SUARAMUDA, REMBANG — Sebanyak 216 pegawai non-ASN di Rembang harus kehilangan mata pencaharian. Pasalnya, Pemkab Rembang secara resmi mengeluarkan Surat Edaran bernomor 800.1.2/0727/2025 tentang penyelesaian penataan pegawai non-ASN.
Dilansir Jawa Pos Radar Kudus, Selasa (25/3/2025), kebijakan keras Pemkab Rembang tersebut buntut gagalnya para pegawai non-ASN mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang, Arif Romadhon, menegaskan bahwa proses pemberhentian akan dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah surat edaran resmi dikeluarkan pada 25 Maret 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan ini sekaligus melarang seluruh jajaran Pemkab Rembang merekrut pegawai non-ASN baru atau mengalokasikan anggaran gaji bagi mereka yang tidak lolos seleksi PPPK tahap I dan II.
Pengecualian
Meski demikian, terdapat beberapa pengecualian dalam kebijakan ini.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berstatus tenaga profesional masih diperbolehkan bekerja sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.
Pemkab juga masih memberikan pembayaran honorarium dari Dana BOS Reguler bagi guru non-ASN yang tercatat dalam Dapodik dan memiliki NUPTK.
Ke depan, kebutuhan tenaga pendukung seperti pengemudi, petugas kebersihan, dan satpam akan dialihkan ke sistem outsourcing.
Dampak Langsung bagi Pekerja
Tentu, kebijakan ini menimbulkan gejolak di kalangan pegawai non-ASN yang tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan.
Tak sedikit dari mereka yang telah mengabadi bertahun-tahun kini harus menghadapi realita pahit pengangguran.
Pemerintah beralasan, langkah ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penataan kepegawaian yang lebih transparan.
Meski di sisi lain menimbulkan pertanyaan tentang nasib ratusan keluarga yang tergusur dari mata pencahariannya. Nestapa sekali, ya!? (Red)
Komentar