Oleh: Dzaka Ashriel Faris *)
SUARAMUDA, SEMARANG – Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pembiayaan infrastruktur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 membayangkan kebutuhan investasi sebesar Rp 6.445 triliun.
Namun, kemampuan fiskal pemerintah hanya mampu menutupi sekitar 37 persen dari total kebutuhan investasi infrastruktur nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keterbatasan ini memaksa pemerintah membuka ruang lebih besar bagi pembiayaan eksternal. Salah satu aktor baru yang mulai masuk adalah New Development Bank (NDB) yakni lembaga keuangan multilateral yang dibentuk oleh negara-negara BRICS.
Membangun Kemitraan Setara?
NDB hadir dengan membawa semangat perlawanan terhadap dominasi lembaga Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Ia membawa narasi solidaritas Selatan-Selatan dan “kemitraan setara”.
Retorika ini menarik, apalagi di tengah kelelahan negara-negara berkembang terhadap skema pembiayaan konvensional yang memenuhi syarat. Namun, narasi saja tidaklah cukup. Yang penting adalah bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan dalam praktik.
Faktanya, proyek-proyek yang terkait dengan NDB atau institusi pendukung BRICS menunjukkan pola yang justru memperkuat hubungan ketimpangan.
Proyek seperti Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah menggambarkan bagaimana investasi asing mendominasi, baik dalam kepemilikan, teknologi, maupun kontrol operasional.
Perusahaan Tiongkok menjadi aktor utama, sementara masyarakat lokal hanya menjadi tenaga kerja murah dengan posisi tawar rendah. Janji transfer teknologi dan manfaat jangka panjang belum terbukti jelas.
Dampaknya tidak berhenti pada tingkat perekonomian. Banyak warga yang kehilangan lahan dan sumber penghidupan mereka akibat alih fungsi lahan untuk proyek infrastruktur. Kompensasi sering kali minim atau tidak setara, sementara keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan nyaris tidak ada.
Pencemaran lingkungan dari aktivitas industri menambah beban hidup komunitas sekitar dari kualitas udara yang menurun, udara yang tercemar, hingga risiko kesehatan jangka panjang yang tak terpantau, Inilah yang berkaitan dengan dampak sosial dan ekologi yang diabaikan.
Pembangunan dijalankan dalam kerangka efisiensi dan keuntungan, tanpa memperhatikan keinginan sosial dan lingkungan.
Dalam banyak kasus, pembangunan justru memperdalam ketimpangan dan mempercepat pemiskinan struktural. Kelas pekerja dan komunitas lokal tidak menjadi subjek pembangunan, melainkan objek dari proyek-proyek yang di arahkan untuk ekspansi modal.
Pendekatan New Development Bank sejauh ini masih berputar dalam logika yang serupa dengan lembaga Barat yang ingin ia tandingi. Memang benar, NDB tidak memaksakan penyesuaian struktural seperti IMF.
Namun ia tetap mendorong skema-skema pasar seperti Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) dan pendekatan berbasis kelayakan komersial.
Proyek-proyek sosial atau infrastruktur dasar yang tidak menjanjikan keuntungan tinggi cenderung diabaikan. Narasi “tanpa intervensi” yang diklaim NDB pun menjadi tidak relevan jika tetap mendorong liberalisasi pasar secara tidak langsung.
Kritik Kaum Marx
Kritik dari pendekatan Marxis dan ekonomi politik internasional kritis menunjukkan bahwa NDB tidak bebas dari kepentingan geopolitik dan logika kapitalisme global.
Negara-negara BRICS, meskipun berasal dari dunia berkembang, tetap menjalankan strategi ekspansi ekonomi mereka melalui lembaga ini.
Negara-negara penerima seperti Indonesia berisiko terjebak dalam hubungan subordinatif baru tidak lagi melawan Barat, tetapi terhadap aktor yang kuat di kawasan Selatan.
Dari sisi kebijakan luar negeri, ketergantungan pada pembiayaan infrastruktur dari BRICS juga membawa dilema tersendiri.
Di satu sisi, Indonesia ingin memperkuat hubungan dengan kekuatan baru seperti Tiongkok dan India. Di sisi lain, tetap ada komitmen geopolitik terhadap strategi kemitraan dengan Barat.
Dalam situasi ini, ruang diplomasi menjadi sempit karena keputusan ekonomi tidak sepenuhnya otonom. Ketergantungan mempengaruhi posisi politik dan pilihan kebijakan luar negeri.
Tantangan Berat RI
Tantangan terbesar saat ini bukan hanya tentang bagaimana mencari dana pembangunan. Namun tentang bagaimana memastikan bahwa pembangunan tersebut tetap berpihak pada kaum lemah, tidak merusak lingkungan, dan tidak memperlemah kesejahteraan ekonomi.
Jika proyek-proyek besar hanya menguntungkan elite dan korporasi asing, sementara beban sosial ditanggung masyarakat lokal, maka yang terjadi bukan pembangunan nasional melainkan ekspansi kapital yang hadir dengan nama lain.
NDB bisa saja menjadi alternatif. Namun hanya jika ia benar-benar menerapkan prinsip transparansi, partisipasi lokal, dan redistribusi manfaat.
Selama prinsip itu tidak dijalankan, lembaga ini tidak lebih dari versi baru sistem lama: mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan keadilan sosial seperti peminggiran masyarakat lokal, ketimpangan akses terhadap manfaat pembangunan serta mengabaikan pembunuhan lingkungan melalui eksploitasi sumber daya alam tanpa perlindungan yang memadai.
Pemerintah Indonesia perlu lebih kritis dan berhati-hati dalam menyusun kerangka kerja yang sama dengan NDB dan institusi serupa.
Audit menyeluruh terhadap proyek yang membiayai, transparansi publik, serta keterlibatan masyarakat terdampak harus menjadi standar.
Pendekatan top-down tidak boleh dipertahankan hanya karena dana berasal dari luar negeri. Tanpa koreksi, pembangunan hanya akan berjalan di atas pengorbanan kelompok yang paling lemah dan negara akan tetap menutup mata dan pembangunan tidak boleh jadi proyek elite.
Ia harus menjadi proses yang memperkuat masyarakat, bukan melibatkan mereka. Jika kita ingin lepas dari ketergantungan pada kekuatan lama, kita tidak boleh terikat dalam dominasi kekuatan baru dengan wajah yang berbeda. (Red)
*) Dzaka Ashriel Faris, adalah Mahasiswa Ph.D, Departemen Politik Dunia, National Research Tomsk State University, Russian Federation
Komentar