SUARAMUDA.NET, YOGYAKARTA — Yang awalnya cuma “ikut bantu” program pemerintah, sekarang Muhammadiyah tancap gas bikin gerakan sendiri.
Program Makan Bergizi yang dulu nyambung ke MBG (Makan Bergizi Gratis), kini naik level jadi gerakan mandiri lewat pembentukan Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM).
Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, bilang jelas: BPPGM ini nggak akan bergantung sama program pemerintah. Targetnya? Jalan panjang, mandiri, dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari November 2024 kita mulai dari nol, sekarang sudah bertransformasi jadi BPPGM,” ujar Hilman saat ditemui di Gedoeng Moehammadijah, Yogyakarta, Minggu (26/4) akhir pekan lalu.
Awalnya, gerakan ini lahir dari Koordinator Nasional (Kornas) Makan Bergizi Muhammadiyah (MBM). Tujuannya simpel tapi krusial: bantu program pemerintah tetap on track, bersih dari praktik “moral hazard”, dan tetap berintegritas.
Tapi sekarang, ceritanya beda. Muhammadiyah lagi nyusun “peta jalan besar” supaya program ini bisa berdiri sendiri.
Mulai dari standar operasional, model investasi, sampai sistem keuangan—semua lagi dirancang biar solid dan seragam di seluruh Indonesia.
Hilman menegaskan, ke depan semua SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) bakal punya acuan yang jelas. Jadi bukan sekadar program bagi-bagi makanan, tapi sistem yang rapi dan berkelanjutan.
Sudah Menjangkau 30 Provinsi, Ratusan Ribu Penerima Manfaat
Direktur BPPGM, M. Nurul Yamin, membeberkan capaian yang nggak main-main. Dalam setahun, program ini sudah menjangkau 30 provinsi dan 143 kabupaten/kota, dengan total 404 ribu penerima manfaat.
Per 25 April 2026, 197 SPPG sudah beroperasi, sedangkan 21 masih tahap verifikasi. Disamping itu, terdapat 102 lagi sedang dibangun.
“Kita bangun program ini di atas tiga pilar: keamanan pangan, tata kelola yang amanah dan profesional, serta ekosistem yang berkelanjutan,” tegas Yamin.
Lebih dari sekadar program makan bergizi, inisiatif ini juga digadang-gadang jadi pintu masuk penguatan ekonomi umat. Jadi, bukan cuma soal gizi—tapi juga soal pemberdayaan.
Singkatnya, Muhammadiyah lagi nggak main-main: dari bantu program, sekarang bikin sistem sendiri. (Red)
Komentar