SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud, menilai pernyataan Saiful Mujani dengan diksi “menjatuhkan presiden” dinilai perlu disikapi secara jernih, proporsional, dan berlandaskan pada semangat kebangsaan.
Irvan Mahmud menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan pilar utama demokrasi yang tidak dapat diganggu gugat. Namun demikian, kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan komitmen terhadap konstitusi.
“Garuda Institute memandang bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian sah dari kehidupan demokrasi. Akan tetapi, penggunaan diksi yang berpotensi menimbulkan tafsir delegitimasi kekuasaan di luar mekanisme konstitusional perlu dihindari,” ujar Irvan dalam keterangannya, Selasa (7/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki instrumen yang jelas dalam mengatur dinamika kekuasaan, mulai dari pemilihan umum hingga mekanisme pengawasan dan koreksi melalui lembaga-lembaga negara.
Oleh karena itu, narasi yang berkembang di ruang publik seharusnya memperkuat, bukan justru mengaburkan, kepercayaan terhadap sistem tersebut.
Irvan juga menyoroti pentingnya peran intelektual publik dalam menjaga kualitas diskursus nasional. Dalam pandangannya, setiap pernyataan yang keluar dari figur akademik atau peneliti memiliki bobot yang lebih besar karena berpotensi membentuk opini dan arah berpikir masyarakat.
“Intelektual bukan hanya produsen gagasan, tetapi juga penjaga etika publik. Ketika bahasa yang digunakan cenderung provokatif, maka yang terancam bukan hanya stabilitas politik, tetapi juga kedewasaan demokrasi kita,” tegasnya.
Garuda Institute mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan akademisi, pengamat, dan pembuat opini, untuk kembali menempatkan kepentingan nasional sebagai orientasi utama dalam setiap pernyataan publik.
Dalam konteks ini, perbedaan pandangan harus tetap dikelola dalam kerangka dialog, bukan konfrontasi.
Lebih lanjut, Irvan menekankan bahwa tantangan demokrasi Indonesia saat ini bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga soal kedisiplinan dalam menggunakan kebebasan tersebut.
Tanpa kedisiplinan, ruang publik berisiko dipenuhi oleh narasi yang memperkeruh keadaan dan menjauhkan masyarakat dari substansi persoalan.
“Demokrasi yang sehat tidak lahir dari kebisingan, melainkan dari kejernihan berpikir. Kita membutuhkan kritik yang tajam, tetapi juga bertanggung jawab—yang memperbaiki, bukan yang merusak,” tambahnya.
Garuda Institute menegaskan komitmennya untuk terus mendorong ruang diskursus publik yang sehat, konstruktif, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta konstitusi.
Polemik ini diharapkan menjadi momentum refleksi bersama dalam menjaga arah demokrasi Indonesia ke depan. (Red)
Komentar