SUARAMUDA.NET, SEMARANG – Tahun 2025 bakal jadi tahun penuh tantangan buat keuangan negara. Bayangin aja, pemerintah harus siap bayar utang jatuh tempo senilai Rp800,33 triliun!
Isu ini langsung jadi bahan panas di rapat Komisi XI DPR RI bareng Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Bukan soal angka utangnya doang, tapi lebih ke: apakah pemerintah benar-benar siap bayar dan punya strategi cerdas buat kelola beban utang ini?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Harris Turino dari Fraksi PDIP terang-terangan meragukan kemampuan pemerintah. Ia menyebut total pembayaran utang plus bunganya di tahun ini bisa tembus Rp1.300 triliun.
“Jujur saya penasaran, Pak. Emang kita bener-bener sound and clear buat bayar sebesar itu?” tanya Harris, bikin suasana rapat makin tegang.
Dari kubu Gerindra, Kamrussamad ikut menekan Menkeu biar segera buka skenario strategi jangka menengah dan panjang soal penyelesaian utang. Katanya, sekarang adalah momen pas buat pemerintah nunjukin roadmap jelas biar rakyat nggak waswas.
Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, bilang kalau profil utang di 2026 bakal naik lagi karena faktor kurs dan penerbitan utang baru. Jadi, bukan cuma 2025 aja yang bikin pusing, tapi tahun-tahun setelahnya juga udah antri.
Biar kebayang, nih jadwal cicilan utang sepanjang 2025:
- April: Rp22 triliun
- Mei: Rp42,4 triliun
- Juni: Rp178,9 triliun (paling tinggi sepanjang tahun!)
- Juli: Rp34,7 triliun
- Agustus: Rp105,3 triliun
- September: Rp50,7 triliun
- Oktober: Rp100,7 triliun
- November: Rp28,7 triliun
- Desember: Rp32,1 triliun
Dan itu belum termasuk tahun-tahun selanjutnya. Data terbaru nunjukin utang jatuh tempo 2027 bisa tembus Rp821,6 triliun, lalu Rp794,42 triliun di 2028.
Untungnya, setelah itu trennya agak menurun sampai 2033, meski naik lagi ke Rp520,72 triliun di 2034.
Intinya, DPR minta pemerintah jangan cuma fokus ke bayar utang tahunan, tapi juga harus punya strategi jangka panjang biar APBN nggak jebol dan rakyat bisa tenang. (Red)
Komentar