Oleh: Agus Siswanto, Pemerhati organisasi kemasyarakatan dan dinamika politik nasional; alumnus Program Magister Ilmu Politik (MIP) Universitas Wahid Hasyim Semarang
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Dalam politik, sebuah gagasan besar pada akhirnya membutuhkan kendaraan. Selama gagasan hanya menjadi slogan, ia akan berhenti sebagai wacana.
Tetapi ketika gagasan ingin diterjemahkan menjadi kebijakan, program, bahkan keputusan politik, dibutuhkan organisasi yang memiliki struktur, kader, basis massa, dan akses terhadap ruang kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa batas antara organisasi kemasyarakatan (ormas), gerakan relawan, dan partai politik sesungguhnya tidak selalu tegas. Nasional Demokrat, misalnya, lahir sebagai organisasi kemasyarakatan sebelum kemudian bertransformasi menjadi Partai NasDem.
Transformasi tersebut menunjukkan satu hal penting: perubahan dari gerakan sosial menjadi partai politik bukan pekerjaan yang bisa dilakukan secara tiba-tiba.
Dibutuhkan proses panjang berupa konsolidasi organisasi, pembangunan struktur, kaderisasi, hingga penyiapan infrastruktur politik. Kini pertanyaan serupa mulai mengemuka di tubuh Projo.
Sejumlah pengurus daerah, dari Purwakarta hingga Sulawesi Selatan, secara terbuka mendorong Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo untuk membuka diskusi mengenai kemungkinan transformasi organisasi tersebut menjadi partai politik.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar “Apakah Projo akan menjadi partai politik?” Namun pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: Jika Projo benar-benar menjadi partai politik, apakah Projo sudah siap?
Dari Relawan ke Partai Politik
Projo memiliki sejarah yang berbeda dengan partai politik pada umumnya. Ia tumbuh dari gerakan relawan dan selama bertahun-tahun memainkan peran sebagai kekuatan politik yang berada di luar struktur partai.
Kekuatan utama Projo selama ini terletak pada jaringan relawan, loyalitas kader, serta kemampuan mengorganisasi dukungan politik di berbagai daerah. Namun, menjadi organisasi relawan dan menjadi partai politik adalah dua dunia yang berbeda.
Dalam gerakan relawan, ikatan dapat dibangun berdasarkan kesamaan gagasan dan dukungan terhadap figur atau agenda tertentu. Sementara partai politik membutuhkan sesuatu yang jauh lebih kompleks: struktur organisasi permanen, sistem kaderisasi, mekanisme pengambilan keputusan, basis keanggotaan, disiplin organisasi, pembiayaan, hingga kemampuan memenangkan kontestasi elektoral.
Karena itu, jika Projo benar-benar hendak melangkah ke arah partai politik, transformasi tersebut tidak cukup hanya dengan mengganti nama, logo, atau atribut organisasi. Yang harus dibangun adalah rumah politik baru. Dan membangun rumah politik membutuhkan fondasi yang kuat.
Belajar dari Jalan NasDem
Perjalanan Nasional Demokrat menjadi Partai NasDem memberikan salah satu contoh bahwa transformasi organisasi menuju partai politik membutuhkan persiapan panjang.
Konsolidasi struktur hingga daerah, penyiapan kader, pembangunan basis massa, serta pemenuhan berbagai persyaratan administratif merupakan pekerjaan yang tidak selesai dalam hitungan minggu atau bulan.
Secara hukum, pendirian partai politik juga memiliki persyaratan yang tidak sederhana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur antara lain mengenai cakupan kepengurusan, keterwakilan perempuan, kantor tetap, serta persyaratan administratif lainnya.
Artinya, keputusan politik untuk membentuk partai harus berjalan beriringan dengan kesiapan organisasi. Di sinilah persoalan Projo menjadi menarik.
Secara modal politik, Projo sesungguhnya tidak memulai dari titik nol. Jaringan organisasi telah berkembang di berbagai daerah. Kader dan simpatisannya juga telah memiliki pengalaman dalam berbagai kontestasi politik sejak Kongres I Projo pada 2014. Namun, modal politik tidak otomatis menjadi modal kepartaian.
Jaringan relawan harus ditransformasikan menjadi struktur organisasi yang memenuhi ketentuan hukum. Simpatisan perlu dipetakan menjadi basis keanggotaan yang jelas. Kader harus disiapkan bukan hanya untuk memenangkan dukungan, tetapi juga untuk menjalankan fungsi partai.
Dan yang tidak kalah penting, Projo harus menyatukan visi antara pusat dan daerah. Sebab partai politik bukan sekadar organisasi yang memiliki banyak orang.
Partai adalah organisasi yang harus mampu mengambil keputusan, menjaga disiplin, mengelola konflik, dan mempertahankan soliditas ketika kepentingan mulai beragam.
Jawa Tengah dan Pertanyaan tentang Basis Politik
Dalam konteks tersebut, Jawa Tengah memiliki posisi strategis. Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih di Jawa Tengah mencapai lebih dari 28,2 juta, tersebar di 35 kabupaten/kota.
Besarnya jumlah pemilih membuat Jawa Tengah menjadi salah satu arena politik paling penting bagi setiap kekuatan politik yang ingin membangun basis nasional.
Bagi Projo, Jawa Tengah juga memiliki arti penting karena jaringan organisasi dan pengalaman politiknya telah terbentuk selama bertahun-tahun.
Jika transformasi menjadi partai benar-benar terjadi, kesiapan struktur di Jawa Tengah akan menjadi salah satu ukuran penting.
Bukan hanya soal berapa banyak pengurus yang bisa dikumpulkan, tetapi seberapa solid organisasi tersebut bekerja di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, hingga akar rumput.
Pemilu 2029 mungkin masih terlihat cukup jauh. Namun, dalam politik, waktu empat tahun bukanlah waktu yang panjang untuk membangun partai baru. Justru karena itu, pekerjaan harus dimulai jauh sebelum masa pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
Tetapi, Apakah Projo Benar-Benar Siap?
Di sinilah pertanyaan yang lebih kritis perlu diajukan. Menjadi partai politik memang membuka peluang bagi Projo untuk memperjuangkan gagasan melalui jalur legislasi dan kekuasaan. Tetapi pada saat yang sama, transformasi tersebut juga membawa konsekuensi besar.
Pertama, Projo harus mengubah kultur organisasi. Kultur relawan yang selama ini relatif cair harus bertransformasi menjadi kultur organisasi politik yang lebih permanen dan terstruktur.
Kedua, Projo harus membangun kaderisasi. Partai politik tidak bisa hanya bergantung pada figur tertentu. Ia harus memiliki generasi kader yang mampu bekerja di parlemen, pemerintahan, organisasi, dan masyarakat.
Ketiga, Projo harus memiliki gagasan politik yang lebih luas. Dukungan terhadap figur atau pemerintahan tertentu tidak cukup menjadi fondasi sebuah partai dalam jangka panjang.
Partai membutuhkan platform politik yang menjawab persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, industri, lingkungan, teknologi, hingga hubungan internasional.
Keempat, Projo harus siap menghadapi kompetisi. Jika menjadi partai, Projo tidak lagi hanya berhadapan dengan kritik sebagai organisasi relawan. Ia akan masuk langsung ke arena persaingan dengan partai-partai yang telah memiliki mesin politik, kader, pemilih loyal, dan pengalaman elektoral.
Kelima, Projo harus mampu menjawab pertanyaan tentang identitas politiknya sendiri. Untuk siapa partai ini berdiri? Apa yang membedakannya dengan partai-partai yang sudah ada?
Kelompok masyarakat mana yang hendak diwakili? Dan apa alasan pemilih harus memilih partai baru tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang justru akan menentukan apakah sebuah partai baru mampu bertahan atau hanya menjadi fenomena sesaat.
Rumah Baru Harus Mulai Dibangun
Karena itu, persiapan tidak harus menunggu keputusan resmi DPP. Jika wacana transformasi tersebut serius untuk dibahas, DPW dan DPC dapat mulai melakukan pekerjaan yang bersifat organisatoris dan tidak bertentangan dengan status Projo sebagai organisasi saat ini.
Pertama, memetakan basis keanggotaan. Data kader dan simpatisan perlu dirapikan sehingga organisasi mengetahui secara nyata kekuatan dan persebaran jaringannya.
Kedua, memperkuat struktur organisasi. Konsolidasi di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan harus dilakukan secara sistematis, termasuk memastikan keterwakilan perempuan dan regenerasi kepemimpinan.
Ketiga, menyiapkan administrasi organisasi. Dokumentasi kepengurusan, sekretariat, keanggotaan, dan berbagai dokumen pendukung perlu ditata sejak dini.
Keempat, memperkuat kaderisasi. Anak-anak muda tidak cukup hanya dijadikan simpatisan. Mereka harus diberi ruang untuk belajar politik, memimpin organisasi, menyusun gagasan, dan memahami persoalan masyarakat.
Kelima, membangun dialog publik. Wacana menjadikan Projo sebagai partai sebaiknya tidak hanya dibicarakan di ruang internal organisasi. Publik perlu diberi kesempatan untuk mengetahui gagasan, arah, serta alasan di balik kemungkinan transformasi tersebut.
Dengan begitu, perubahan organisasi tidak terlihat sebagai sekadar manuver untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi sebagai proses politik yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bukan Sekadar Ganti Baju
Pada akhirnya, menjadi partai politik bukan sekadar perubahan status hukum. Ia adalah perubahan tanggung jawab. Dan sebagai organisasi relawan, Projo dapat memainkan peran sebagai kekuatan masyarakat yang mendukung, mengawal, sekaligus mengkritisi kebijakan.
Tetapi sebagai partai politik, tanggung jawabnya menjadi jauh lebih besar: menawarkan program, merekrut dan menyiapkan kader, mengikuti pemilu, memenangkan suara rakyat, serta mempertanggungjawabkan kebijakan ketika memperoleh kekuasaan.
Karena itu, jika suatu hari Projo benar-benar memutuskan untuk menjadi partai politik, pekerjaan terbesarnya bukan deklarasi. Pekerjaan terbesarnya justru membangun kepercayaan publik.
NasDem pernah menunjukkan bahwa transformasi dari organisasi masyarakat menjadi partai politik dapat ditempuh. Tetapi setiap organisasi memiliki sejarah, karakter, dan tantangan yang berbeda.
Dalam konteks ini, Projo tidak cukup hanya meniru perjalanan tersebut. Projo harus menemukan model politiknya sendiri. Maka, pertanyaan “Projo menjadi partai politik, siapkah?” sesungguhnya bukan hanya ditujukan kepada DPP.
Pertanyaan itu juga harus dijawab oleh seluruh jaringan Projo di daerah. Apakah strukturnya siap? Apakah kadernya siap? Apakah gagasannya siap? Dan yang paling penting, apakah masyarakat membutuhkan partai politik baru bernama Projo?
Jika jawabannya kelak adalah iya, maka rumah baru itu harus mulai dibangun dari sekarang. Bukan terburu-buru mendeklarasikannya, melainkan mempersiapkan fondasinya.
Sebab dalam politik, keputusan mungkin dibuat dalam satu hari. Tetapi membangun kekuatan politik yang benar-benar dipercaya rakyat membutuhkan waktu bertahun-tahun. Rumah politik yang kokoh tidak dibangun ketika badai sudah datang. Ia dibangun jauh sebelum itu. (Red)
Komentar