SUARAMUDA-Belum lama ini Komisioner KPID Jawa Tengah Anas Syahirul Alim meminta semua pihak memahami dari awal terkait undang-undang (UU), karena revisi UU adalah sebuah keharusan.
Hal itu dikatakan dalam program ‘Coffee Break’ Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang, di meeting room Gedung Dekanat (lantai 6) Kampus 1 Sampangan, Semarang, Rabu (5/6/2024) pekan lalu.
“Artinya bukan revisinya yang dihentikan, namun perlu adanya tranparansi dalam pembuatan Rancangan Undang-undang (RUU) penyiaran sehingga bisa tahu mana yang perlu dihilangkan atau bahkan ditambahkan, “jelas Anas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, modernisasi penyiaran sudah jauh di depan ditinjau dari isi UU nomor 32 tentang Penyiaran. Maka salah satu dampak besarnya adalah kebebasan penyiaran dalam ideologi.
Untuk itu perlu dijalinnya sinergitas dan kesepahaman antara lembaga pengawasan dan regulator seperti Dewan Pers, KPI dan lainnya sehingga tidak tumpang tindih.
Program ‘Coffee Break’ itu juga dihadiri Wakil Ketua PWI Jawa Tengah Zaenal Abidin Petir. Dalam presentasinya, sosok yang populer dengan nama Zaenal Petir itu menekankan pentingnya investigasi dalam media informasi.
“Investigasi dalam dunia jurnalistik ini tak boleh dihilangkan. Kita harus kritis dan kita pantas memberikan kritik terhadap pemerintah, “ujarnya.
Pilar Demokrasi
Zaenal Petir mengkhawatirkan hilangnya asas Pancasila dan UUD dalam draft RUU Penyiaran terbaru. Sementara itu, pakar politik Universitas Wahid Hasyim Semarang Agus Riyanto secara tegas menyebut bahwa media atau pers merupakan salah satu pilar demokrasi.
“Pers merupakan pilar keempat demokrasi, selain eksekutif, yudikatif dan legislatif. Sebagai salah satu pilar, maka fungsi pers adalah sebagai check and balances, “jelasnya.
Ia melihat saat ini telah terjadi penurun kualitas demokrasi secara bertahap, dan bahkan menuju ke arah otokrasi. Menurutnya fenomena ini dibarengi dengan menurunnya kebebasan sipil, termasuk pers.
“Kita dorong tetap adanya independensi pers, redaksional. Namun sebagai negara hukum, kita tetap patuh pada regulasi-regulasi tertentu yang bisa diterima oleh semua kalangan, “imbuhnya.
Agus juga menyatakan perlunya perbaikan dalam draft RUU Penyiaran yang saat ini masih digodog DPR. Meski demikian ia berharap revisi tersebut harus didasarkan pada proses dan substansi.
“Jangan ada pasal-pasal karet. Dan juga pasal yang menimbulkan pertentangan sehingga berbuntut pada polemik di masyarakat, “tutupnya.
Program diskusi ‘Coffee Break’ yang digagas Forum Mahasiswa Magister Ilmu Politik (Formapol) FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang tersebut melibatkan 50 peserta, dengan tiga narasumber yakni Komisioner KPID Jawa Tengah Anas Syahirul Alim, Wakil Ketua PWI Jawa Tengah Zaenal Abidin Petir serta pakar politik Unwahas Agus Riyanto. Adapun dialog yang dipandu jurnalis senior Kedaulatan Rakyat Isdiyanto tersebut berakhir pada pukul 12.30 wib. (***)
Komentar