Menyoal Pelayanan BPJS di Rumah Sakit Swasta: Antara Bisnis dan Hak Pasien

- Penulis

Jumat, 2 Mei 2025 - 22:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bunga Ramadhani, mahasiswa Akuntansi, Universitas Bangka Belitung

Bunga Ramadhani, mahasiswa Akuntansi, Universitas Bangka Belitung

Oleh: Bunga Ramadhani *)

SUARAMUDA, SEMARANG — Kejadian tragis terjadi di RS Siloam Bangka ketika seorang pria berusia 75 tahun, yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan, tidak langsung diberikan perawatan ICU meskipun dalam keadaan kritis.

Oleh petugas, ruang ICU disebut telah penuh. Namun keluarga pasien mengungkapkan bahwa mereka melihat adanya ruang kosong. Mereka pun merekamnya dan menyebarkan kejadian itu di media sosial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fenomena itu lalu menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat. Mereka menanyakan integritas rumah sakit serta perlakuan yang tidak sama antara pasien BPJS dan pasien umum (mandiri).

Masalah ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam pelayanan kesehatan, khususnya antara hubungan rumah sakit swasta dan peserta BPJS.

Baca Juga :  Guru 2025: Antara Hierarki yang Runtuh dan Tanggung Jawab yang Kian Membara

Rumah sakit sering kali dianggap tidak bersahabat dengan pasien BPJS akibat keterlambatan pembayaran klaim, jumlah klaim yang tampak kecil, dan prosedur administratif yang rumit.

Namun di sisi lain, dinilai dari sisi kemanusiaan, tidak seharusnya nyawa manusia menjadi korban karena alasan “bisnis”. Peserta BPJS yang rutin membayar iuran berhak mendapatkan pelayanan yang setara tanpa adanya diskriminasi.

BPJS Kesehatan telah melakukan peninjauan dan memberikan sanksi administratif kepada rumah sakit tersebut, tetapi langkah ini dianggap belum mencukupi.

Oleh karenanya, diperlukan pengawasan yang ketat dan teratur terhadap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.

Baca Juga :  Paradoks Pendidikan yang Membebaskan

Selain itu, perlu juga adanya edukasi masyarakat tentang hak-hak pasien BPJS, dan penegakan sanksi hukum yang tegas jika terjadi pelanggaran serius, seperti penolakan terhadap pasien yang dalam keadaan darurat.

Kejadian ini harus menjadi pengingat penting bagi pemerintah, BPJS, dan rumah sakit agar fokus layanan lebih mengutamakan keselamatan serta hak pasien di atas keuntungan finansial.

Kepercayaan masyarakat dan nyawa manusia adalah hal yang terpenting, bukan hanya sekadar reputasi atau keuntungan. (Red)

*) Bunga Ramadhani, mahasiswa Akuntansi, Universitas Bangka Belitung
**) Artikel ini disusun untuk memenuhi tugas kuliah, isi dan pesan dalam artikel bukan menjadi tanggung jawab redaksi

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketika Anak SD Menjadi Reporter: Menanam Literasi Lewat Ekstrakurikuler Jurnalistik
Menemukan Jalan Dakwah melalui Dunia Literasi dan Jurnalistik
Krisis LDR (Loyalitas, Distrust, Remunerasi): Saat Meritokrasi Jadi Pajangan di Ruang Direksi
Data Konsumen Bocor, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Iklan AI Makin Canggih, Konsumen Makin Mudah Tertipu?
Menembus Tembok Digitalisasi: Jangan Biarkan Pelayanan Publik Hanya Ramah bagi yang Melek Teknologi
Bukan Cuma Pintar, Mahasiswa Juga Harus Jago Bicara!
Asap Mengepul, Rakyat Protes: Negara Mendengar atau Membungkam?
Berita ini 36 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 10:42 WIB

Ketika Anak SD Menjadi Reporter: Menanam Literasi Lewat Ekstrakurikuler Jurnalistik

Senin, 2 November 2026 - 22:57 WIB

Menemukan Jalan Dakwah melalui Dunia Literasi dan Jurnalistik

Minggu, 1 November 2026 - 17:34 WIB

Krisis LDR (Loyalitas, Distrust, Remunerasi): Saat Meritokrasi Jadi Pajangan di Ruang Direksi

Jumat, 30 Oktober 2026 - 12:17 WIB

Data Konsumen Bocor, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:20 WIB

Iklan AI Makin Canggih, Konsumen Makin Mudah Tertipu?

Berita Terbaru