Fiks! Jangan Harap Dapat Bantuan Beras dari Pemerintah, Kini Distop!

- Penulis

Rabu, 5 Februari 2025 - 09:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi beras; pinterest

Ilustrasi beras; pinterest

SUARAMUDA, SEMARANG — Badan Pangan Nasional mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dan beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) sementara disetop.

Langkah itu dilakukan dalam rangka menjaga harga gabah agar tidak anjlok.

“Dalam dua bulan ini, untuk SPHP dan bantuan pangan itu sementara ditiadakan. Karena kalau kita terus membanjiri pasar, maka harga gabah tidak akan naik-naik,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, seperti dilansir detik.com, Selasa (4/2/2025).

Arief menjelaskan langkah itu dalam rangka menjaga harga di hulu yaitu petani, mengingat panen raya akan segera dimulai.

Apalagi saat ini harga gabah di beberapa daerah masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg.

Dilansir dari detik.com, Selasa (4/1/2035), saat ini Bulog tengah ditugaskan untuk menyerap harga beras sebanyak 3 juta ton. Target ini dilakukan selama masa panen raya.

Sebelumnya, diketahui bantuan pangan beras dan SPHP akan disalurkan selama enam bulan di 2025. Hal ini dikatakan Arief dalam keterangan tertulis, dikutip, Selasa (31/12/2024).

Baca Juga :  Siapkan Zakatmu Mulai Sekarang Juga, Lur! Baznas Tetapkan Zakat Fitrah 2025 Sebesar Rp47 Ribu

“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief.

Arief mengatakan pihaknya siap mendistribusikan 960 ribu ton beras ke-16 juta penerima bantuan pangan (PBP) di 2025 selama enam bulan.

Hal ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah. (Red)

Follow WhatsApp Channel suaramuda.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Survei Poltracking: Gerindra 23,2 Persen, PDIP dan Golkar Mengekor
Pergantian Posisi di JP Group dan Perhatian terhadap Energi Terbarukan
Parpol Nonparlemen Tolak PT 5 Persen, Merasa Dijegal hingga Tuduh Koalisi Arogan
Pajak Seller Marketplace Segera Dipungut, Seller Online Perlu Siap-siap
Saat Tari Piring Bertemu Tarian Mandarin, IFSRC Bawa Diplomasi Indonesia–Tiongkok ke Panggung Budaya
DPR Pertanyakan Rencana 200 Juta Rekening: Yang Belum Punya Rekening Cuma 15,3 Juta
Bukan Cuma Urusan Pemerintah, IFSRC Buka Jalur Baru Diplomasi Indonesia–Tiongkok
GCI dan Masa Depan Hubungan Indonesia–Tiongkok Dibahas di Jakarta
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 19:25 WIB

Survei Poltracking: Gerindra 23,2 Persen, PDIP dan Golkar Mengekor

Minggu, 20 September 2026 - 22:54 WIB

Pergantian Posisi di JP Group dan Perhatian terhadap Energi Terbarukan

Minggu, 20 September 2026 - 09:39 WIB

Parpol Nonparlemen Tolak PT 5 Persen, Merasa Dijegal hingga Tuduh Koalisi Arogan

Jumat, 18 September 2026 - 16:42 WIB

Pajak Seller Marketplace Segera Dipungut, Seller Online Perlu Siap-siap

Jumat, 18 September 2026 - 09:01 WIB

Saat Tari Piring Bertemu Tarian Mandarin, IFSRC Bawa Diplomasi Indonesia–Tiongkok ke Panggung Budaya

Berita Terbaru

Bendera Partai Gerindra, PDIP dan Partai Golkar. (Ilustrasi: Pinterest)

KABAR NUSANTARA

Survei Poltracking: Gerindra 23,2 Persen, PDIP dan Golkar Mengekor

Rabu, 23 Sep 2026 - 19:25 WIB

Sumber foto: sindonews.com

KILAS GLOBAL

BRICS Masih Jadi Magnet Negara Berkembang, 45 Negara Pengen Gabung!

Senin, 21 Sep 2026 - 22:09 WIB