Oleh: Moch Chabibi Syaafi’uddin, pengamat politik, alumnus Universitas Indonesia
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Dalam politik Indonesia, perhatian publik biasanya tertuju pada tokoh-tokoh yang tampil di panggung utama: mereka yang sering muncul di media, berpidato, atau menjadi wajah dalam kontestasi pemilu.
Namun sejarah politik tidak hanya digerakkan oleh aktor yang terlihat. Ada pula tokoh-tokoh yang bekerja di balik layar—tidak banyak bicara di ruang publik, tetapi ikut membentuk arah ideologi dan strategi kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Muchdi Purwoprandjono, atau Muchdi PR, termasuk dalam kategori ini. Ia bukan politisi elektoral, bukan pula figur populer. Tetapi dalam konteks kelahiran Partai Gerindra dan berkembangnya gagasan nasionalisme kerakyatan yang kini menjadi ciri pemerintahan Prabowo Subianto, perannya layak dibaca ulang secara lebih jernih.
Membicarakan Muchdi memang tidak bisa dilepaskan dari kontroversi. Namun jika kita hanya berhenti pada kontroversi, kita akan kehilangan kesempatan untuk memahami satu hal yang lebih penting: bagaimana gagasan politik tentang negara kuat dan keberpihakan pada rakyat dibangun dalam perjalanan Gerindra sejak awal.
Gerindra dan Kekecewaan Pascareformasi
Gerindra lahir pada 2008 dalam suasana kekecewaan publik terhadap arah reformasi. Demokrasi memang berjalan: pemilu rutin, partai banyak, kebebasan terbuka. Tetapi dalam kehidupan ekonomi, ketimpangan justru semakin besar.
Rakyat kecil merasa negara tidak benar-benar hadir. Harga pangan tidak stabil, lapangan kerja terbatas, dan kekayaan nasional sering kali lebih menguntungkan segelintir elite. Negara terlihat lebih sibuk mengatur prosedur demokrasi daripada memastikan keadilan sosial.
Dalam konteks itulah Gerindra tampil membawa narasi korektif: negara harus kembali kuat, tidak boleh kalah oleh pasar, dan harus berpihak pada rakyat.
Prabowo menjadi simbol utama narasi itu. Tetapi ideologi partai tidak dibangun oleh satu orang saja. Ada aktor-aktor yang ikut merumuskan fondasi pemikirannya, termasuk Muchdi PR.
Muchdi PR dan Cara Pandang Negara Kuat
Muchdi berasal dari latar militer dan intelijen. Pengalaman ini membentuk cara pandangnya tentang politik: negara bukan sekadar arena debat elite, tetapi mesin strategis yang harus mampu melindungi bangsa.
Dalam kerangka ini, nasionalisme bukan sekadar slogan, melainkan keyakinan bahwa negara harus memegang kendali atas sektor penting: pangan, energi, sumber daya alam, dan arah pembangunan.
Kontribusi Muchdi dalam Gerindra bukan dalam bentuk pidato atau pencitraan, melainkan dalam bentuk gagasan dan kerja struktural: membantu memastikan bahwa Gerindra tidak hanya menjadi partai elektoral, tetapi partai yang membawa konsep negara kuat dan keberpihakan sosial.
Relasi dengan Prabowo: Kesamaan Cara Pandang
Relasi Muchdi PR dan Prabowo sering dibaca sebagai relasi personal. Namun lebih tepat jika dipahami sebagai relasi kesamaan cara pandang.
Keduanya melihat Indonesia membutuhkan negara yang berdaulat, tidak bergantung pada kekuatan asing, dan mampu mengelola kekayaan nasional untuk kepentingan rakyat.
Karena itu, gagasan nasionalisme kerakyatan Gerindra sejak awal bukan sekadar retorika populis, tetapi bagian dari proyek politik yang serius: mengembalikan peran negara sebagai pelindung rakyat, bukan hanya fasilitator kepentingan modal besar.
Nasionalisme Kerakyatan dalam Pemerintahan Prabowo
Jika kita melihat kebijakan awal pemerintahan Prabowo—program makan bergizi gratis, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, dan penekanan pada stabilitas nasional—kita bisa melihat bahwa ini bukan kebijakan yang muncul tiba-tiba.
Semua itu merupakan bentuk nyata dari gagasan nasionalisme kerakyatan yang telah lama dibangun: negara harus hadir langsung dalam urusan rakyat, bukan menyerahkannya sepenuhnya pada mekanisme pasar.
Namun nasionalisme kerakyatan juga memiliki tantangan. Negara yang kuat memang dibutuhkan untuk melindungi rakyat. Tetapi negara yang terlalu kuat tanpa kontrol demokratis juga bisa menjadi elitis dan tertutup.
Di sinilah letak ambivalensinya: keberpihakan sosial harus berjalan seiring dengan partisipasi dan keterbukaan.
Muchdi PR sebagai Figur Kompleks
Muchdi PR adalah figur yang kompleks. Ia membawa gagasan tentang kedaulatan dan keberpihakan negara, tetapi juga berasal dari tradisi kekuasaan lama yang tidak selalu sejalan dengan demokrasi modern.
Karena itu, membaca perannya bukan soal glorifikasi atau penghapusan kontroversi. Ini soal memahami bahwa politik Indonesia dibentuk oleh tokoh-tokoh dengan latar yang rumit, yang ikut mempengaruhi arah ideologi negara.
Dalam demokrasi yang matang, sejarah tidak dibaca secara hitam-putih. Ada ruang untuk melihat kontribusi sekaligus mengakui problematikanya.
Penutup: Nasionalisme Kerakyatan sebagai Proses Panjang
Gerindra dan pemerintahan Prabowo hari ini adalah bagian dari proses panjang pencarian bentuk nasionalisme Indonesia pascareformasi: antara pasar dan negara, antara demokrasi prosedural dan keadilan sosial, antara stabilitas dan partisipasi rakyat.
Dalam proses itu, Muchdi PR menempati posisi sebagai salah satu simpul penting—aktor yang tidak selalu terlihat, tetapi ikut memberi warna dalam perjalanan nasionalisme kerakyatan Indonesia hari ini.
Dan mungkin pelajaran terpentingnya adalah ini: politik tidak hanya digerakkan oleh mereka yang tampil di depan kamera, tetapi juga oleh mereka yang bekerja di balik layar—merumuskan ide, membangun fondasi, dan membentuk arah sejarah. (Red)
Komentar