SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina mendadak memanas. Mantan Komisaris Utama Pertamina periode 2019–2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melontarkan pernyataan yang bikin ruang sidang senyap—bahkan publik terhenyak.
Tanpa basa-basi, Ahok menantang jaksa penuntut umum (JPU) untuk berani melangkah lebih jauh. Bukan cuma mengusut internal Pertamina, tapi juga memeriksa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, jika memang diperlukan.
Pernyataan itu disampaikan Ahok saat menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026), sebagaimana dilaporkan jurnalis KompasTV, Claudia Carla Sonia Septiana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Awalnya, JPU mengonfirmasi keterangan Ahok terkait pencopotan dua mantan direksi anak perusahaan Pertamina: Djoko Priyono, mantan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan Mas’ud Khamid, mantan Direktur PT Pertamina Patra Niaga.
Namun alih-alih membenarkan pencopotan itu, Ahok justru membela habis-habisan. Ia menegaskan bahwa kedua direksi tersebut adalah orang-orang berintegritas.
Menurut Ahok, Djoko dan Mas’ud justru punya komitmen kuat membenahi kilang dan tata kelola Pertamina Patra Niaga. Masalahnya, mereka memilih kehilangan jabatan ketimbang menandatangani pengadaan yang dianggap bermasalah.
Pengakuan Ahok pun berubah emosional. Ia mengaku menahan tangis saat mengetahui dua direksi yang ia nilai bersih dan berani justru disingkirkan.
“Ketika dia dicopot saya pun mau nangis. Saya telepon dia. Dia mengkritik sistem yang menurutnya tidak berbasis meritokrasi. Saya pikir BUMN ini keterlaluan,” ujar Ahok di persidangan.
Nada suaranya meninggi ketika menyinggung budaya di tubuh BUMN. Menurutnya, orang-orang yang berniat membenahi sistem justru disingkirkan. “Kenapa orang yang mau beresin, malah dicopot?” tegasnya.
Di akhir kesaksiannya, Ahok kembali melontarkan pernyataan yang paling menyedot perhatian publik. “Makanya saya selalu bilang ke jaksa, kalau mau periksa, periksa sekalian BUMN. Periksa Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik bisa dicopot?”
Pernyataan itu langsung menyebar luas dan memicu perdebatan publik. Sidang bukan lagi sekadar soal korupsi, tapi juga soal keberanian, integritas, dan sistem kekuasaan di tubuh BUMN. (Red)
Komentar