SUARAMUDA, KOTA SEMARANG – Selama pertemuan puncak tiga hari, negara-negara BRICS menyetujui komunike bersama yang digelar di kota Kazan, Rusia, Rabu (23/10/2024).
Dokumen kesepakatan tersebut membahas berbagai krisis dan tantangan global serta menyerukan tatanan internasional yang lebih adil dan lebih setara. Dokumen itu juga menguraikan visi kelompok tersebut untuk tata kelola global, pembangunan ekonomi, dan kerja sama internasional.
Dilansir dari CNBC Indonesia, berikut enam poin yang ada di dalam komunike tersebut, seperti dikutip RT, Kamis (24/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Jadi Pusat Kekuasaan Baru
Kelompok tersebut menegaskan kembali komitmennya untuk mempromosikan tatanan dunia multipolar di mana semua negara memiliki hak bicara yang sama dalam urusan global.
Hal ini tercermin dalam seruan deklarasi tersebut untuk representasi yang lebih besar dari negara-negara berkembang di lembaga-lembaga internasional.
“Kami mencatat munculnya pusat-pusat kekuasaan baru, pengambilan keputusan kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi, yang dapat membuka jalan bagi tatanan dunia multipolar yang lebih adil, demokratis, dan seimbang,” demikian isi dokumen tersebut, menambahkan bahwa sistem seperti itu akan lebih bermanfaat bagi negara-negara berkembang daripada tatanan internasional yang dipimpin Barat saat ini.
Negara-negara BRICS menyambut baik pengaruh organisasi regional seperti Uni Afrika dan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) yang semakin besar.
Organisasi-organisasi ini dipandang sebagai platform penting untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, keamanan, dan pertukaran budaya di antara negara-negara anggotanya.
Deklarasi tersebut juga menyerukan penguatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dan perluasan Dewan Keamanan PBB untuk menyediakan representasi yang lebih besar bagi negara-negara berkembang.
2. Kesetaraan Kedaulatan dan Mitra Baru BRICS
Kelompok tersebut menekankan bahwa semua negara memiliki hak untuk mengejar jalur pembangunan mereka sendiri dan membuat keputusan tentang urusan internal mereka tanpa campur tangan dari negara lain.
“Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap semangat BRICS yang saling menghormati dan memahami, kesetaraan kedaulatan, solidaritas, demokrasi, keterbukaan, inklusivitas, kolaborasi, dan konsensus,” tulis kelompok tersebut.
Kelompok tersebut mencatat “minat besar” yang diungkapkan oleh negara-negara berkembang untuk bekerja sama, jika tidak bergabung, dengan blok tersebut, dan dengan demikian mendukung modalitas untuk kategori Negara Mitra BRICS yang baru.
“Kami sangat yakin bahwa memperluas kemitraan BRICS dengan negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang EMDC akan semakin berkontribusi dalam memperkuat semangat solidaritas dan kerja sama internasional sejati demi kepentingan semua pihak,” demikian pernyataan tersebut.
Anggota BRICS saat ini adalah Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Ethiopia, Mesir, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA). Arab Saudi belum meratifikasi undangan keanggotaannya.
Dengan hampir tiga lusin negara yang menyatakan minatnya untuk bergabung dengan blok ekonomi tersebut, Moskow menganggap pembentukan kategori mitra BRICS sebagai opsi terbaik untuk perluasan potensial.
3. Menentang Tindakan Pemaksaan Barat
Deklarasi tersebut mengutuk semua sanksi dan tindakan pemaksaan sepihak sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional, dan menyoroti implikasinya yang luas terhadap hak asasi manusia (HAM).
“Kami sangat prihatin dengan dampak yang mengganggu dari tindakan pemaksaan sepihak yang melanggar hukum, termasuk sanksi ilegal, terhadap ekonomi dunia, perdagangan internasional, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” demikian pernyataan deklarasi tersebut, yang mencatat bahwa sanksi ekonomi secara tidak proporsional memengaruhi masyarakat miskin dan rentan di negara-negara yang menjadi sasaran.
Kelompok tersebut juga mengutuk “tindakan sepihak yang diperkenalkan dengan dalih masalah iklim dan lingkungan” dan menentang “tindakan proteksionis sepihak yang sengaja mengganggu rantai pasokan dan produksi global serta mendistorsi persaingan.”
“Mengakui peran anggota BRICS sebagai produsen sumber daya alam terbesar di dunia, kami menggarisbawahi pentingnya memperkuat kerja sama di antara anggota BRICS di seluruh rantai nilai dan setuju untuk mengambil tindakan bersama guna menentang tindakan proteksionis sepihak,” demikian pernyataan kelompok tersebut.
4. Perdagangan Mata Uang Lokal yang Tidak Diskriminatif
“Kami mengakui manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan pada meminimalkan hambatan perdagangan dan memastikan akses yang tidak diskriminatif,” demikian isi dokumen tersebut, kemungkinan merujuk pada pengecualian Rusia dari sistem pembayaran SWIFT Barat setelah konflik Ukraina.
“Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara BRICS dan mitra dagang mereka,” lanjutnya, menyerukan pembentukan Prakarsa Pembayaran Lintas Batas BRICS.
“Dokumen tersebut juga mendukung proyek-proyek pembiayaan Bank Pembangunan Baru BRICS dalam mata uang lokal dan pertumbuhannya menjadi “lembaga pembangunan multilateral yang utama.”
Dalam pidatonya di pertemuan puncak pada Selasa, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa penggunaan mata uang lokal sebagai ganti dolar atau euro “membantu menjaga pembangunan ekonomi bebas dari politik sejauh mungkin di dunia saat ini.”
5. Timur Tengah
Deklarasi BRICS menyoroti pentingnya mempromosikan keamanan global melalui diplomasi, mediasi, dan dialog inklusif.
Sambil mengakui “perlunya menghormati masalah keamanan yang sah dan wajar dari semua negara,” kelompok tersebut menekankan “perlunya terlibat dalam upaya pencegahan konflik, termasuk melalui penanganan akar penyebabnya.”
“Kami tegaskan kembali keprihatinan mendalam kami atas memburuknya situasi dan krisis kemanusiaan di Wilayah Palestina yang Diduduki, khususnya eskalasi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai akibat dari serangan militer Israel,” bunyi deklarasi tersebut, yang mencatat bahwa operasi Israel telah “menyebabkan pembunuhan massal dan cedera warga sipil, pemindahan paksa, dan penghancuran infrastruktur sipil secara luas.”
Deklarasi tersebut menyerukan Hamas untuk segera membebaskan sandera Israelnya, dan agar Israel segera menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza.
Pengeboman dan invasi darat Israel ke Lebanon juga dikutuk, sementara sabotase terhadap ribuan perangkat komunikasi Hizbullah pada September digambarkan sebagai “serangan teroris.”
Dokumen tersebut mengutuk “kehadiran militer asing ilegal” di Suriah, merujuk pada sekitar 800 tentara AS yang masih berada di negara itu tanpa persetujuan Damacus, dan mengecam pengeboman Israel terhadap konsulat Iran di ibu kota Suriah, yang menewaskan Brigadir Jenderal Iran Mohammad Reza Zahedi dan delapan perwira militer Iran lainnya.
6. Ukraina
Karena negara-negara BRICS telah mengadopsi kebijakan netralitas terkait konflik Rusia-Ukraina, deklarasi tersebut tidak mengikat kelompok tersebut untuk mendukung kedua belah pihak.
Sebaliknya, deklarasi tersebut menekankan bahwa “semua negara harus bertindak secara konsisten dengan Tujuan dan Prinsip Piagam PBB” dan mengakui “proposal yang relevan untuk mediasi dan jasa baik yang ditujukan pada penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan diplomasi.”
Bahasa ini mirip dengan deklarasi yang dirilis bulan lalu oleh Brasil, China, dan selusin anggota lain dari kelompok ‘Sahabat Perdamaian’, yang menyerukan “penyelesaian yang komprehensif dan langgeng” untuk konflik tersebut.
Namun, Kyiv telah menolak semua proposal perdamaian kecuali proposalnya sendiri, yang menuntut Rusia membayar ganti rugi, memulihkan perbatasan Ukraina tahun 1991, dan menyerahkan pejabatnya untuk menghadapi pengadilan kejahatan perang – tuntutan yang ditolak oleh Moskow sebagai delusi.
Deklarasi KTT Kazan tidak terlalu memperhatikan krisis Ukraina, karena itu bukan isu utama bagi blok ekonomi tersebut, menurut Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov.
“Ya, ini adalah isu penting dalam agenda Rusia, tetapi itu jauh dari isu utama bagi BRICS. Dan itu tercermin persis seperti yang seharusnya dalam agenda BRICS,” kata Peskov. (Sumber: CNBC Indonesia)
Komentar