SUARAMUDA, SEMARANG — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak 2024 telah berakhir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil dari pemilihan bupati dan wakil bupati dan/ pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur di seluruh Indonesia.
Tak terkecuali pemilu di Kota Depok, Jawa Barat, yang dimeriahkan oleh dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok.
Kedua pasangan itu adalah Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq, paslon 1 dan Supian Suri-Chandra Rahmansyah, paslon 2. (Kompas, 27/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai kontestasi, menetapkan calon wali kota dan wakil wali kota Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai pemenang Pilkada Depok 2024 setelah unggul dari Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq.
Berdasarkan rekapitulasi KPU, paslon 2 Supian-Chandra berhasil mengantongi 451.785 suara atau 53,24 persen. Sedangkan paslon 1 Imam-Ririn yang diusung PKS-Golkar memperoleh 396.863 suara atau 46,76 persen. (CNN, 6/12/2024).
Pilkada Depok 2024 kali ini, selain membuktikan tumbangnya dominasi PKS yang beberapa kali pemilu selalu keluar sebagai ‘Jawara’, juga menyisakan problem demokrasi di aras lokal.
Golput 38 Persen
Betapa tidak, dari total 1.427.674 jumlah pemilih di Kota Depok, sekitar 38,29 persen warga kota ini yang golput.
Berdasarkan data KPU, total pemilih 881.012 dari DPT (Daftar Pemilih Tetap), sehingga diketahui ada sekitar 500.000 pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.(Tempo.co, 3/12/2024).
Pemilu sebagai pesta demokrasi seharusnya dapat dijadikan sebagai momentum untuk menentukan arah politik dan pembangunan kota dalam lima tahun ke depan.
Masyarakat sebagai partisipan pemilih, sudah semestinya lebih memperhatian visi, misi dan gagasan terutama dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan yang lebih inklusif, kesehatan yang layak, dan pengembangan ekonomi yang lebih merata.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa pilihan yang diambil benar-benar mencerminkan keinginan rakyat.
Masyarakat juga harus memanfaatkan hak suaranya dengan bijak, mempertimbangkan visi dan misi calon walikota, serta track record mereka dalam menangani isu-isu yang relevan.
Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif melalui diskusi publik, debat, dan media sosial untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja calon walikota yang lampau.
Sayangnya, partisipasi masyarakat justru merosot, mencapai angka 38 persen. Padahal, merujuk Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto (2008), gelaran Pilkada menunjukan ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan dalam proses menentukan arah dan kebijakan politik negara, untuk menentukan nasib dari sebuah negara selama lima tahun ke depan.
Kini Pilwakot Depok telah berakhir, dan paslon Supian-Chandra secara sah menjadi pasangan wali kota dan wakil wali kota untuk lima tahun mendatang.
Namun PR demokrasi kita adalah, memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya peran partisipasi masyarakat secara langsung dalam perpolitikan.
Bukankah Amin Rais (2020) telah mengingatkan kita, bahwa suatu kegiatan negara yang dilaksanakan oleh rakyat juga atas persetujuan dari rakyat itu sendiri? Karena sesungguhnya, kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat.
Dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu adalah kunci untuk memastikan bahwa pilihan yang diambil benar-benar mencerminkan keinginan rakyat serta membawa manfaat bagi semua warga Depok. (Red)
*) Penulis: Eka Nurjanah & Muhamad Ihsan Gunawan, mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang
**) Artikel ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Politik, Dosen pengampu: Dr. Herdi Wisman Jaya
Komentar