Oleh: Iga Nuridatul Mawalia*)
SUARAMUDA, SEMARANG –Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sidoarjo menjadi salah satu strategi penting dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi lokal.
Namun, tantangan utama dalam pelaksanaannya adalah alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan prioritas daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program UMKM kerap terpinggirkan oleh proyek infrastruktur besar, meskipun sektor ini memiliki potensi besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kurangnya sinergi dalam perencanaan keuangan daerah memperumit upaya pemberdayaan UMKM.
Misalnya, bantuan modal atau pelatihan sering kali tidak terdistribusi dengan merata akibat perencanaan yang tidak berbasis data kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan yang lemah membuat efektivitas program sulit diukur.
Prioritaskan Transparansi Anggaran
Solusi untuk tantangan ini adalah memperkuat perencanaan keuangan berbasis kinerja dengan melibatkan masyarakat.
Transparansi anggaran harus ditingkatkan untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak pada pertumbuhan UMKM.
Dengan perencanaan yang partisipatif, Sidoarjo dapat memaksimalkan potensi ekonomi lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer dana pusat.
Langkah ini tidak hanya membantu UMKM berkembang, tetapi juga memperkuat struktur keuangan daerah secara keseluruhan, menciptakan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sidoarjo sering menemui kendala dalam perencanaan keuangan daerah.
Salah satu contoh nyata dapat dilihat di Desa Jabon, yang memiliki potensi besar dalam industri kerajinan berbasis limbah.
Meski beberapa pelaku UMKM telah mendapat pelatihan, kurangnya alokasi anggaran untuk pemasaran dan pengadaan alat modern menghambat perkembangan mereka.
Sebagai perbandingan, Kecamatan Taman berhasil meningkatkan daya saing UMKM melalui program dana bergulir yang didukung transparansi keuangan.
Dengan pendampingan yang konsisten, pelaku UMKM di sana berhasil memperluas pasar hingga ke luar kota.
Contoh ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan daerah yang tepat sasaran dan berbasis data dapat menghasilkan dampak nyata.
Pemerintah Sidoarjo perlu mengintegrasikan alokasi anggaran UMKM ke dalam prioritas daerah secara lebih strategis, demi memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal. (Red)
*) Iga Nuridatul Mawalia, mahasiswa Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Komentar