SUARAMUDA.NET, JAKARTA — Satu tahun sudah duet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Tapi sayangnya, hasil survei terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan rapor merah.
Skornya? Cuma 3 dari 10 — turun jauh dari skor 5 saat 100 hari pertama.
Menurut Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyu Askar, anjloknya nilai ini karena koordinasi antar lembaga yang lemah, komunikasi publik yang acak-acakan, dan program prioritas yang jalan di tempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selama setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum terasa efeknya buat rakyat,” kata Askar saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (19/10).
“Copot Saja Bahlil dan Pigai!”
Survei yang melibatkan 1.338 responden di 34 provinsi itu bahkan menyebut sepuluh pejabat terburuk yang disarankan untuk di-reshuffle. Di antara nama-nama yang paling disorot:
- Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM
- Natalius Pigai, Menteri HAM
- Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional
- Fadli Zon, Menteri Kebudayaan
Menurut Celios, Bahlil gagal total menjaga stabilitas sektor energi. Komunikasinya membingungkan publik, kebijakannya sering “ngegas” tanpa arah.
Mulai dari pengelolaan LPG, proyek transisi energi yang mangkrak, sampai ketahanan listrik di kawasan 3T yang tak kunjung membaik.
Sementara itu, Natalius Pigai dinilai tidak mampu memperbaiki wajah penegakan HAM di Indonesia.
Celios menyoroti banyak kasus pelanggaran yang mandek tanpa kejelasan. Publik menilai Pigai lebih sering tampil di media ketimbang menuntaskan persoalan.
Program Makan Bergizi Gratis Berantakan
Sosok lain yang juga kena semprot adalah Dadan Hindayana, yang memimpin program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ambisius ini semestinya jadi kebanggaan pemerintahan Prabowo, tapi justru banyak disorot karena kasus keracunan massal di beberapa daerah.
Celios mencatat, 64% responden menilai program ini belum tepat sasaran, dan 71% menyoroti lemahnya standar gizi serta pengawasan makanan.
“Idenya bagus, tapi eksekusinya amburadul. Banyak dapur umum daerah yang nggak siap,” kata Askar.
Penegakan Hukum dan Ekonomi Masih Suram
Masalah hukum juga tak kalah pelik. Peneliti Celios, Muhammad Saleh, menyebut 75% publik menilai penegakan hukum masih buruk, bahkan 91% menilai komunikasi kebijakan pemerintah membingungkan.
Kepolisian dan TNI pun tak luput dari sorotan — masing-masing hanya mendapat nilai 2 dan 3 dari 10.
Dari sisi ekonomi, 45% responden bilang kondisi rumah tangganya stagnan, 27% makin buruk, dan hanya 28% yang merasa lebih baik.
Tak heran, 84% responden merasa terbebani pajak dan pungutan baru, sementara lebih dari separuh menilai subsidi tak efektif menekan biaya hidup.
Celios: Kalau Nggak Direshuffle, Bisa Kacau
Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, memperingatkan bahwa rendahnya kepuasan publik bisa mengancam stabilitas politik dan efektivitas program pemerintah.
“Kalau reshuffle nggak segera dilakukan, kepercayaan publik makin turun dan program strategis bakal terus tersendat,” ujarnya.
Program seperti MBG, transisi energi, dan digitalisasi pemerintahan disebut belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi lintas kementerian.
Elektabilitas Turun, Publik Minta Aksi Nyata
Hasil survei Celios juga menunjukkan penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran. Sebanyak 36% responden mengaku tidak akan memilih pasangan ini lagi jika pemilu digelar hari ini.
Askar menegaskan, survei ini bukan bentuk perlawanan, tapi peringatan keras dari publik.
“Presiden di mana pun tidak kebal kritik. Ini bentuk kepedulian masyarakat agar pemerintah segera berbenah,” tutupnya.
Apakah ini jadi sinyal reshuffle besar-besaran di kabinet Prabowo-Gibran? Publik kini menunggu langkah nyata — bukan sekadar janji atau pencitraan. (Red)
*) Rujukan dari berbagai sumber
Komentar