Orang Miskin Tak Boleh Sakit, Tak Boleh Cerdas
Redaksi
14/02/2026 10:07
.
5 min read
Oleh: Tazkiya Mahfudhah, mahasiswa Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia yang tumbuh bersama tumpukan buku harian di kamarnya sejak kecil
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Di saat sedang berkuliah, notifikasi ponsel saya berbunyi. Pesan itu datang dari sepupu saya, yang bertanya mengenai cara dan prosedur mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anaknya yang sedang bersekolah di sebuah madrasah aliyah di Pulau Jawa.
Ia baru saja bertanya ke pak RT, tetapi jawaban yang didapatkannya tidak memuaskan, bahkan tidak menjawab kegelisahannya sama sekali. “Ngurusnya ribet,” begitu kata pak RT.
Also Read:
Sepupu saya tentu resah dan segera menghubungi saya. Karena saya sendiri tidak pernah mendapatkan KIP, maka saya berusaha membantu dengan mencari informasi dari berbagai sumber di Google.
Dari informasi yang saya dapatkan, saya menyarankan agar ia mengajukan KIP melalui pihak sekolah, karena nantinya sekolah yang akan membantu menginput data dan mengajukannya ke pemerintah pusat. Ia segera menanyakan hal tersebut ke pihak sekolah.
Malam harinya, sepulang kuliah, ibu saya tiba-tiba menanyakan jam berapa besok saya masuk kuliah. Tumben. Ternyata alasannya karena ia khawatir dengan kabar BPJS di lingkungan sekitar yang ramai diperbincangkan, katanya banyak yang tiba-tiba dinonaktifkan.
Ibu penasaran apakah BPJS kami juga ikut terdampak dan meminta saya menemaninya ke puskesmas untuk mengecek kartu kami. Padahal, pengecekan itu sebenarnya bisa dilakukan lewat aplikasi Mobile JKN.
Ibu saya tidak tahu. Saya pun mengeceknya malam itu juga, dan benar saja, BPJS kami sekeluarga berstatus nonaktif. Ibu saya tidak jadi ke puskesmas besok.
Saat itu, lingkungan sekitar rumah menjadi ramai membicarakan penonaktifan BPJS ini. Bahkan pak RW dan seorang tetangga saya yang merupakan kader kelurahan pun BPJS-nya ikut nonaktif.
Puskesmas terdekat mendadak dipenuhi lautan manusia, bukan untuk berobat, melainkan untuk menuntut kejelasan. Rasanya, saat itu lebih banyak orang yang memperjuangkan haknya daripada yang datang karena sakit.
Sampai-sampai petugas puskesmas harus turun tangan dan berkata, “Kalau mau protes, ke kelurahan ya, Bu. Di sini untuk orang berobat.” Kalimat itu ternyata cukup ampuh membuat ibu-ibu berbalik arah.
Usut punya usut, pemerintah pusat memang sedang melakukan seleksi ulang terhadap kelayakan penerima BPJS di Depok.
Belakangan, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa mulai tahun 2026 akan ada penyesuaian kebijakan jaminan kesehatan.
Fokusnya tidak lagi pada perluasan cakupan, melainkan pada ketepatan sasaran penerima bantuan dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN).
Namun pertanyaannya, mengapa harus tiba-tiba? Mengapa baru ada konfirmasi ketika semuanya sudah terlanjur ramai?
Hal ini sangat membingungkan saya karena di sisi lain, di wilayah kami justru setiap hari Senin dan Kamis dibagikan makan bergizi gratis. Program yang entah sasarannya kepada siapa, dan entah pula apa indikator “bergizi” yang dimaksud.
Saya tidak menafikan upaya pemerintah untuk menghindari salah sasaran dalam program BPJS. Saya sendiri menyaksikan ada warga yang sebenarnya mampu, tetapi memilih membohongi hati nuraninya demi mendapatkan bantuan.
Saya pun setuju dengan seleksi ulang ini, dan tidak keberatan jika keluarga saya harus dialihkan ke BPJS mandiri. Justru lewat kejadian ini, kami melihat bahwa masih banyak orang lain yang jauh lebih membutuhkan bantuan tersebut.
Namun yang saya sayangkan adalah cara pemerintah berkomunikasi dengan rakyatnya. Mengapa tanpa pemberitahuan dan tanpa transparansi?
Also Read:
Pertanyaan saya juga sangat sederhana, apakah penonaktifan BPJS ini murni untuk evaluasi penerima, atau ada kepentingan lain, seperti pengalihan anggaran ke program-program yang indikator keberhasilannya pun tidak jelas, seperti MBG misalnya.
Karena pada kenyataannya, dengan penonaktifan ini terjadi, masih banyak kejanggalan yang saya lihat. Ada orang yang jelas tidak mampu, tetapi hanya karena sebuah motor terparkir di depan rumahnya, namanya langsung dicoret dari daftar penerima bantuan.
Di sisi lain, ada pula warga yang langsung dimasukkan sebagai penerima bantuan hanya karena masih mengontrak, tanpa melihat fakta bahwa ia memiliki rumah dua lantai di kampung halamannya.
Di tengah rasa penasaran saya akan anggaran kesehatan yang dialihkan entah kemana, notifikasi ponsel saya berbunyi lagi. Kali ini dari sepupu saya. Ia mengatakan bahwa pihak sekolah enggan membantu pengurusan KIP.
Tidak mau ribet, begitu kesimpulan kecil kami. Ah, orang miskin ternyata tidak cukup hanya miskin, ia juga tidak boleh pintar dan tidak boleh sakit.
Orang kecil pun dibuat bingung untuk mengurus hal yang sebenarnya menjadi haknya. Dipontang-panting ke sana kemari, tanpa kejelasan. Bantuan memang disediakan, tetapi keribetan prosesnya ikut disertakan.
Tidak KIP, tidak pula KIS, keduanya belum berjalan secara optimal. Salah sasaran masih sering terjadi, dan seolah-olah bantuan lebih mudah didapatkan oleh mereka yang diuntungkan secara administratif, misalnya karena memiliki kerabat di dalam sistem yang bisa mempermudah proses pengajuan.
Menurut saya, di sini dibutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak. Pemerintah khususnya, hendaknya memperbaiki cara berkomunikasi dengan rakyat. Ada apa sebenarnya dengan penonaktifan BPJS yang dilakukan secara mendadak itu?
Jika memang tujuannya untuk menepatkan sasaran penerima bantuan, ya optimalkan sekalian. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai makin banyak bendera kuning yang berkibar hanya karena penyakit yang akhirnya dipasrahkan tanpa pengobatan akibat biaya.
Pemerintah pun selayaknya sebagai pelayan rakyat tahu mana yang paling dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kesehatan, atau makanan gratis yang sampai sekarang pun belum benar-benar terlihat dampaknya?
Jangan sekadar menuruti hasrat janji kampanye. Karena gengsi jika tidak dilaksanakan, maka jadilah program itu dipaksakan berjalan, tetapi tidak terarah, dan pada akhirnya justru berdampak ke banyak sektor lain.
Kesadaran juga perlu datang dari masyarakat. Masih banyak orang yang merasa hidupnya sepenuhnya harus ditanggung oleh pemerintah, tanpa memedulikan bahwa di luar sana ada orang lain yang jauh lebih membutuhkan.
Ketika bantuan menjadi sesuatu yang diperebutkan, bukan diprioritaskan untuk yang paling lemah, maka yang terjadi bukan lagi keadilan sosial, melainkan kekacauan yang dibungkus atas nama bantuan.
Karena pada akhirnya, kebijakan tanpa empati hanya melahirkan kebingungan, ketidakadilan, dan luka panjang bagi masyarakat kecil hari ini. (Red)
Also Read:
Bantuan Sosial Salah SasaranBPJS Dinonaktifkan 2026Kartu Indonesia Pintar (KIP) RibetPenonaktifan BPJS Depok
You might also like
