Mengapa Kita Harus Menolak Wacana Pilkada Melalui DPRD?
Redaksi
16/01/2026 13:07
.
5 min read
Oleh: Ilham Aufa Rahim, Mahasiswa Ilmu Hukum UNESA
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Isu pengembalian Pilkada ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi perbincangan serius di Indonesia sejak akhir 2025 hingga awal 2026.
Usulan itu menguat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan rekomendasi pada Rapimnas Partai Golkar tahun 2025 yang mendorong agar pilkada dilaksanakan lewat DPRD.
Pernyataan ini kemudian direspons dan disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya sudah menyampaikan pandangan yang sama.
Bahwa sistem penunjukan bukan pemilihan langsung bisa menjadi opsi untuk mengatasi persoalan biaya dan efektivitas penyelenggaraan Pilkada.
Gerakan ini makin meluas dengan banjirnya dukungan dari sejumlah partai politik lain seperti Gerindra, Demokrat, PKB, sampai PAN, yang melihat mekanisme DPRD-based sebagai alternatif model demokrasi yang lebih “efisien”.
Hanya sedikit pihak yang secara tegas menolak, termasuk PDI Perjuangan di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri yang menyatakan bahwa gagasan ini justru berpotensi mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.
Selain itu, ada juga dari Partai Buruh pimpinan Said Iqbal, yang juga menyatakan elemen buruh secara tegas menolak usulan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD karena pilkada melalui DPRD justru membuat lebih mahal biaya politik.
Mereka berpandangan, para calon kepala daerah bisa memungkinkan harus “membeli” suara anggota DPRD jik ingin terpilih sebagai kepala daerah. Imbasnya, fenomena ini justru hanya akan menguntungkan bandar politik.
Bagi saya, ada satu pertanyaan sederhana yang seharusnya selalu kita ajukan setiap kali sistem politik hendak diubah: siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang paling dirugikan?
Menyuburkan Oligarki
Also Read:
Pertanyaan ini menjadi penting ketika wacana mengembalikan Pilkada melalui DPRD kembali menguat. Di balik argumen efisiensi anggaran dan stabilitas politik, justru tersembunyi persoalan yang jauh lebih mendasar: yakni direnggutnya kedaulatan rakyat dan oligarki politik akan tumbuh subur.
Kita semua pasti sebagian akan sepakat bahwa Pilkada langsung memang banyak sekali koreksi dan ia juga bukan sistem yang lahir tanpa cacat. Bahwa untuk terpilih menjadi sang kepala daerah memang membutuhkan biaya yang sangat mahal, melelahkan, dan juga kerap diwarnai politik uang.
Oleh karenanya, perlu diingat bahwa menggantikan sistem Pilkada Langsung dengan Pilkada lewat DPRD bukanlah sebuah solusi, melainkan kemunduran demokrasi kita.
Ibarat memperbaiki atap bocor dengan merobohkan rumah, maka kita telah mengorbankan prinsip dasar demokrasi hanya demi alasan teknis yang seharusnya bisa diperbaiki tanpa mencabut hak rakyat.
Untuk diketahui bersama, bahwa dalam sistem Pilkada lewat DPRD, rakyat tidak lagi memilih secara langsung pemimpin daerahnya. Hak memilih itu dipindahkan ke segelintir elite partai yang duduk di parlemen daerah.
Pada titik ini, kita kehilangan ruh dalam berdemokrasi. Kita kehilangan ruh sebagai negara Republik dimana tidak dapat berpartisipasi langsung sebagai warga negara dalam menentukan arah kekuasaan. Rakyat hanyai menjadi penonton.
Also Read:
Kekuasaan di Tangan Parpol?
Masalah utamanya juga bukan sekadar soal mekanisme, tetapi soal relasi kuasa. Jikalau Pilkada diserahkan kepada DPRD, maka kekuasaan tentu tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan di tangan partai politik.
Dalam konstitusi kita ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan partai, bukan di tangan elite, dan bukan pula di tangan segelintir orang yang mengklaim mewakili suara banyak.
Ini perlu kiranya disikapi dengan bijak bahwa mengubah Pilkada lewat DPRD artinya juga membuka kemungkinan ruang subur bagi oligarki. Transaksi politik akan semakin terpusat, lebih senyap, dan sulit dilacak.
Jika dalam Pilkada langsung politik uang terjadi di akar rumput, maka dalam Pilkada DPRD praktik itu berpotensi naik kelas: dari amplop ke lobi eksklusif, dari serangan fajar ke kesepakatan meja makan.
Jumlah aktor yang bermain memang akan lebih iauh sedikit, tetapi justru di situlah masalahnya. Demokrasi berubah menjadi urusan segelintir orang: elite politik!
Sejatinya Pilkada lewat DPRD menciptakan ketergantungan kepala daerah kepada partai, bukan kepada rakyat. Seorang kepala daerah yang terpilih melalui DPRD akan lebih sibuk menjaga hubungan dengan elite politik ketimbang mendengar suara warga.
Loyalitasnya tentu akan bergeser, bukan lagi pada konstituen, tetapi pada struktur kekuasaan yang mengantarkannya ke kursi jabatan.
Also Read:
Dalam jangka panjang, ini berbahaya bagi tata kelola pemerintahan daerah. Kritik rakyat mudah diabaikan, sementara tekanan elite partai justru lebih menentukan arah kebijakan.
Kita juga tidak boleh melupakan bahwa Indonesia adalah negara republik. Prinsip republik menolak pewarisan kekuasaan dan menolak penguasaan negara oleh kelompok kecil. Republik berdiri di atas gagasan bahwa rakyatlah pemilik sah kekuasaan, dan mandat itu diberikan secara langsung melalui pemilihan.
Also Read:
Pilkada Langsung Tetap Jadi Pilihan
Pilkada langsung, dengan segala kekurangannya, memberi ruang koreksi. Rakyat bisa menghukum pemimpin yang gagal melalui kotak suara. Ia membuka kemungkinan munculnya figur alternatif di luar lingkaran elite lama. Ia memungkinkan harapan, meski kecil, untuk perubahan.
Also Read:
Sementara Pilkada lewat DPRD cenderung memutar ulang nama elite politik yang hanya itu-itu saja—yang dekat dengan partai, yang kuat secara modal, dan yang nyaman bagi oligarki.
Secara pribadi saya menolak Pilkada lewat DPRD. Ini bukan berarti, saya menutup mata terhadap problem Pilkada langsung yang terjadi saat ini. Justru, reformasi tetaplah dibutuhkan, seperti: pembatasan biaya kampanye, penegakan hukum terhadap politik uang, pendidikan politik warga, dan penguatan lembaga pengawas.
Kendati demikian, solusi tidak boleh mengorbankan sebuah prinsip. Demokrasi memang mahal, tetapi kehilangan esensi demokrasi justru jauh lebih mahal harganya.
Jika kedaulatan benar-benar kita yakini berada di tangan rakyat, maka tidak ada alasan moral maupun konstitusional untuk menarik kembali hak rakyat memilih pemimpinnya.
Republik ini tidak dibangun untuk melayani kenyamanan elite, tetapi untuk menjamin suara rakyat tetap menjadi penentu arah kekuasaan, karena kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. (Red)
Kedaulatan rakyat dalam PilkadaOligarki politik IndonesiaPenolakan Pilkada tidak langsungPilkada melalui DPRD
You might also like
