Oleh: Yohanes Soares, aktivis sosial dan mahasiswa S3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Banjir besar yang melanda Sumatera dan Kalimantan Selatan pada penghujung tahun 2025 sejatinya adalah peristiwa politik-ekologis, bukan sekadar kejadian hidrometeorologis.
Namun, cara negara dan sebagian besar diskursus publik meresponsnya justru memperlihatkan kecenderungan sistematis untuk menormalisasi bencana, mengaburkan sebab struktural, dan membingkainya sebagai “takdir alam”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika hujan ekstrem dijadikan narasi utama, maka kegagalan tata kelola lingkungan seolah lenyap dari ruang pertanggungjawaban.
Di Balangan, Kalimantan Selatan, banjir tidak hanya merendam rumah, tetapi juga meruntuhkan ilusi bahwa pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya dapat berjalan tanpa konsekuensi ekologis.
Banjir bandang di Tebing Tinggi yang datang dalam hitungan jam menunjukkan betapa rapuhnya sistem lanskap yang telah kehilangan fungsi ekologisnya.
Sungai tidak lagi menjadi penyangga kehidupan, melainkan saluran limpasan air yang kehilangan kapasitas menahan beban hidrologis.
Di Sumatera, rentetan banjir dan longsor di berbagai provinsi memperlihatkan pola yang sama: kehancuran tidak terjadi secara acak, tetapi mengikuti jejak alih fungsi lahan, degradasi DAS, dan eksploitasi kawasan hulu.
Memang benar bahwa perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan ekstrem. Namun, menjadikan perubahan iklim sebagai kambing hitam tanpa mengulas bagaimana manusia merusak sistem ekologis adalah bentuk pengingkaran tanggung jawab.
Curah hujan ekstrem tidak otomatis berubah menjadi bencana jika hutan, rawa gambut, dan daerah resapan air masih berfungsi. Bencana muncul ketika hujan bertemu dengan lanskap yang telah dilucuti kemampuan alaminya oleh kebijakan pembangunan yang eksploitatif.
Kalimantan Selatan adalah contoh telanjang dari paradoks pembangunan. Wilayah yang seharusnya menjadi benteng ekologis justru berubah menjadi ruang produksi industri ekstraktif.
Pertambangan dan perkebunan skala besar tidak hanya menghilangkan tutupan hutan, tetapi juga memutus siklus hidrologi. Tanah dipadatkan, lapisan gambut dikeringkan, dan aliran air dipercepat menuju hilir.
Dalam kondisi seperti ini, banjir bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan ekologis. Negara seolah lupa bahwa sungai memiliki kapasitas ekologis yang terbatas, dan ketika kapasitas itu dilampaui, air akan mencari jalannya sendiri sering kali melalui rumah-rumah warga.
Yang lebih problematis adalah cara negara merespons bencana dengan logika manajemen krisis, bukan logika pencegahan struktural. Fokus pada evakuasi, logistik, dan bantuan darurat memang penting, tetapi menjadi tidak bermakna ketika akar masalah terus dibiarkan.
Dengan menyebut banjir sebagai “bencana alam”, negara secara simbolik mencuci tangan dari tanggung jawab politiknya. Padahal, setiap izin tambang, setiap konversi hutan, dan setiap revisi tata ruang adalah keputusan politik yang secara langsung memengaruhi risiko bencana.
Kegagalan ini diperparah oleh paradoks pengetahuan. Indonesia tidak miskin data. Peta risiko bencana tersedia, analisis hidrologi dilakukan, dan peringatan dini dikeluarkan.
Namun, pengetahuan ilmiah ini terperangkap dalam ruang teknokratis, terpisah dari proses pengambilan keputusan strategis. Data menjadi alat prediksi bencana, bukan alat pencegahan.
Ia digunakan untuk mengatakan “akan banjir”, tetapi tidak pernah cukup kuat untuk mengatakan “izin ini harus dihentikan” atau “tata ruang ini harus diubah”.
Dalam kerangka ekologi-politik, banjir Sumatera dan Kalimantan harus dibaca sebagai hasil dari relasi kuasa. Ruang hidup masyarakat dikorbankan demi akumulasi kapital, sementara risiko ekologis dialihkan kepada warga.
Inilah bentuk ketidakadilan ekologis yang nyata: mereka yang paling sedikit menikmati manfaat ekonomi justru menanggung dampak terburuk. Banjir menjadi mekanisme transfer risiko dari negara dan korporasi kepada masyarakat.
Secara teoretis, situasi ini mencerminkan tragedy of the commons, tetapi dalam versi yang lebih kompleks. Bukan sekadar karena sumber daya dieksploitasi bersama, melainkan karena negara gagal atau enggan menjadi pengelola kolektif yang adil.
Lebih jauh, ini adalah bentuk maladaptasi pembangunan, ketika kebijakan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru menurunkan ketahanan sosial-ekologis dalam menghadapi perubahan iklim.
Karena itu, solusi teknis seperti normalisasi sungai atau pembangunan tanggul hanya akan menunda bencana berikutnya. Tanpa perubahan paradigma, solusi tersebut ibarat menampung air dengan ember bocor.
Restorasi hutan, pemulihan gambut, dan rehabilitasi DAS harus dipahami sebagai investasi ketahanan nasional, bukan beban anggaran.
Pembatasan izin industri di wilayah sensitif ekologis bukan ancaman bagi ekonomi, melainkan prasyarat keberlanjutan jangka panjang.
Lebih dari itu, diperlukan keberanian politik untuk mengakui bahwa model pembangunan saat ini telah melampaui batas ekologis.
Selama kebijakan masih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan menempatkan lingkungan sebagai variabel sekunder, maka banjir akan terus berulang dengan intensitas yang semakin brutal.
Pada titik ini, banjir tidak lagi sekadar air yang meluap, melainkan bahasa alam yang menyampaikan kritik paling keras terhadap cara kita mengelola ruang hidup.
Setiap rumah yang terendam adalah pengingat bahwa ada harga yang harus dibayar dari setiap hutan yang ditebang dan setiap sungai yang dipaksa melayani kepentingan industri.
Indonesia kini dihadapkan pada pilihan mendasar: terus merasionalisasi bencana sebagai nasib alam, atau berani melakukan koreksi radikal terhadap arah pembangunan.
Jika pilihan pertama yang diambil, maka banjir akan menjadi ritual tahunan, korban akan terus berjatuhan, dan negara akan sibuk mengelola krisis tanpa pernah menyentuh akar masalah.
Namun jika pilihan kedua yang ditempuh, maka banjir hari ini bisa menjadi titik balik sebuah peringatan keras agar pembangunan kembali tunduk pada batas ekologis.
Alam telah berbicara. Pertanyaannya, apakah kita masih bersedia mendengarkan, atau terus memilih menafsirkan kehancuran sebagai sesuatu yang “biasa”? (Red)
Komentar