Oleh: Nashrul Mu’minin*)
SUARAMUDA, SEMARANG — Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan sebuah pendekatan ekonomi yang kerap disebut “Jokowinomics”.
Yakni, gabungan antara pembangunan infrastruktur masif, deregulasi, dan fokus pada investasi asing sebagai motor pertumbuhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan ini dianggap berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%, memperbaiki konektivitas melalui jalan tol, bandara, dan pelabuhan baru, serta menarik investor seperti Tesla dan Foxconn.
Namun di sisi lain, kritik mengeras: apakah Jokowinomics benar-benar menyentuh akar masalah ekonomi Indonesia, atau hanya sekadar proyek mercusuar yang meninggalkan janji-janji tak tergenai?
Infrastruktur sebagai Tulang Punggung, Tapi untuk Siapa?
Jokowi mewariskan puluhan ribu kilometer jalan tol, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pelabuhan seperti Patimban.
Proyek-proyek ini memang mempermudah logistik dan menciptakan lapangan kerja, tetapi pertanyaannya: sejauh mana rakyat kecil merasakan manfaatnya?
Harga jasa tol yang mahal membuat akses tetap terbatas bagi kalangan menengah ke atas.
Sementara itu, industrialisasi di luar Jawa—seperti smelter nikel di Sulawesi—memang menambah nilai ekspor, tetapi sering kali mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat adat.
Di sini, Jokowinomics terlihat seperti pisau bermata dua: membangun dengan cepat, tetapi kerap mengabaikan keberlanjutan dan keadilan sosial.
Investasi Asing: Solusi Instan atau Jerat Ketergantungan?
Jokowi gencar membuka keran investasi asing melalui UU Cipta Kerja dan insentif fiskal.
Hasilnya, Indonesia berhasil menarik perusahaan raksasa seperti LG dan BASF untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik.
Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dianggap mengorbankan kedaulatan ekonomi. Alih-alih menguatkan industri dalam negeri, Indonesia justru terjebak dalam pola “penjual bahan mentah yang diproses asing”.
Contoh nyata adalah nikel: ekspor bijih nikel dilarang, tetapi pengolahannya didominasi perusahaan China. Akankah kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri?
Ketimpangan yang Tak Kunjung Runtuh
Meski pertumbuhan ekonomi stabil, ketimpangan justru menganga. Data BPS (2023) menunjukkan rasio gini Indonesia stagnan di sekitar 0,38—angka yang tidak berubah signifikan sejak 2015.
Artinya, kue ekonomi tumbuh, tetapi sebagian besar dinikmati oleh segelintir elite. Program seperti Kartu Prakerja dan BLT memang membantu masyarakat miskin, tetapi sifatnya hanya ‘tempelan’, bukan solusi struktural.
Sementara itu, upah buruh tetap rendah, dan UMKM kesulitan bersaing dengan konglomerat yang didukung kebijakan pemerintah.
Utang dan Defisit: Bom Waktu di Balik Pembangunan
Pembangunan infrastruktur pun dibayar dengan utang yang membengkak. Pada 2024, utang Indonesia mencapai Rp8.000 triliun—naik dua kali lipat dari era SBY.
Pemerintah berargumen bahwa utang masih dalam batas aman (di bawah 40% PDB), tetapi risiko jangka panjangnya nyata: beban cicilan membebani APBN, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan atau kesehatan.
Belum lagi korupsi di sektor proyek infrastruktur—seperti kasus Hambalang 2.0—yang membuat dana negara bocor.
Jokowinomics dalam Ujian Sejarah
Di akhir pemerintahannya, Jokowi meninggalkan pertanyaan besar: apakah model ekonominya berkelanjutan?
Infrastruktur mungkin jadi fondasi, tetapi tanpa industrialisasi berbasis teknologi dan pemberdayaan UMKM, Indonesia hanya akan jadi “negara tukang” yang tergantung pada asing.
Pembangunan yang inklusif harusnya tidak hanya tentang beton dan investasi, tetapi juga tentang pemerataan akses, perlindungan lingkungan, dan kedaulatan ekonomi.
Jika tidak, Jokowinomics akan dikenang sebagai era pembangunan fisik gemilang, tetapi gagal menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Red)
*) Nashrul Mu’minin, penulis, tinggal di Yogyakarta
Komentar