat aksi.
Ancaman 6 hingga 15 Tahun Penjara
Kini, Teguh dan Botok dijerat dengan Pasal 192 ayat (1), Pasal 160, dan Pasal 169 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 hingga 15 tahun penjara.
Meski begitu, gelombang dukungan untuk keduanya terus berdatangan. Di media sosial, tagar #BebaskanBotokTeguh mulai ramai digunakan oleh warganet yang menilai aksi mereka adalah bentuk penyampaian aspirasi, bukan tindak pidana. (Red)
Komentar