Oleh: Zaenal Arifin, mahasiswa Ilmu Sosiologi, FISIP, UIN Walisongo Semarang; bergiat di LPM Reference
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Setiap hari publik disuguhi berita tanpa henti. Dari pagi hingga malam, layar gawai dipenuhi judul-judul yang saling berebut perhatian.
Ironisnya, di tengah banjir informasi itu, keberanian jurnalisme justru terasa menyusut. Media tampak sibuk, akan tetapi daya kritisnya tumpul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaannya sederhana, tapi mendasar yaitu “apakah jurnalisme masih bekerja untuk publik, atau telah berubah menjadi industri yang terlalu nyaman dengan kekuasaan dan pasar?”
Jurnalisme kerap berlindung di balik jargon “netral” dan “berimbang”. Dua kata ini terdengar profesional, tetapi dalam praktiknya sering menjadi alasan untuk tidak mengambil sikap.
Ketika ketidakadilan diperlakukan sebagai sekadar “perbedaan pandangan”, dan penyalahgunaan kekuasaan dikemas sebagai “kontroversi dua kubu”, jurnalisme sedang menghindari tanggung jawab etiknya sendiri. Netralitas semacam ini bukanlah kebajikan, melainkan bentuk kepasifan yang dilembagakan.
Secara filosofis, jurnalisme tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu berdiri di suatu posisi. Pertanyaannya bukan apakah jurnalisme berpihak, melainkan berpihak kepada siapa.
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dua tokoh yang rujukan penting dalam etika jurnalistik, dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama jurnalisme adalah “to provide citizens with the information they need to be free and self-governing” yaitu memberikan warga informasi yang mereka butuhkan agar bisa mengambil keputusan secara merdeka.
Pernyataan ini jelas karena orientasi jurnalisme adalah warga, bukan penguasa, bukan pemilik modal.
Masalahnya, orientasi ini semakin kabur. Dalam banyak pemberitaan, terutama soal politik dan kebijakan publik, media tampak lebih rajin mengutip pernyataan elite ketimbang membongkarnya.
Konferensi pers dilaporkan apa adanya, pidato pejabat disalin hampir tanpa jarak kritis, dan konflik kepentingan dibiarkan lewat begitu saja.
Jurnalis perlahan bergeser peran dari penguji kekuasaan menjadi pencatat pernyataan resmi. Jurnalisme berubah menjadi stenografi yang rapi, tetapi miskin makna.
Kondisi ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari sistem media yang semakin tunduk pada logika pasar.
Kecepatan mengalahkan ketelitian, viralitas mengalahkan verifikasi. Berita harus cepat tayang, harus ramai dibagikan, harus mengundang klik.
Dalam situasi seperti ini, berpikir kritis dianggap kemewahan. Kesalahan bukan lagi kecelakaan, melainkan risiko yang diterima sebagai bagian dari ritme industri.
Padahal, secara epistemik, jurnalisme memikul tanggung jawab besar yaitu memproduksi pengetahuan publik.
Filsuf pragmatis John Dewey pernah mengingatkan bahwa demokrasi hanya dapat hidup jika warganya memiliki akses pada informasi yang jujur dan bermakna. Dalam pandangannya, pers bukan sekadar penyampai berita, melainkan bagian dari proses pendidikan publik.
Ketika informasi disederhanakan secara berlebihan atau diselewengkan demi sensasi, yang dirugikan bukan hanya pembaca, tetapi kualitas demokrasi itu sendiri.
Masalah berikutnya adalah hubungan jurnalisme dengan kekuasaan. Media sering mengklaim diri sebagai “pilar keempat demokrasi”, tetapi enggan menjalankan fungsi pengawasan itu secara konsisten.
Kritik dilunakkan, bahasa dipoles, dan konflik struktural dikaburkan. Atas nama keseimbangan, korban dan pelaku ditempatkan sejajar, seolah semua pihak memiliki posisi moral yang sama.
Padahal, tidak semua persoalan menuntut keseimbangan, sebagian justru menuntut keberpihakan yang jelas kepada mereka yang dirugikan.
Di sinilah filsafat jurnalisme menemukan relevansinya. Jurnalisme bukan sekadar praktik teknis, tetapi praktik etis. Ia menuntut keberanian untuk tidak disukai.
Jürgen Habermas, filsuf Jerman yang banyak membahas ruang publik, menekankan bahwa demokrasi membutuhkan komunikasi yang rasional dan bebas dari dominasi.
Media, dalam kerangka ini, seharusnya menjadi ruang publik tempat klaim kekuasaan diuji, bukan direproduksi tanpa perlawanan.
Namun realitasnya, ruang publik media sering kali dikerdilkan oleh kepentingan internal. Kedekatan dengan elite politik, ketergantungan pada iklan, dan tekanan pemilik modal menciptakan batas-batas tak tertulis.
Beberapa isu dianggap sensitif, beberapa tokoh terlalu kuat untuk disentuh. Jurnalisme tetap berjalan, tetapi dengan pagar-pagar yang membatasi sejauh mana ia boleh menggigit.
Yang paling merasakan dampaknya adalah publik, terutama kelompok rentan. Suara mereka memang kadang muncul, tetapi sering hanya sebagai pelengkap narasi.
Mereka diwawancarai, dikutip sepenggal, lalu ditinggalkan. Pusat cerita tetap berada pada elite pejabat, pengusaha, dan tokoh berpengaruh. Dalam struktur seperti ini, jurnalisme ikut melanggengkan ketimpangan informasi.
Di era media sosial, tantangan ini semakin kompleks. Informasi bergerak cepat, emosi mendahului akal sehat, dan opini sering menyamar sebagai fakta.
Dalam situasi yang riuh ini, jurnalisme seharusnya hadir sebagai penjernih, bukan penambah kebisingan. Sayangnya, sebagian media justru ikut larut dalam logika yang sama “judul provokatif, potongan informasi tanpa konteks, dan framing yang memancing kemarahan.”
Jika jurnalisme masih ingin mempertahankan klaim moralnya, maka ia harus berani kembali ke fungsi dasarnya.
Kovach dan Rosenstiel menekankan bahwa loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga negara. Loyalitas ini menuntut jarak kritis dari kekuasaan dan keberanian untuk berkata tidak, bahkan ketika itu berisiko secara ekonomi atau politik.
Kolom opini seharusnya menjadi salah satu ruang terakhir untuk mengingatkan hal ini. Bukan sebagai tempat memaki, tetapi sebagai arena refleksi dan kritik terbuka.
Opini yang sehat tidak bertugas menenangkan, melainkan mengganggu kenyamanan semu. Ia mengajak pembaca berpikir ulang, mempertanyakan hal-hal yang selama ini diterima begitu saja.
Jurnalisme yang baik memang tidak selalu menyenangkan. Ia sering membuat resah, menyinggung, bahkan memicu perdebatan.
Namun justru di situlah nilainya. Ketika media lebih sibuk menjaga hubungan baik daripada menjaga jarak kritis, jurnalisme kehilangan fungsinya sebagai pengawas. Ia tetap hidup secara industri, tetapi mati secara etis.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah tentang apakah jurnalisme masih dibutuhkan?
“Jelas dibutuhkan.”
Pertanyaannya sebenarnya adalah apakah jurnalis dan media masih bersedia menjalankan perannya secara utuh?
Selama jurnalisme masih mau menggigit, masih berani bertanya, dan masih setia pada kepentingan publik, ia tetap layak disebut sebagai pilar demokrasi.
Namun ketika ia berhenti mempertanyakan dirinya sendiri, jurnalisme tak lebih dari industri informasi yang kehilangan jiwa. (Red)
Komentar