Oleh: Asmansyah, S.A.P., M.A.P., Dosen Kebijakan Publik, Universitas Negeri Makassar
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Di Balik Megahnya Gempita Seremonial – setiap tahun kita terjebak dalam pusaran perayaan rutin yang megah secara fisik. Pidato-pidato bergelora tentang identitas bangsa dan nilai kemanusiaan terus digaungkan di berbagai mimbar resmi.
Namun, di balik riuhnya tepuk tangan, ada sekat tebal yang memisahkan antara narasi ideal dengan realitas sosial. Masyarakat umum, terutama generasi muda, kini mulai mempertanyakan efektivitas dari tumpukan agenda seremonial yang seolah tak berujung tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melihat kontras yang kian tajam di tengah masyarakat. Kita merayakan hari bersejarah seolah semua janji kesejahteraan telah terpenuhi secara merata hingga ke pelosok.
Padahal, jika kita menilik lebih dalam ke akar rumput, ada keresahan kolektif yang tak tersentuh oleh gincu kebijakan. Kecemasan ini bukan sekadar perasaan subjektif, melainkan manifestasi dari kegagalan struktural yang nyata.
Mari kita bedah melalui kacamata data yang objektif dan sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, angka pengangguran nasional tercatat mencapai 7,28 juta orang.
Tingkat pengangguran terbuka ini berada di level 4,76 persen, sebuah angka yang mencerminkan besarnya pasokan kerja yang tak terserap. Data ini menjadi tamparan keras di tengah gegap gempita perayaan nasional kita.
Hal yang lebih ironis adalah sebaran data tersebut berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh masyarakat. Kelompok lulusan pendidikan tinggi justru menjadi penyumbang angka pengangguran yang sangat signifikan, yakni mencapai 13,89 persen.
Angka tersebut mencakup para penyandang gelar Diploma IV, Strata 1, hingga jenjang pendidikan pascasarjana. Ini menunjukkan bahwa investasi waktu untuk menuntut ilmu belum menjamin akses terhadap kesejahteraan.
Konflik data ini diperparah oleh kondisi psikologis generasi muda yang sedang berada di garis depan perjuangan. Berdasarkan laporan Asia Care Survey tahun 2024, sebanyak 37 persen dari Generasi Z di Indonesia mengaku sering merasa cemas.
Bahkan, sekitar 61 persen di antaranya mengalami perubahan suasana hati yang tidak stabil atau mood swing. Ini adalah sinyal bahwa ada ketidakstabilan mental yang dipicu oleh ketidakpastian masa depan.
Fenomena sosial ini sering kali disebut sebagai krisis seperempat abad atau quarter-life crisis. Rasa takut akan ketidakpastian karier, tekanan finansial, dan persaingan sosial menciptakan beban emosional yang luar biasa berat.
Survei dari Jakpat pada tahun 2024 mengonfirmasi bahwa 63 persen Generasi Z merasa cemas terhadap masa depan keuangan. Mereka meragukan kemampuan mereka untuk bertahan hidup di tengah biaya hidup yang terus melonjak.
Tidak hanya soal ketersediaan pekerjaan, fenomena mismatch atau ketidaksesuaian kualifikasi juga menjadi ‘duri dalam daging’. Sekitar 63 persen pekerja di Indonesia menduduki posisi yang sama sekali tidak selaras dengan bidang studi mereka.
Mereka terpaksa mengambil pekerjaan apa saja demi menghindari status menganggur, meski harus mengorbankan kompetensi utamanya. Kondisi ini menurunkan produktivitas nasional dan menciptakan frustrasi mendalam di kalangan tenaga kerja terdidik.
Secara teoritis, kondisi ini merupakan deviasi yang sangat nyata dari teori Human Capital yang dikembangkan oleh Gary Becker (1994). Becker berpendapat bahwa pendidikan adalah investasi manusia yang seharusnya meningkatkan produktivitas dan peluang mendapatkan pekerjaan layak.
Logikanya, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar keunggulan kompetitifnya di pasar tenaga kerja. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa investasi tersebut justru sering berakhir pada ketimpangan akses.
Kegagalan teori modal manusia dalam konteks ini menunjukkan adanya hambatan struktural yang belum terurai secara tuntas. Pendidikan tinggi yang diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan justru menghasilkan lulusan yang banyak tersisih dari pasar kerja formal.
Ada jurang pemisah antara kualitas lulusan dengan kebutuhan riil industri yang terus bergerak dinamis. Akibatnya, gelar akademik yang diraih dengan susah payah seolah kehilangan nilai tawar di hadapan realitas.
Selain itu, pendekatan Capability Approach dari Amartya Sen (1999) memberikan penjelasan yang lebih humanis terkait fenomena ini. Sen menekankan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan peningkatan kapasitas manusia untuk hidup bermakna.
Menurutnya, kesejahteraan diukur dari kemampuan individu untuk mengakses pilihan hidup yang layak. Ketika peluang nyata di pasar kerja sangat terbatas, terjadilah kesenjangan yang memicu kemarahan dan keputusasaan.
Kita melihat sebuah paradoks di mana kemampuan dasar manusia meningkat melalui pendidikan, namun peluang aktualnya justru menyempit. Ketimpangan ini menciptakan frustrasi struktural karena aspirasi untuk hidup sejahtera tidak mendapatkan ruang aktualisasi yang memadai.
Generasi muda memiliki modal pengetahuan, namun kehilangan kesempatan untuk mengubah modal tersebut menjadi kehidupan yang bermartabat. Inilah yang menyebabkan kecemasan mereka tak kunjung reda meski seremonial terus bertambah.
Sebagai masyarakat yang peduli, kita harus mulai mempertanyakan esensi dari setiap kegiatan formal yang menguras energi. Mengapa kita begitu sibuk merayakan hari lahir nilai-nilai luhur bangsa, sementara amanah tentang kemakmuran yang merata seolah terlupakan?
Apakah seremonial ini hanyalah topeng untuk menutupi ketidakmampuan kita dalam menyediakan ruang hidup yang adil bagi generasi penerus?
Pertanyaan ini sangat tajam dan kritis bagi nurani kita. Jika gempita seremonial hanya menjadi sekadar rutinitas tanpa perubahan nyata pada angka kesejahteraan lulusan kita, apakah perayaan tersebut sebenarnya sedang merawat kejayaan bangsa atau justru sedang meninabobokan kita di atas bara kecemasan generasi muda yang kian membara?
Kita tidak boleh terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja saat jutaan anak muda menatap masa depan dengan tatapan yang penuh dengan ketakutan mendalam.
Menabur Seremonial, Menuai Paradoks Kesejahteraan—megahnya perayaan tahunan sering kali menjadi tabir asap bagi kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat luas. Apa yang sebenarnya kita rayakan jika di balik panggung hiburan itu ada jutaan sarjana yang masih menggenggam ijazah namun hampa harapan?
Gempita seremonial hanya menyentuh permukaan, sementara kegelisahan Generasi Z tertanam jauh di relung struktur sosial yang rapuh. Perayaan tanpa aksi nyata hanyalah sebuah anestesi sementara yang tidak menyembuhkan luka struktural.
Realitas menunjukkan bahwa gairah menuntut ilmu saat ini tidak berbanding lurus dengan kemudahan mendapatkan nafkah yang layak. Mengapa fenomena ini terus berulang, padahal berbagai institusi pendidikan terus memproduksi jutaan lulusan setiap tahunnya?
Data menunjukkan bahwa sekitar 63% pekerja di Indonesia saat ini menduduki posisi yang tidak selaras dengan bidang studi mereka. Ini sinyal kuat bahwa ada kebuntuan yang gagal dipecahkan oleh sekadar narasi ideal dalam pidato.
Di dalam koridor kampus, mahasiswa dipacu untuk berinvestasi pada diri mereka sendiri demi masa depan yang lebih cerah. Kapan investasi waktu dan biaya ini benar-benar berubah menjadi kepastian hidup bagi mereka yang sedang berjuang?
Secara teoritis, Gary Becker (1994) melalui teori Human Capital berargumen bahwa pendidikan adalah investasi yang seharusnya meningkatkan produktivitas serta peluang kerja. Namun, realitas saat ini menunjukkan deviasi tajam karena terbatasnya daya serap pasar kerja formal.
Kegagalan ini menciptakan ketimpangan struktural yang melahirkan kelompok pengangguran terdidik secara massal di tengah kemajuan zaman. Di mana letak keadilan bagi mereka yang telah berjuang di bangku kuliah, namun harus tersisih karena kualifikasi yang tidak dibutuhkan industri?
Fenomena ini diperparah oleh rendahnya soft skills dan ketimpangan kompetensi digital di era transisi industri saat ini. Lulusan kita dipersiapkan untuk ekonomi pengetahuan, namun industri bergerak menuju ekonomi kompetensi praktis.
Kita harus berani mengkritik bagaimana kurikulum sering kali tertatih-tatih mengejar dinamika dunia kerja yang melesat begitu cepat. Bagaimana mungkin sebuah seremonial rutin bisa menenangkan hati seorang lulusan baru yang sedang dihantam krisis seperempat abad?
Kecemasan eksistensial ini muncul saat individu terus dihantui oleh pertanyaan fundamental tentang makna hidup dan ketidakpastian karier mereka. Seremonial yang megah terasa sangat ironis di tengah sempitnya peluang ekonomi yang tersedia.
Pendekatan Amartya Sen (1999) melalui Capability Approach menekankan bahwa pembangunan sejati adalah peningkatan kapasitas nyata manusia untuk hidup bermakna. Menurut Sen, kesejahteraan harus diukur dari kemampuan individu untuk mengakses pilihan hidup yang layak.
Jika peluang kerja nyata sangat terbatas, maka terjadilah kesenjangan yang memicu rasa tidak berdaya. Inilah akar penyebab mengapa kecemasan kolektif terus membara meski acara formal terus bertambah.
Kecemasan ini bukan sekadar soal pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menyentuh aspek identitas dan harga diri manusia. Siapa yang harus bertanggung jawab saat data mencatat tingkat pengangguran lulusan pendidikan tinggi mencapai 13,89 persen?
Angka ini bukan sekadar statistik dingin, melainkan representasi dari ribuan mimpi yang perlahan memudar di tengah hiruk-pikuk pesta. Seremonial yang bertambah tidak akan pernah bisa melunasi cicilan harapan generasi yang sedang tercekik.
Tidak mengherankan jika Generasi Z saat ini terjebak dalam pusaran kecemasan finansial yang berada pada kategori cukup tinggi. Mereka sangat mengkhawatirkan inflasi biaya hidup serta ketidakpastian masa depan ekonomi yang kian tidak menentu.
Gempita lagu nasional di lapangan upacara tidak cukup kuat untuk meredam kebisingan pikiran tentang cara bertahan hidup esok hari. Ada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan apa yang kita rayakan dengan apa yang nyata disediakan.
Kita haru berhenti membius generasi ini dengan romantisasi masa lalu melalui berbagai ritual formal. Fokuslah pada harmonisasi kurikulum yang benar-benar berbasis kebutuhan pasar serta penyediaan ruang kerja yang bermartabat.
Pembangunan manusia tanpa sinergi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas hanya akan menciptakan frustrasi struktural yang berbahaya bagi bangsa. Jangan sampai kita mewarisi panggung megah namun tanahnya gersang dari benih kesejahteraan sejati.
Kemegahan perayaan tahunan tidak akan pernah cukup untuk meredam kegelisahan eksistensial generasi muda jika tidak dibarengi dengan keberanian merombak struktur yang rapuh. Kita tidak bisa terus mengagungkan angka pembangunan manusia tanpa menyediakan ruang aktualisasi yang sepadan bagi setiap individu.
Menyelaraskan kurikulum dengan dinamika industri serta menjamin ketersediaan lapangan kerja yang bermartabat adalah satu-satunya jalan keluar untuk memutus rantai ketidakpastian.
Tanpa transformasi nyata dari sekadar ritual menjadi aksi konkret, kita hanya sedang mewariskan panggung kosong bagi mereka yang sedang berjuang. Mari berhenti sekadar merayakan, dan mulailah mewujudkan keadilan nyata yang menyentuh akar rumput. (Red)
Komentar