Oleh: Ali Achmadi, peminat masalah sosial, tinggal di Pati
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Ada daerah yang rakyatnya terkenal karena ramah. Ada yang terkenal karena dagangannya. Pati agaknya punya tambahan satu ciri: rakyatnya punya bakat untuk tidak terlalu lama diam kalau merasa diperlakukan semena-mena.
Jauh sebelum istilah demo, aksi massa, apalagi viral, sudah ada Samin Surosentiko. Ia memang bukan tokoh yang lahir di Pati, melainkan dari Blora. Tetapi ajarannya menyebar sampai Pati dan menjadi bagian dari sejarah perlawanan masyarakat di kawasan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Samin melawan Belanda dengan cara yang mungkin membuat pejabat kolonial pusing tujuh keliling: tidak membayar pajak, tidak mau tunduk pada aturan yang dianggap tidak adil, menolak kerja paksa, tetapi juga tidak mengangkat senjata.
Perlawanan model Samin ini sederhana: kalau aturan dibuat untuk menindas rakyat, maka rakyat tidak harus selalu melawannya dengan senjata. Kadang cukup dengan berkata, “Tidak.” Dan kata “tidak” ternyata bisa sangat merepotkan kekuasaan.
Di Pati sendiri, pengaruh gerakan Samin pernah muncul di Kayen, Sukolilo dan sejumlah wilayah lain. Bahkan pada masa itu ada pengikut Samin yang menyerukan agar rakyat tidak membayar pajak kepada pemerintah kolonial.
Belanda tentu tidak suka. Penguasa memang biasanya punya penyakit yang sama sejak zaman dulu: senang kalau rakyat patuh, tetapi mudah tersinggung kalau rakyat bertanya.
Lebih dari seabad kemudian, suasananya berubah. Belanda sudah tidak ada. Pajak tetap ada. Pemerintahan tetap ada. Kantor-kantor semakin banyak. Seragam semakin rapi. Spanduk pelayanan masyarakat semakin indah. Tetapi rakyat tetap rakyat.
Maka muncullah nama Supriyono alias Botok dalam gelombang perlawanan sipil masyarakat Pati beberapa tahun terakhir. Ia dikenal sebagai salah satu penggerak Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah dan persoalan yang dianggap memberatkan masyarakat.
Ketika penguasa daerah, Bupati Sudewo, merasa paling berkuasa dan menaikkan tarif PBB-P2 seenak jidat hingga 250 persen, DNA Samin itu mendidih lagi.
Tampillah Supriyono alias Mas Botok. Pria sederhana ini menggalang puluhan ribu massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengepung Alun-alun dan Pendopo.
Pejabat yang biasanya duduk manis di kursi empuk terpaksa keluar nemuin rakyat, membatalkan kenaikan pajak, bahkan harus minta maaf secara terbuka. Tidak berhenti di situ, Bupati yang sok jagoan itu belakangan malah kena kasus korupsi dan dicokok KPK. Logika rakyat akhirnya menemukan kebenaran.
Dan Pati ternyata terlalu sempit buat perlawanan Mas Botok. Pada 27 Agustus 2026, panggung perlawanan itu pindah ke Jakarta. Meski sempat dikerjain dengan urusan rekening donasi yang diusut-usut, Mas Botok dan rombongan Pati tetap ngluruk ke Gedung DPR RI.
Penampilannya? Cuma kaos hitam dan sandal jepit. Tapi gertakannya bikin politisi Senayan merinding: “Sahkan RUU Perampasan Aset Sekarang Juga!”
Rakyat Pati rupanya punya ingatan panjang tentang satu hal: kekuasaan boleh kuat, tetapi tidak boleh merasa selalu benar. Samin mengajarkan pembangkangan dengan diam. Botok memilih berbicara keras. Yang satu menghadapi penguasa kolonial. Yang lain menghadapi penguasa dalam sistem demokrasi.
Beda zaman. Beda cara. Tetapi pesannya hampir sama: Jangan mengira rakyat diam karena takut. Bisa jadi rakyat sedang menghitung, kapan harus berkata: cukup.
Dan bagi penguasa, barangkali kalimat itulah yang paling mahal. Sebab ketika rakyat sudah sampai pada titik “cukup”, biasanya yang berubah bukan suara rakyat. Yang mulai bergetar justru kursi kekuasaan.
Dari Mbah Samin sampai Mas Botok, pesannya satu: Wong Pati itu adem kalau ‘diuwongke’ tapi kalau dipajaki sembarangan, dipertontonkan korupsi dan kesewenang wenangan pejabat, mereka bakal datang bawa keranda perlawanan.
Penguasa boleh punya jabatan, punya stempel, dan punya pengawal. Tapi wong Pati punya cara dan logika akal sehat yang bikin penguasa serasa dipukuli pakai kenyataan. (Red)
Komentar