Hampir 200 Ribu Orang Tanda Tangani Petisi Tolak PPN 12%, Apa Tetap Mau Disahkan?

- Penulis

Kamis, 26 Desember 2024 - 06:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAMUDA, SEMARANG – Sebuah petisi berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” terus mendapatkan dukungan dari sejumlah masyarakat, hingga per hari ini, Selasa (24/12/2024) ditandatangani hampir 200.000 orang.

Dilansir CNBC (24/12/2024), petisi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tersebut telah ditandatangani oleh 187.062 orang di situs Change.org.

Pelopor dari petisi ini ialah sebuah akun bernama Bareng Warga. Akun itu telah memulai petisi sejak 19 November 2024. Pada 25 November 2024 lalu, penandatangan petisi tolak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% baru sebanyak 6.700 warga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akun tersebut pun turut melampirkan alasan pentingnya petisi ini dibuat. Salah satu narasi yang dituliskan dalam alasan petisi ini dibuat ialah kenaikan PPN bisa membuat barang-barang yang dibutuhkan masyarakat umum menjadi mahal, mulai dari sabun mandi hingga BBM.

Baca Juga :  Presiden Rusia Putin Akan Berkunjung ke Beberapa Negara Asia, Mampir Indonesia?

“Rencana menaikan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat,” dikutip dari lama Change.org.

“Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” tulis akun Bareng Warga dalam bagian alasan petisi ini dibuat.

Mereka juga melampirkan pendapat bahwa daya beli masyarakat hingga kini terus anjlok didasari pada data tingginya jumlah pengangguran terbuka yang mencapai 4,91 juta orang pada Agustus 2024.

Di sisi lain, jumlah pekerja formal di Indonesia juga sangat tinggi, mencapai 57,94% dari total jumlah pekerja di Indonesia yang sebanyak 144,64 juta orang.

Baca Juga :  Soal Kenaikan Pajak 12 Persen, Begini Perbandingan Indonesia versus Vietnam: Jelas Beda, Bos!

Dari sisi pendapatan masyarakat pekerja mereka anggap juga sangat kecil yakni hanya Rp 5,06 juta di Jakarta pada 2024.

UMP Jakarta itu mereka anggap jauh lebih kecil dari kebutuhan hidup layak Jakarta yang sebesar Rp 14 juta per bulan. Mereka mengutip data Badan Pusat Statistik pada 2022.

“PPN terus dipaksakan naik, niscaya daya beli bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas. Atas dasar itu, rasa-rasanya Pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam UU HPP. Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana,” tulis akun Bareng Warga. (Red/ sumber: CNBC)

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bukan Sekadar Kawasan Pabrik, Industropolis Batang Bidik Jadi Magnet Industri Dunia
Ketika Partai Politik dan Masyarakat Ramai-ramai Desak Pemakzulan Wapres Gibran
Kejutan dari PSI! Tiga Petinggi Sekaligus Angkat Kaki, Ada Giring hingga Raja Juli
Jalan Jakarta Jadi Korban Proyek Galian, Mahasiswa Desak PAM Jaya Tak Cuma Janji!
DPC PPP Tegal Nyatakan Dukungan pada Ketum Mardiono soal Evaluasi Pengurus DPP di Rakornas III
Bahlil Naik Pitam! Beri Ultimatum 3×24 Jam kepada Penyebar Isu, Golkar Ikut Terseret
Indonesia Jangan Cuma Jadi Pasar Tiongkok! FGD Sino-Nusantara Institute di Semarang Dorong Transfer Teknologi dan Investasi Berkualitas
Politik Indonesia Makin Liar? SBY Bersuara, PDIP Desak Dalang Penyadapan Prabowo Dibongkar
Berita ini 14 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:26 WIB

Ketika Partai Politik dan Masyarakat Ramai-ramai Desak Pemakzulan Wapres Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 09:41 WIB

Kejutan dari PSI! Tiga Petinggi Sekaligus Angkat Kaki, Ada Giring hingga Raja Juli

Senin, 9 November 2026 - 19:10 WIB

Jalan Jakarta Jadi Korban Proyek Galian, Mahasiswa Desak PAM Jaya Tak Cuma Janji!

Senin, 9 November 2026 - 19:00 WIB

DPC PPP Tegal Nyatakan Dukungan pada Ketum Mardiono soal Evaluasi Pengurus DPP di Rakornas III

Sabtu, 7 November 2026 - 16:05 WIB

Bahlil Naik Pitam! Beri Ultimatum 3×24 Jam kepada Penyebar Isu, Golkar Ikut Terseret

Berita Terbaru

Rutinitas santri di pesantren. (Gambar: pinterest)

OPINI

Menatap Krisis Legitimasi dan Urgensi Reformasi Pesantren

Kamis, 12 Nov 2026 - 08:23 WIB