Gubernur Ahmad Luthfi: Tidak Ada yang Ditinggalkan dalam Pembangunan Daerah

Cilacap, SUARAMUDA – Ngobrol Bareng Pak Luthfi (Ngopfi) telah sampai di kabupaten kelima, yaitu Kabupaten Cilacap.

Forum dialog yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tersebut cukup efektif untuk menyerap aspirasi dan mengetahui langsung seluruh permasalahan masyarakat yang harus segera diselesaikan oleh pimpinan daerah.

“Hari ini adalah yang kelima. Sejak dilantik menjadi gubernur, saya masuk kantor baru tiga hari. Lainnya ke wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ini semua untuk menginspirasi, sebagaimana perintah presiden, harus di tengah masyarakat dan harus tahu permasalahan masyarakat,” kata Ahmad Luthfi saat acara Ngopfi di Garasi Alat Berat PT Elcander Duta Sarana (EDS), Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Rabu 12/3/2025 malam.

Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, kegiatan Ngopfi selalu diawali dengan melakukan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Di antaranya kesehatan, kemudian pengecekan infrastruktur jalan, rapat dengan forkopimda kabupaten/kota, dan malamnya brain storming bareng seluruh lapisan masyarakat.

“Ini untuk mendengar dan melihat agar kita nanti tahu persis permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya malam ini di wilayah Cilacap,” katanya.

Dalam membangun Jawa Tengah, Luthfi selalu mengedepankan kebersamaan. Maka dari itu, aspirasi dari masyarakat sangat penting untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.

Juga memberikan jaminan bahwa tidak ada masyarakat yang ditinggalkan dalam pembangunan daerah.

“Aspirasi ini penting sehingga ke depan apa problem permasalahan di seluruh kabupaten/kota akan kita tahu. Ke depan kita tahu apa yang harus dilakukan di 35 kabupaten/kota,” ungkap Luthfi.

Adapun pada acara Ngopfi di Kabupaten Cilacap, Luthfi kembali menerima berbagai aspirasi dari masyarakat. Mulai dari masalah infrastruktur jalan, pasar, masalah buruh, pertanian, dan masalah sosial lainnya. Termasuk masalah tenaga honorer dan perhatian kepada kiai kampung dan guru ngaji.

Terkait infrastruktur jalan, Luthfi kembali menegaskan bahwa Pemprov Jateng telah berkomitmen untuk memperbaiki jalan rusak, terutama jalan provinsi. Sementara untuk jalan kabupaten dan desa akan dikoordinasikan langsung dengan Bupati Cilacap.

Mengenai masalah pertanian, Luthfi menampung aspirasi masyarakat petani terkait sedimentasi Kali Tipar, Cilacap.

Hal itu sudah cukup membuat petani kesulitan. Pertama, sedimentasi mengakibatkan pendangkalan sungai dan ketika debit air tinggi meluap. Kedua, ketika kekeringan, sungai tidak dapat menyuplai air ke lahan pertanian.

Sementara itu, seorang pegawai honorer bernama Mustofa curhat kepada Ahmad Luthfi mengenai isu penundaan pengangkatan selama satu tahun. Padahal banyak calon PPPK yang sudah resign dari tempat kerja saat ini.

“Ini tidak hanya di Cilacap, semua daerah sama masalahnya. BKD kita sudah saya panggil untuk evaluasi dan mengirimkan surat (kepada kementerian). Anggaran sudah siap,” kata Luthfi menanggapi.

Permasalahan lain disampaikan oleh perwakilan pedagang Pasar Kroya, Mukhlisin. Ia meminta agar pembangunan pasar dipercepat agar para pedagang bisa berdagang dengan layak dan tidak perlu mengontrak lagi. Juga agar penjual liat dapat ditertibkan.

“Gubernur hanya punya kewenangan untuk pasar induk saja. Tapi kami akan bahas dengan Bupati nanti untuk Pasar Kroya. Kami juga akan bahas soal upaya menyehatkan pasar, sudah ada koordinasi dengan Kemendag juga,” kata Luthfi.

Kemudian disambung oleh perwakilan buruh yang menyampaikan agar kesejahteraan buruh diperhatikan. Begitu juga dengan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Cilacap agar segera diwujudkan.

Ahmad Luthfi menyatakan, untuk UMSK di Jawa Tengah baru berlaku di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang. UMSK di Kabupaten Cilacap masih dalam kajian.

“Kita harus mengedepankan tentang hubungan industrial antara pengusaha, buruh, dan instansi terkait atau pengemban fungsi ketenagakerjaan,” ujarnya. (*)