SUARAMUDA.NET, UNGARAN — Polemik rencana eksplorasi geothermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo belum juga menemukan titik terang.
Pemerintah Kabupaten Semarang memilih menekan tombol pause, sementara keputusan final proyek panas bumi tersebut disebut berada di tangan pemerintah pusat.
Bupati Semarang H Ngesti Nugraha menegaskan Pemkab Semarang tidak akan mengambil alih kajian geothermal secara mandiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, rencana pengembangan panas bumi tersebut masuk dalam agenda pemerintah pusat sehingga kewenangan untuk menentukan apakah proyek diteruskan atau dihentikan berada di tingkat pusat.
“Soal nanti dari kajian tersebut proyek akan dilanjutkan atau tidak, merupakan kewenangan dari pemerintah pusat,” kata Ngesti seusai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Senin (7/9/2026).
Pemkab Pilih Rem Dulu, Bukan Gaspol
Meski menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah pusat, Ngesti tidak serta-merta membiarkan rencana eksplorasi berjalan.
Pemkab Semarang meminta agar rencana tersebut sementara dihentikan. Alasannya sederhana: masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, sementara pro-kontra di lapangan mulai menghangat.
Dalam rapat koordinasi sebelumnya, Pemkab juga telah menyampaikan kondisi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan meminta agar konsultasi publik dilakukan lebih serius.
Bagi Ngesti, jangan sampai masyarakat mengambil kesimpulan hanya dari informasi yang beredar di media sosial.
“Jangan info yang tidak pasti, ini tidak kondusif,” tegasnya.
Warga Butuh Jawaban, Bukan Sekadar Rencana
Rencana geothermal di Gunung Ungaran dan Telomoyo memang bukan isu kecil. Di satu sisi, panas bumi digadang-gadang sebagai sumber energi yang bisa mendukung transisi energi.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan, sumber mata air, aktivitas pengeboran, hingga kawasan yang memiliki nilai budaya.
Karena itu, Pemkab Semarang mendorong adanya konsultasi publik agar warga memperoleh gambaran utuh sebelum proyek melangkah lebih jauh.
Ngesti bahkan menyebut masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan telah diajak melihat langsung pengembangan geothermal di Patuha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Menurutnya, kunjungan lapangan penting agar masyarakat dapat melihat sendiri seperti apa aktivitas panas bumi dan potensi dampaknya. Pemkab juga membuka kemungkinan melakukan kunjungan ke kawasan geothermal Dieng, Wonosobo.
PLN: Belum Ada Pengeboran
Sementara itu, PT PLN (Persero) menegaskan proyek PLTP Gunung Ungaran masih berada di fase awal.
PLN menyebut rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan dan studi kelayakan. Artinya, belum ada konstruksi maupun pengeboran yang dilakukan.
Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Jawa Bagian Tengah Ferdyan Hijrah Kusuma mengatakan PLN menghormati perhatian masyarakat dan sikap Pemkab Semarang.
Pengembangan geothermal, kata dia, akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan hasil kajian serta aturan yang berlaku.
PLN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, para ahli, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
Bola Kini di Tangan Pemerintah Pusat
Posisi Pemkab Semarang akhirnya cukup jelas: daerah menyampaikan aspirasi, pusat yang menentukan nasib proyek.
Untuk sementara, eksplorasi diminta berhenti. Kajian dan komunikasi publik harus diperkuat. Setelah seluruh informasi dianggap cukup, barulah pemerintah pusat mengambil keputusan mengenai kelanjutan proyek.
Dengan kata lain, geothermal Gunung Ungaran dan Telomoyo belum bisa disebut “jalan”, tetapi juga belum resmi “batal”. Bola masih bergulir—dan kini berada di lapangan pemerintah pusat.
Yang ditunggu masyarakat bukan sekadar janji kajian, melainkan kepastian: apakah panas bumi akan menjadi sumber energi baru bagi Jawa Tengah, atau justru berhenti di meja studi dan konsultasi publik. (Red)
Komentar