Oleh: Mansurni Abadi *)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Arogansi, lupa janji, dan tahan malu merupakan tiga karakter utama saat ini yang melekat pada diri pejabat di bumi pertiwi. Meski tak semua seperti itu namun sebagian besar akan berkarakter seperti itu.
Ambil contoh, misalnya saja Bupati Pati yang memberi teladan bagaimana menjadi pemimpin yang memiliki tiga karakter: arogan, lupa janji, dan tahan malu dalam satu waktu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mungkin Bapak Bupati sudah tuntas menerapkan prinsip “ing ngarep menehi tantangan” (di depan memberi tantangan), “ing tengah ora duwé isin“, (di tengah tak punya malu); dan ” ing mburi ngolek-ngolek alesan” (di belakang cari-cari alasan).
Pajak 250 % baginya bukan sebuah masalah asalkan rakyatnya sejahtera, di hadapan kamera dengan postur seperti penguin yang baru selesai mandi “Si Bapak Bupati” mengklarifikasi tidak sedang menantang rakyatnya.
Memang benar, dirinya tidak sedang menantang rakyat, lagipula mana ada seorang pejabat yang menantang rakyatnya sendiri. Tapi kalau dicermati, yang Bupati Pati lakukan hanyalah mengundang 50 ribu orang untuk merayakan kebijakannya dengan gegap gempita.
Lagipula di negeri yang amat kaya ini, bahkan tongkat dan kayu ketika ditanam belum tentu jadi apa-apa, persoalan pajak bukanlah sebuah masalah.
Apalagi pajak amat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara yang amat sayang dengan rakyatnya. Sangking sayangnya, negara bahkan “mengamankan” terlebih dahulu tanah dan rekening yang tidak lagi terpakai.
Tentu saja, arahan bupati untuk mengundang 50 ribu orang ke kantornya patut kita apresiasi apalagi amat jarang ada pejabat yang merindukan rakyat mengadakan “gathering” setelah dirinya terpilih.
Disatu sisi, kita pun harus mengapresiasi mentalitas bupati yang mungkin meniru “Genji Takiya” yang berani menghadapi kerumuman massa dengan riang gembira.
Toh, untuk dekat dengan rakyat, jika tidak bisa melalui prestasi dan kinerja, maka pergunakanlah kebijakan mencekik agar rakyat mengadakan gathering.
Setidaknya melalui kegiatan yang digagas Bupati Pati itu ada kerja-kerja tambahan bagi aparat kepolisian, TNI, atau Satpol PP yang sempat disalahkan oleh warganet karena mengangkut bantuan logistik gathering rakyat Pati pada Selasa (6/8) dengan alasan mengganggu ketertiban umum.
Padahal yang mereka lakukan saat itu— jika dilihat dari sudut pandang cinta sebagaimana nasehat Bupati Jember di kala wilayahnya krisis BBM—-merupakan upaya untuk meningkatkan lagi donasi logistik untuk keperluan gathering rakyat Pati .
Bupati Pati merupakan contoh dari karakter “Tung-tung Sahur”, anomali brain rot Italia yang memberi isyarat agar sesama warga Pati tidak melupakan kolektifitas dan terus merawat muak dalam bentuk hujatan yang dimaksimalkan.
Kepada rakyat Pati apapun latar belakang Anda, harusnya menyambut baik arahan Bupati melampuai sebatas hak berserikat dan berkumpul—tapi hak untuk mengibarkan bendera Jolly Roger setinggi-tingginya di hadapan kantor Bupati.
Kapan lagi memiliki Bupati yang ingin dekat dengan rakyat. Toh banyak pejabat lain yang diangkat oleh rakyat. Tiap bulan, mereka dapat gaji dari uang rakyat.
Setelah bertahta, para pejabat itu bergaya raja digdaya, lupa rakyat jelata. Agak sulit untuk tidak memaki pejabat semacam ini dengan sehimpun sumpah serapah tapi tidak dengan Bupati Pati.
Lalu kenapa bukan merah putih saja, yang harusnya diibawa sewaktu gathering ? Dalam konteks gathering untuk merayakan pajak yang tinggi, rasanya terlalu sakral jika membawa-bawa bendera Sang Saka Merah Putih.
Bendera Jolly Rogers rasanya pantas untuk menegaskan bersama Bupati Pati pastinya jika Indonesia perlu di bajak ke arah yang lebih baik.
Agar kelak, memiliki pejabat yang ideal pada tiga bagian tubuhnya sebagaimana kata Plato: “di mana pada bagian atas dia berbicara kebijaksaan, di bagian tengah dia bertindak dengan penuh keberanian, dan dibagian bawah mampu mengendalikan nafsunya”. (Red)
*) Mansurni Abadi, Mahasiswa Universitas Avondale Australia
Komentar