SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Drama pajak kembali pecah! Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal penangkapan para pejabat pajak Jakarta oleh KPK.
Kasus ini terkait dugaan suap pengurangan pajak di sektor pertambangan yang bikin alis publik terangkat.
“Kita akan memberikan pendampingan hukum kepada mereka,” kata Purbaya singkat, sembari menunggu hasil penyidikan lengkap dari KPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, KPK membeberkan kronologi yang bikin dahi berkerut. Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi (DWB), bersama beberapa pejabat lain diduga memainkan angka pajak PBB sebuah perusahaan tambang, PT WP.
Awalnya ditemukan potensi kurang bayar sekitar Rp75 miliar. Namun dalam proses pemeriksaan, muncul dugaan permintaan pembayaran pajak “all in” Rp23 miliar, di mana Rp8 miliar disebut sebagai “biaya komitmen” untuk para oknum pejabat pajak.
PT WP menolak mentah-mentah permintaan itu dan hanya sanggup memberi “fee” Rp4 miliar. Ajaibnya, nilai pajak yang harus dibayarkan perusahaan kemudian turun drastis jadi Rp15,7 miliar—merosot 80%! Negara pun rugi besar.
Untuk menutupi aliran dana gelap, PT WP disebut membuat kontrak fiktif konsultasi keuangan. Uang dibagikan tunai di sejumlah titik di Jabodetabek, lalu didistribusikan oknum pejabat pajak pada Januari 2026.
KPK yang melakukan OTT pertama tahun 2026 pada 9–10 Januari menangkap delapan orang dan menetapkan lima tersangka:
- DWB – Kepala KPP Madya Jakut
- AGS – Kepala Seksi Waskon
- ASB – Tim Penilai
- ABD – Konsultan pajak
- EY – Staf PT WP
Kasus ini diprediksi menjadi salah satu operasi besar KPK di 2026—dan publik menunggu gebrakan selanjutnya. (Red)
Komentar