SUARAMUDA.NET, BANGKALAN — Genap setahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, kritik mulai bermunculan. Kali ini datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan yang blak-blakan menyebut arah pembangunan daerah masih “jalan di tempat”.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, duet kepala daerah dinilai belum menunjukkan lompatan progresif. Sahrul Romadhon, Sekretaris Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Bangkalan, menilai belum ada inovasi baru yang benar-benar terasa dampaknya.
“Kalau belum bisa bikin terobosan baru, minimal jangan merusak yang sudah ada,” tegas Sahrul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lewat kajian strategis bertajuk RESET BANGKALAN, HMI di bawah komando Ketua Umum Kresna Bayu mengajukan evaluasi terbuka.
Bagi mereka, Bangkalan butuh “reset” dari tata kelola birokrasi yang dinilai belum efektif hingga realisasi visi-misi yang belum menyentuh masyarakat akar rumput.
Janji Investasi vs Realita Lingkungan
HMI menyoroti perluasan lapangan kerja yang belum signifikan. Padahal, pemerintah daerah sudah punya perda dan perbup soal penanaman modal dan penciptaan kerja.
Masalahnya, implementasi di lapangan dianggap belum seimbang antara ramah investasi dan perlindungan lingkungan.
“Reset Bangkalan bukan anti-investasi. Justru kami ingin investasi berjalan sesuai hukum, ramah lingkungan, dan berpihak pada rakyat,” ujar Sahrul.
Petani Masih Gigit Jari
Di sektor pertanian, HMI menilai persoalan klasik belum juga beres: infrastruktur air terbatas, alat modern minim, dan pengetahuan teknis petani kurang.
Dampaknya? Efisiensi teknis rendah (0,76) dan posisi tawar petani lemah karena hasil panen dijual mentah dengan harga murah. Alih-alih naik kelas, petani Bangkalan dinilai masih berkutat di pola lama.
Isu pendidikan juga tak luput dari kritik. HMI mencatat masih ada sekolah dengan infrastruktur tak layak di 18 kecamatan, bahkan sengketa lahan pendidikan belum tuntas.
Kondisi ini disebut mencerminkan lemahnya implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan turunan RPJMD.
Layanan Publik & Sampah: PR Belum Tuntas
Pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, hingga air bersih dinilai belum merata. Ketimpangan antar kecamatan masih terasa.
Lebih krusial lagi, persoalan sampah belum kelar. Meski sudah ada sarana pengolahan, Bangkalan sampai sekarang belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Risiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan pun membayangi.
UMKM & CSR: Potensi Belum Maksimal
Di sektor ekonomi, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif dianggap belum terintegrasi dengan program CSR perusahaan.
HMI menilai belum ada regulasi tegas soal transparansi forum CSR dan pelibatan publik. Alhasil, potensi CSR sebagai alat pemerataan ekonomi belum optimal.
HMI juga menyinggung sejumlah regulasi yang dianggap tak lagi relevan dengan kondisi lapangan. Bupati disebut telah berjanji akan merevisi aturan-aturan tersebut agar lebih adaptif dan solutif.
Dalam audiensi bersama HMI, Bupati juga berjanji mengedepankan peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan Bangkalan ke depan.
“Bukan Pemanis Bibir”
Bagi HMI, slogan Reset Bangkalan bukan sekadar retorika. Ini disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan sosial dan masa depan daerah.
“Kalau rakyat kecil jadi korban, negara wajib turun tangan total. Bukan cuma pernyataan formal,” tandas Sahrul.
Sebagai penutup, HMI Cabang Bangkalan menegaskan siap menjadi mitra kritis pemerintah. Kritik akan terus dilayangkan, bukan untuk menjatuhkan, tapi demi memastikan kesejahteraan masyarakat benar-benar jadi prioritas utama. (Red)
Komentar