Semarang, SUARAMUDA –
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperkuat modal untuk sembilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, menegaskan komitmen tersebut saat membacakan Pendapat Akhir Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025, di Gedung Berlian Semarang, Rabu (26/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat tersebut membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
“Raperda ini menjadi payung hukum dalam penganggaran penguatan modal bagi BUMD. Dengan tambahan modal, BUMD diharapkan dapat berkembang lebih besar dan memberikan kontribusi lebih optimal terhadap PAD,” ujar Sumarno.
Ia menambahkan, kinerja BUMD yang baik akan berkontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.
“Kalau BUMD bergerak lebih luas dan inovatif, tentu hasilnya akan lebih besar bagi pembangunan Jawa Tengah,” katanya.
Selain meningkatkan PAD, penguatan modal ini bertujuan memperkuat operasional BUMD agar lebih profesional, tangguh, dan inovatif dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, BUMD dapat menciptakan peluang usaha baru serta meningkatkan pelayanan publik.
Saat ini, Pemprov Jateng memiliki sembilan BUMD yang bergerak di berbagai sektor, yakni:
1. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda)
2. Jateng Petro Energi (Perseroda)
3. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah
4. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah
5. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)
6. Jateng Agro Berdikari (Perseroda)
7. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda)
8. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)
9. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda)
Dengan langkah strategis ini, Pemprov Jateng berharap BUMD dapat semakin mandiri dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar