SUARAMUDA.NET, TULUNGAGUNG — Dinamika yang mengemuka di lingkar dalam Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai memantik respons dari kalangan aktivis.
Krisna Wahyu Yanuar, salah satu aktivis pergerakan, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut situasi yang tengah menjadi sorotan publik.
Menurut Krisna, apa yang terjadi saat ini tidak bisa lagi dipandang sebagai peristiwa administratif biasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, kemunculan sejumlah pejabat inti yang selama ini berada dalam orbit kekuasaan Bupati Gatut Sunu—sebagaimana diberitakan media lokal seperti Kabar Tulungagung—menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Ini bukan sekadar soal individu, tapi soal sistem yang sudah lama mengakar. Kalau KPK turun, maka harus sekalian dituntaskan, dibersihkan dari akar-akarnya,” ujarnya.
Krisna menyoroti bahwa nama-nama yang mencuat bukanlah figur periferal, melainkan bagian dari struktur inti birokrasi yang selama ini menopang jalannya pemerintahan.
Ia merujuk pada pola pemberitaan di Radar Tulungagung dan rilis resmi Kominfo yang berulang kali menampilkan para pejabat tersebut dalam berbagai agenda strategis bupati—mulai dari distribusi bantuan sosial, pengelolaan komunikasi publik, hingga pengendalian administrasi daerah.
Dalam pandangannya, kondisi ini memperlihatkan adanya jejaring kekuasaan yang terbangun tidak hanya melalui struktur formal, tetapi juga melalui kedekatan, loyalitas, dan distribusi peran di dalam birokrasi.
Lebih jauh, Krisna juga menyinggung pentingnya menelusuri relasi di luar pemerintahan, termasuk keterkaitan dengan aktor-aktor ekonomi yang selama ini memiliki pengaruh dalam dinamika daerah.
Ia menilai, pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika hanya menyasar individu di dalam struktur pemerintahan tanpa melihat jaringan yang lebih luas.
“Kalau hanya berhenti di pejabat, itu tidak cukup. Harus dilihat juga siapa yang bermain di belakang, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana relasi kekuasaan itu dibentuk,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar proses yang berjalan tetap mengedepankan transparansi kepada publik, guna menghindari spekulasi yang berlebihan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai perkembangan situasi tersebut.
Namun dorongan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis, mulai menguat—menandakan bahwa perhatian publik terhadap arah pemerintahan di Tulungagung kini tidak lagi bisa diabaikan. (Red)
Komentar