SUARAMUDA, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan tidak ada lagi pungutan yang ditarik oleh SMA Negeri di Jawa Tengah. Seluruh kegiatan pendidikan sudah ditangani oleh pemerintah.
“Di SMA sudah tidak ada pungutan karena P5 sudah nggak berlaku,” kata Ahmad Luthfi usai dialog terkait masalah pendidikan yang digelar di Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 5 Mei 2025, kemarin.
Ahmad Luthfi menjelaskan, dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 dijelaskan bahwa komite sekolah tidak boleh memungut atau meminta pembiayaan dari orang tua murid.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komite sekolah hanya boleh menerima sumbangan sukarela atau tanpa paksakan dari orang tua murid untuk mendukung kegiatan pendidikan.
“Kita ada Permendikbud nomor 75. Orang tua siswa boleh menyumbang tetapi Komite Sekolah tidak boleh memungut atau meminta. Pembiayaan sudah ditangani oleh BOS, BOSDA, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ia juga meminta kepada Komite Sekolah untuk mensosialisasikan hal itu dengan baik kepada orangtua atau wali murid.
Luthfi dengan tegas menyatakan, apabila masih ada sekolah yang meminta atau menarik biaya atau pungutan kepada orang tua/wali murid agar segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
“Untuk itu kalau memang ada SMA Negeri yang masih menarik biaya atau pungutan segera laporkan kita. Akan kita evaluasi,” tegas Mantan Kapolda Jateng itu.
Sebelumnya, dalam dialog di Rumah Rakyat tersebut, salah seorang guru dari SMAN 1 Semarang, Laksono, mengadu kepada Gubernur Ahmad Luthfi tentang pembiayaan sekolah dari orang tua murid.
Terutama terkait pembiayaan kegiatan P5 pada kurikulum merdeka yang belum tercover oleh BOS dan lainnya.
“Sumbangan sukarela banyak kendala. Kepala sekolah sering dilaporkan pungli. Dana BOS tidak mencukupi. Bagaimana menjembatani agar komite dan orang tua murid punya satu persepsi yang sama,” katanya kepada Ahmad Luthfi. (*)
Komentar