Oleh: Zaenab Adinda Mulyana Zainal *)
SUARAMUDA, KOTA SEMARANG — Dunia internasional dikejutkan oleh pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, khususnya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Kazan, Rusia (25/10/2024) lalu.
Hadir di acara KTT, Menlu Sugiono mengungkapkan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan organisasi BRICS. Dalam statemennya, Sugiono juga menegaskan bahwa upaya keanggotaan Indonesia bukanlah bertujuan untuk memilih blok tertentu. Sebaliknya, upaya itu justru mempertegas politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui pernyataannya, Sugiono ingin menunjukkan bahwa upaya itu juga untuk membuktikan Indonesia perlahan-lahan merangkak dari negara berkembang menjadi negara maju dengan mengutamakan kerja sama beberapa aktor negara.
Hal ini telah diperkuat juga dengan perwujudan politik bebas aktif Indonesia, yang menjadikan Indonesia bebas untuk melakukan kerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia agar dapat memperkuat serta meningkatkan perekonomian guna mewujudkan cita-cita nasional.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana (dalam Antara) menilai positif keinginan Indonesia bergabung dalam keanggotaan BRICS. Hal ini ditujukan agar Indonesia tidak hanya terfokus pada Barat, lewat organisasi OECD atau Organisation for Economic Co-operation and Development.
Sebab, OECD merupakan salah satu organisasi internasional yang didominasi negara-negara Barat seperti Australia, Austria, Belgia, Kanada, Kolombia dan berfokus pada aspek ekonomi dengan melakukan standarisasi kebijakan ekonomi ala Barat.
Maka, wacana masuknya Indonesia dalam negara-negara BRICS yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan menjadi lazim dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan krisis global di masa depan.
Keuntungan Jadi Anggota BRICS
Dianalisis lebih lanjut, bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS tentu saja akan memberi keuntungan yang signifikan bagi Indonesia. Apalagi, kantor berita Antara menyebut bahwa OECD saat ini tak sekuat dulu. Di sisi lain, pasar dalam organisasi BRICS lebih menjanjikan serta jauh lebih unggul.
Turut serta masuk sebagai anggota BRICS juga akan mengurangi ketergantungan Indonesia dari patokan mata uang dolar Amerika Serikat. Kini, BRICS juga telah menyiapkan pembentukan mata uang cadangan baru, yang diusung dengan konsep mata uang lokal. Dan nantinya mata uang itulah yang akan dipergunakan negara-negara anggota BRICS dalam transaksi perdagangan dan investasi antar negara anggota (Antara).
Adanya mata uang BIRCS yang saat ini dirancang setidaknya memudahkan pembayaran lintas batas negara yang lebih simpel, ongkos biaya yang lebih rendah, lebih efisien, dan transparan, serta mengurangi hambatan perdagangan antar negara-negara anggota.
Perencanaan mata uang BRICS yang memiliki nilai cukup tinggi ini dapat menegaskan kembali bahwa negara-negara yang tergabung di dalam keanggotaan BRICS bisa berdiri mandiri sambil bersaing dengan sistem keuangan standarisasi internasional yang didominasi oleh dolar AS.
Berdasarkan data, sekitar 90 persen dari semua perdagangan mata uang di dunia. Sehingga hal itu menyebabkan negara-negara yang bergantung pada dolar AS harus mengikuti yurisdiksi serta kebijakan Amerika Serikat agar dapat menghindari sanksi dari negara-negara Barat.
Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS dinilai positif. Pasalnya media menganggap bahwa konteks tersebut dapat membantu Indonesia agar bisa menjalin kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara lain, selain itu mencegah adanya konflik dan membawa keuntungan bersama. (Red)
*) Zaenab Adinda Mulyana Zainal, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta
Komentar