Oleh: Nelson Gustaf Wanma, Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Ada ironi besar yang terus berulang di bumi Papua. Tanah ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, hutan tropis terluas yang tersisa di Asia Tenggara, sumber daya mineral bernilai triliunan rupiah, dan lautan yang oleh para ilmuwan kelautan disebut sebagai jantung keanekaragaman hayati laut dunia.
Namun di balik semua kemewahan alam itu, masyarakat Papua justru menyaksikan kekayaannya digerus, sedikit demi sedikit, tanpa pernah benar-benar merasakan manfaatnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironi ini bukan hal baru. Ia sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, dari satu rezim ke rezim berikutnya, dari satu janji pembangunan ke janji pembangunan lainnya.
Yang berubah hanyalah nama proyeknya. Yang tetap sama adalah siapa yang menanggung beban paling berat: masyarakat adat yang hidupnya paling bergantung pada alam, namun paling tidak punya kuasa atas nasib alam itu sendiri. Kali ini, kita perlu berbicara tentang laut.
Raja Ampat: Surga yang Sedang Dihancurkan
Raja Ampat bukan sekadar nama destinasi wisata kelas dunia yang sering menghiasi sampul majalah perjalanan. Ia adalah salah satu ekosistem laut paling kaya dan paling penting di planet ini.
Perairan di Papua Barat Daya ini menjadi rumah bagi lebih dari 550 jenis terumbu karang dan 1.400 spesies ikan, sebuah angka yang tidak tertandingi oleh wilayah laut mana pun di dunia.
Para peneliti kelautan menyebutnya sebagai pusat segitiga karang global, titik paling vital dari jaringan kehidupan laut yang membentang dari Filipina hingga Papua Nugini.
Nelayan lokal, masyarakat adat pesisir, dan pelaku wisata bahari selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan ekosistem ini secara harmonis.
Mereka tahu kapan musim ikan tiba, di mana karang tumbuh subur, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kelestarian.
Pengetahuan itu bukan sekadar tradisi, ia adalah sistem pengelolaan sumber daya yang telah teruji oleh waktu. Tapi hari ini, laut itu sedang sakit.
Hasil investigasi yang dilakukan Auriga Nusantara bersama Insight Earth mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan: aktivitas pertambangan nikel yang terus meluas di Raja Ampat telah menyebabkan sedimentasi serius di perairan pesisir sekaligus kerusakan terumbu karang yang signifikan.
Analisis citra satelit menunjukkan perubahan tutupan lahan yang nyata di Pulau Gag, Kawei, dan Manuran, ketiganya masuk dalam kawasan geopark yang seharusnya mendapat perlindungan ketat, selama periode 2023 hingga 2025.
Di Pulau Gag saja, pembukaan lahan hutan yang telah melampaui 187 hektar menciptakan risiko erosi yang langsung mengancam terumbu karang di sekitarnya.
Bayangkan: setiap kali hujan turun, air membawa sedimen dari lubang-lubang tambang menuruni lereng, mengalir ke laut, dan perlahan menutupi karang.
Sedimen itu membekap kehidupan di bawahnya, memotong sinar matahari yang dibutuhkan karang untuk berfotosintesis, menutup celah-celah tempat ikan berlindung dan bertelur.
Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahmad Aris, sendiri mengakui besarnya ancaman ini. Menurutnya, setiap kali hujan turun, air membawa sedimen dari daratan ke laut yang kemudian bisa menutupi terumbu karang dan padang lamun.
Prosesnya memang butuh waktu, tapi dampaknya sangat serius, terutama ketika arus dan gelombang membawa sedimen itu lebih jauh ke zona terumbu karang yang sebelumnya masih sehat.
Bagi masyarakat adat di Raja Ampat, kerusakan laut bukan hanya soal angka dan data ilmiah. Ini bukan sekadar persoalan berapa persen karang yang rusak atau berapa ton ikan yang hilang dari tangkapan. Ini soal identitas. Ini soal kelangsungan hidup yang jauh lebih dalam dari sekadar perut kenyang.
Mereka mengibaratkan hubungan mereka dengan alam dalam bahasa yang sangat puitis namun sangat serius: hutan adalah ibu, laut adalah ayah, dan pesisir adalah anak.
Ketika tambang merobek hutan dan sedimentasinya mematikan karang, yang hancur bukan sekadar ekosistem, yang hancur adalah tatanan dunia mereka, kosmologi yang menjadi pondasi cara mereka memandang diri sendiri dan tempat mereka di alam semesta.
Dampaknya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seiring hilangnya hutan adat, daerah tangkapan ikan berubah warna menjadi kemerahan karena lumpur sedimen.
Garis pantai yang dulu bersih kini menjadi gelap karena debu dan limbah nikel. Praktik biokultural yang diwariskan leluhur selama berabad-abad, cara menangkap ikan, ritual laut, pengetahuan tentang musim dan arus, terancam musnah bukan karena dilupakan, tetapi karena kondisi alam yang mendukungnya sudah tidak ada lagi.
Nelayan yang dulu pulang dengan perahu penuh ikan kini harus semakin jauh melaut, membuang lebih banyak bahan bakar, menghabiskan lebih banyak waktu, dengan hasil yang semakin tidak pasti.
Anak-anak muda yang tumbuh menyaksikan laut yang sekarat mulai mempertanyakan apakah ada masa depan yang layak untuk mereka di tanah asal mereka sendiri.
Konsesi PT Gag Nikel sendiri luasnya tiga kali lipat luas daratan Pulau Gag. Angka itu perlu direnungkan baik-baik. Sebuah perusahaan mendapat izin untuk mengeksploitasi wilayah yang jauh melampaui ukuran pulau tempat ia beroperasi.
Lantas, bagaimana mungkin sebuah pulau kecil bisa menanggung beban ekspansi yang sebegitu tidak proporsional?
Ketika Negara Abai, Siapa yang Menjaga?
Pertanyaan dalam judul tulisan ini, salah siapa?, mungkin terdengar retoris. Tapi ia perlu dijawab dengan jujur, tanpa berlindung di balik eufemisme “kepentingan nasional” atau “pertumbuhan ekonomi”.
Selama bertahun-tahun, negara memilih logika yang sama: kekayaan alam Papua harus “dioptimalkan” demi kepentingan nasional. Konsesi diberikan. Izin dikeluarkan. Investasi disambut dengan karpet merah.
Angka pertumbuhan ekonomi naik di atas kertas. Yang terus tertinggal, yang tidak pernah masuk dalam laporan keberhasilan pembangunan mana pun, adalah pertanyaan sederhana: siapa yang menanggung biayanya?
Jawabannya selalu sama: masyarakat setempat. Orang-orang yang tidak pernah diajak bicara sebelum keputusan diambil, yang tidak pernah mendapat kompensasi yang setara, dan yang harus melanjutkan hidup di atas tanah dan laut yang sudah tidak sama lagi.
Sementara itu, tingkat kerusakan terumbu karang di Papua terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua pernah mengingatkan bahwa penyebab kerusakannya tidak tunggal, ada tekanan dari industri, ada pemadatan permukiman di kawasan pesisir, ada pencemaran dari berbagai sumber yang secara kumulatif menghambat pertumbuhan ekosistem karang.
Dengan kata lain, tekanan datang dari berbagai penjuru sekaligus, sementara respons perlindungan dari negara selalu datang terlambat, tidak memadai, atau tidak datang sama sekali.
Di Raja Ampat, pemerintah memang baru-baru ini memasang fasilitas tambat labuh atau mooring untuk mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh jangkar kapal-kapal wisata. Langkah itu patut diapresiasi, setiap upaya perlindungan ekosistem sekecil apa pun adalah langkah yang benar.
Tapi ironinya terang benderang dan sulit diabaikan: negara serius mengurus goresan jangkar kapal wisata, sementara di sisi lain tambang nikel tetap boleh menggerus pulau-pulau kecil dari dalam perutnya.
Pertanyaan yang Harus Kita Jawab Bersama
Kita tidak bisa terus berpura-pura bahwa dua hal ini bisa berjalan beriringan secara damai: tambang yang agresif dan ekspansif di satu sisi, dengan laut yang sehat dan produktif di sisi lain. Keduanya pada dasarnya saling bertolak belakang.
Dan selama ini, ketika keduanya berbenturan, pilihan selalu jatuh kepada tambang, dengan segala konsekuensi ekologis, sosial, dan budayanya yang harus dipanggul oleh rakyat Papua tanpa banyak pilihan.
Berbagai pihak sudah angkat bicara. Greenpeace telah menyerukan tiga tuntutan mendasar: evaluasi menyeluruh dan pencabutan izin tambang nikel yang terbukti bermasalah di Raja Ampat, peninjauan ulang kebijakan industrialisasi nikel secara nasional yang dinilai terlalu agresif, serta penghentian penderitaan yang dialami masyarakat lokal atas nama kebijakan yang tidak pernah benar-benar melibatkan mereka.
Pun, dengan Forum Komunikasi Masyarakat Adat Raja Ampat juga telah mengambil langkah formal dengan menyerahkan delapan butir maklumat kepada Majelis Rakyat Papua Papua Barat Daya.
Maklumat itu adalah cerminan dari kegelisahan kolektif masyarakat yang selama bertahun-tahun menyaksikan ruang hidup mereka menyempit.
Suara itu sudah ada, sudah terumuskan, sudah diserahkan melalui jalur yang sah. Kini tinggal satu pertanyaan yang menggantung: apakah ia akan benar-benar didengar dan ditindaklanjuti?
Penutup: Kekayaan yang Tidak Boleh Diam-diam Hilang
Papua kaya, itu benar, dan tidak ada yang menyangkalnya. Tapi kekayaan yang terus dikeruk tanpa batas, tanpa persetujuan yang bermakna dari pemiliknya, dan tanpa keadilan yang nyata bagi mereka yang hidupnya paling terhubung dengan alam itu, bukanlah kemakmuran.
Itu adalah perampasan yang mengenakan topeng pembangunan. Dan topeng itu sudah terlalu lama dibiarkan terpasang.
Laut Raja Ampat adalah warisan yang bukan hanya milik Papua, tapi sejatinya milik seluruh umat manusia. Ia memelihara keanekaragaman hayati yang nilainya tidak bisa dihitung dalam satuan rupiah, dan tentu saja tidak bisa dibeli kembali dengan uang kompensasi berapa pun setelah rusak.
Sekali karang mati hingga titik tertentu, ia tidak akan pulih dalam satu atau dua generasi. Para ilmuwan menghitung pemulihan alami ekosistem karang yang rusak berat bisa memakan waktu puluhan hingga ratusan tahun, itupun jika tekanan terhadapnya dihentikan sama sekali.
Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar salah siapa. Pertanyaan itu memang penting, dan jawabannya harus dipertanggungjawabkan. Tapi ada pertanyaan yang lebih mendesak: sampai kapan kita membiarkan ini terjadi?
Orang Papua sudah berbicara. Sudah bersaksi di hadapan lembaga-lembaga nasional dan internasional. Sudah mengajukan maklumat dan petisi. Sudah mempertaruhkan keselamatan demi mempertahankan tanah dan laut mereka.
Kini giliran pemerintah, dan kita semua sebagai warga bangsa yang tidak bisa berpura-pura tidak tahu, untuk membuat pilihan yang jelas: berpihak pada kepentingan tambang jangka pendek, atau berpihak pada laut, pada kehidupan, dan pada generasi Papua yang berhak mewarisi kekayaan alam mereka sendiri. (Red)
Komentar